KawanJariNews.com – Tangerang Selatan, 17 Desember 2025 – Sejumlah warga menilai langkah darurat Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menangani krisis penumpukan sampah, berupa pemindahan sementara ke Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R), masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar tata kelola persampahan di daerah tersebut.
Salah seorang warga Ciputat menyampaikan bahwa penanganan darurat seharusnya dirancang sebelum kondisi krisis terjadi, bukan setelah sampah menumpuk di ruang publik dan mengganggu aktivitas masyarakat.
“Dalam perspektif kebijakan publik, langkah darurat idealnya sudah disiapkan sebagai skenario kontinjensi. Ketika intervensi baru dilakukan setelah sampah menumpuk di jalan, itu menunjukkan lemahnya sistem antisipasi,” ujarnya.
Ia menilai bahwa pemanfaatan TPS3R sebagai lokasi penampungan sementara memang dapat mereduksi dampak jangka pendek, namun belum tentu efektif sebagai solusi darurat skala kota apabila tidak disertai kajian kapasitas dan keberlanjutan operasional.
“TPS3R dirancang untuk pengolahan berbasis wilayah dan partisipasi masyarakat, bukan untuk menampung limpahan krisis akibat kegagalan sistem utama. Jika difungsikan di luar desain awalnya, pemerintah perlu menjelaskan batas daya dukungnya,” katanya.
Warga lainnya menyoroti bahwa pendekatan yang ditempuh pemerintah daerah cenderung menempatkan persoalan sampah sebagai masalah teknis semata, tanpa diiringi evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan jangka menengah dan panjang.
Menurutnya, ketergantungan pada satu TPA tanpa kesiapan alternatif struktural mencerminkan lemahnya diversifikasi sistem pengelolaan sampah di perkotaan.
“Krisis ini menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan hanya soal pengangkutan, tetapi juga soal perencanaan. Tanpa peta jalan yang jelas, langkah darurat berpotensi berulang dan menjadi pola yang dinormalisasi,” ujarnya.
Dalam pandangan warga, langkah sementara yang kini dijalankan seharusnya dibarengi dengan transparansi kebijakan, termasuk keterbukaan data kapasitas TPS3R, estimasi waktu penataan TPA Cipeucang, serta indikator keberhasilan penanganan darurat yang dapat diukur secara publik.
“Jika tidak ada parameter yang jelas, publik sulit menilai apakah kebijakan ini efektif atau hanya menunda persoalan,” tambahnya.
Warga menekankan bahwa krisis sampah di Tangerang Selatan perlu dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan di sumber, penguatan fasilitas pengolahan antara, hingga penyediaan infrastruktur pembuangan akhir yang berkelanjutan.
Menurut mereka, tanpa pembenahan sistemik, langkah darurat yang diambil pemerintah berisiko menjadi solusi jangka pendek yang berulang, tanpa benar-benar menyelesaikan akar permasalahan persampahan di wilayah perkotaan.
