JAKARTA, KawanJariNews.com – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta mengikuti audiensi bersama Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo, sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada 13–14 November 2026.
Audiensi tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mengenai perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan seksual, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, serta tantangan penegakan hukum di tengah masyarakat.
Dalam pemaparannya, Kombes Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo menjelaskan berbagai aspek penanganan perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak, termasuk pentingnya profesionalitas aparat penegak hukum dan kerja sama lintas sektor dalam memberikan perlindungan kepada korban.
Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum, tetapi juga keterlibatan berbagai pihak, mulai dari kementerian, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, hingga tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang psikologi dan kesehatan mental.
Kolaborasi tersebut mencakup upaya pencegahan, penerimaan pengaduan, pendampingan korban, proses penyelidikan dan penyidikan, penegakan hukum, hingga pemulihan korban.
Mahasiswa juga mendapatkan penjelasan mengenai peran psikolog forensik, psikolog klinis, psikiater, dan tenaga ahli lainnya dalam mendukung penanganan perkara, khususnya yang melibatkan korban kekerasan.
Memperkuat Pemahaman Hukum dan Perlindungan Korban
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa memperoleh wawasan mengenai implementasi sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Pembahasan ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara teori hukum yang dipelajari di perguruan tinggi dan praktik penegakan hukum yang dijalankan aparat kepolisian.
Bagi mahasiswa Fakultas Hukum, pemahaman tersebut menjadi bekal penting untuk mengenali kompleksitas persoalan hukum, terutama dalam perkara yang menyangkut kelompok rentan.
Selain penguasaan ketentuan perundang-undangan, penegakan hukum juga membutuhkan integritas, profesionalitas, kepekaan sosial, serta penghormatan terhadap hak-hak korban.
Persiapan KKN di Desa Jatireja, Subang
Audiensi bersama jajaran Polda Metro Jaya tersebut memiliki keterkaitan dengan agenda KKN mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular yang dijadwalkan berlangsung pada 13–14 November 2026 di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang.
KKN merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pengetahuan akademik dalam membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum dan hak-hak warga negara.
Sejumlah materi yang relevan untuk dikembangkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat antara lain edukasi perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, kesadaran terhadap tindak pidana kekerasan seksual, serta pemahaman mengenai mekanisme pengaduan dan layanan perlindungan korban.
Program edukasi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan melalui koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan unsur terkait lainnya, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat.
Mahasiswa Diharapkan Menjadi Penggerak Literasi Hukum
Kegiatan pengabdian masyarakat juga menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung berbagai persoalan sosial dan hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat.
Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa hukum tidak hanya dituntut memahami peraturan perundang-undangan, tetapi juga diharapkan mampu mengomunikasikan pengetahuan hukum secara sederhana dan mudah dipahami masyarakat.
Peningkatan literasi hukum menjadi penting agar masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya, mengenali bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang hukum, serta mengetahui lembaga yang dapat dihubungi ketika membutuhkan bantuan atau perlindungan.
Meski demikian, kegiatan penyuluhan oleh mahasiswa tetap harus memperhatikan batas kewenangan dan tidak menggantikan peran aparat penegak hukum maupun tenaga profesional dalam penanganan perkara.
Dari Pembelajaran Akademik Menuju Pengabdian Nyata
Audiensi dengan Kombes Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo memberikan tambahan perspektif bagi mahasiswa mengenai tantangan penegakan hukum dan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban.
Pengetahuan yang diperoleh dari pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal dalam pelaksanaan KKN di Desa Jatireja, sekaligus memperkuat kepedulian mahasiswa terhadap persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.
Melalui kegiatan KKN, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan kegiatan sosial yang sesuai dengan kebutuhan warga.
Kegiatan ini sekaligus menjadi penghubung antara pembelajaran akademik dan praktik pengabdian masyarakat, sehingga ilmu hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma dan peraturan, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi hak warga negara dan mewujudkan keadilan.
