KawanJariNews.com – SITUBONDO – Ketua Umum Gerakan Nasional Transparansi Publik (GNTP), Rasyidi, C.PM., C.LOP., yang juga dikenal sebagai Didik Castielo, menyatakan bahwa korupsi masih menjadi salah satu tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam keterangannya di Situbondo, Kamis (30/7/2026), ia menilai upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan melalui pembenahan sistem, peningkatan transparansi, serta penguatan budaya integritas di seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Didik Castielo, persoalan korupsi tidak hanya berkaitan dengan tindakan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem yang dinilai masih membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
“Korupsi telah menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa ini. Jika tidak dilakukan pembenahan secara serius, maka dampaknya akan terus dirasakan oleh masyarakat melalui melemahnya pelayanan publik, pembangunan yang tidak optimal, dan menurunnya kepercayaan kepada negara,” ujarnya.
Didik juga menyoroti tingginya biaya politik yang kerap menjadi pembahasan dalam ruang publik, mulai dari pemilihan presiden, gubernur, bupati dan wali kota, kepala desa, hingga pemilihan di tingkat lingkungan. Menurutnya, biaya politik yang tinggi berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan jabatan apabila digunakan sebagai sarana untuk mengembalikan modal politik secara tidak sah.
“Fenomena politik berbiaya tinggi harus menjadi perhatian bersama. Jika proses demokrasi dipengaruhi praktik politik uang, maka akan muncul risiko penyalahgunaan kewenangan setelah seseorang terpilih. Inilah yang harus diputus agar demokrasi menghasilkan pemimpin yang benar-benar mengabdi kepada rakyat, bukan kepada kepentingan pengembalian modal politik,” katanya.
Selain itu, GNTP mengajak masyarakat untuk tidak menganggap praktik politik uang sebagai sesuatu yang wajar. Menurut Didik, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam memilih pemimpin berdasarkan integritas, kapasitas, dan rekam jejak.
“Selama masih ada pihak yang menawarkan uang untuk memperoleh jabatan dan ada yang menerimanya sebagai hal biasa, maka ruang terjadinya korupsi akan tetap terbuka. Perubahan harus dimulai dari seluruh elemen bangsa,” ujarnya.
Sebagai bagian dari komitmennya, GNTP menyatakan akan melaksanakan sejumlah langkah, antara lain mengedukasi masyarakat mengenai bahaya politik uang dan korupsi, mengawal transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta penggunaan anggaran publik, mendorong penegakan hukum yang profesional, independen, dan tanpa tebang pilih terhadap dugaan tindak pidana korupsi, serta memperkuat sinergi dengan masyarakat, media, akademisi, dan lembaga negara dalam membangun budaya integritas.
Menurut Didik, penguatan integritas merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan budaya antikorupsi sejak dini.
Menutup keterangannya, Didik mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membangun sistem pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
“Indonesia membutuhkan pemimpin yang lahir dari integritas, bukan dari transaksi. Jika mata rantai politik uang dan penyalahgunaan jabatan dapat diputus, maka cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan akan semakin dekat,” tutupnya.
