banner 1080x250

Doc. Anggota Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan pandangan dan kritik dalam rapat kerja bersama pemerintah di ruang Komisi IX DPR RI, Jakarta, terkait kebijakan penonaktifan peserta BPJS PBI dan alokasi anggaran negara. (Sumber: Parlemen TV).

DPR Sentil Pemerintah: Anggaran Motor Trail BGN Disorot di Tengah Penonaktifan 20 Persen Peserta BPJS PBI

Doc. Ketua Komisi IX DPR RI saat menyampaikan kritik dan pertanyaan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan dalam rapat kerja di ruang Komisi IX DPR RI, Rabu (15/4/2026), terkait mekanisme reaktivasi peserta JKN dalam kondisi darurat. (Sumber: Parlemen TV).

Ketua Komisi IX DPR RI Cecar Dirut BPJS Kesehatan soal Reaktivasi Peserta Saat Pasien Kritis

Doc. Suasana rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Rabu (15/4/2026), yang membahas penonaktifan peserta BPJS PBI serta dampaknya terhadap layanan kesehatan masyarakat. (Sumber: Parlemen TV).

Komisi IX DPR Soroti Penonaktifan 11 Juta Peserta BPJS PBI dalam Rapat dengan Menkes dan Mensos

Doc. Tangkapan layar video yang beredar di media sosial memperlihatkan terduga pelaku saat mendekati kendaraan dan meminta sejumlah uang kepada pengendara di kawasan Jalan Jembatan Tiga Raya, Penjaringan, Jakarta Utara.

Polisi Amankan Pelaku Dugaan Pemalakan di Jalan Jembatan Tiga Raya Penjaringan

Doc. HS (inisial), yang menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI, saat dibawa oleh petugas Kejaksaan Agung di lingkungan kantor Kejaksaan Agung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut terkait penetapan status tersangka.

Kejaksaan Agung Tetapkan HS sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Sektor Nikel

regulasimusikkomersial

Doc. Ilustrasi menggambarkan dua skenario yang saling berkaitan, mewakili dua sisi dari polemik royalti musik di ruang publik. Di sebelah kiri, terlihat seseorang bekerja di kafe, menggunakan laptop, melambangkan usaha kecil yang terdampak kebijakan baru. Di sebelah kanan, terdapat gambar alat pemutar musik (piringan hitam/turntable), yang melambangkan industri musik dan hak cipta yang perlu dilindungi. Kedua gambar dipadukan dengan latar belakang yang bernuansa hangat dan sedikit gelap, untuk menunjukkan adanya perdebatan dan tantangan. Catatan: Gambar ini hanyalah ilustrasi dan tidak merepresentasikan situasi atau individu tertentu. (Ilustrasi: NR – kawanjarinews.com).

Polemik Kewajiban Bayar Royalti Musik di Ruang Publik: Antara Perlindungan Hak Cipta dan Beban Usaha Kecil

Ekonomi dan Bisnis, Gaya Hidup, Hiburan, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Isu Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Inovasi|2 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 2 Agustus 2025 — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum

banner 400x130

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.