banner 1080x250

Doc. Petugas gabungan dari Satpol PP bersama unsur terkait melakukan penertiban bangunan permanen dan lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Rabu. Penertiban dilakukan terhadap bangunan yang menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdiri di atas lahan aset pemerintah daerah dan sebagian berada pada hak pengelolaan PT Jasa Marga.

Pemprov DKI Tertibkan Bangunan dan Lapak PKL di Jalan Kerja Bakti Makasar

Doc. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan paparan mengenai kondisi fiskal, termasuk perkembangan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dalam rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Paparan tersebut menjadi bagian dari pembahasan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara. (Sumber Foto: DPR RI)

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.043 Triliun pada Mei 2026, BI Catat Pertumbuhan 2,1 Persen

Doc. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta terkait proses usulan calon Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Prasetyo menyatakan surat usulan dari Jaksa Agung telah diterima dan saat ini sedang diproses sesuai mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA) sebelum keputusan Presiden ditetapkan.

Jaksa Agung Usulkan Kuntadi sebagai Calon Jampidsus, Menunggu Keputusan Presiden

Doc. Dr. Busrizalti, S.H., M.H. berfoto bersama Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular, usai perkuliahan mata kuliah Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Momen tersebut berlangsung setelah berakhirnya sesi pembelajaran dan diskusi akademik.

Dr. Busrizalti Bahas Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi Bersama Mahasiswa Magister UMT

Doc. Proses rukyatul hilal berlangsung di UIN Walisongo Semarang, Rabu (15/7/2026). Tim pengamat melakukan observasi posisi hilal menggunakan teleskop robotik sebagai bagian dari pemantauan awal bulan Safar 1448 Hijriah. Hasil pengamatan dari lokasi ini menjadi salah satu data rukyat yang dilaporkan sebagai bahan pertimbangan dalam Sidang Isbat Kementerian Agama RI.

Hilal Awal Safar 1448 H Berhasil Teramati dalam Rukyatul Hilal di UIN Walisongo Semarang

PPATK

Doc. Ilustrasi Gus Fahrur dalam lingkaran, di latar belakang menampilkan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, dengan bagian depan berupa crop foto Gedung KPK. Catatan: Gambar ini hanya bersifat ilustrasi dan tidak menggambarkan situasi sebenarnya. (Ilustrasi: NR – KawanJariNews.com).

Respons PBNU Soal Penyidikan Kasus Korupsi Kuota Haji: Hukum Harus Transparan dan Adil

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|18 September 2025

KawanJariNews.com – Jakarta, 18 September 2025 – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

banner 400x130

Doc. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, saat mendatangi Gedung KPK untuk menyerahkan bukti tambahan terkait dugaan korupsi kuota haji. Latar belakang ilustrasi memperlihatkan gedung KPK dan jemaah haji sebagai simbol isu utama dalam kasus ini. (NR – KawanJariNews.com).

KPK Terus Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, MAKI Desak Penetapan Tersangka

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Kriminalitas, Nasional, Pemerintah dan Politik|14 September 2025

KawanJariNews.com – Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penelusuran intensif

Doc. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu (foto utama), memberikan keterangan pers terkait penyelidikan dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024. Dalam lingkaran, tampak mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Latar belakang menampilkan ilustrasi gedung KPK di Jakarta. (NR – KawanJariNews.com).

PBNU Akan Diperiksa, KPK: Fokus Kami Ikuti Aliran Dana Kuota Haji

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Peraturan Perundang-Undangan|13 September 2025

KawanJariNews.com – Jakarta, 13 September 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan

Doc. Gambar ilustrasi menggabungkan foto Menteri Sosial Saifulah Yusuf (Gus Ipul) dengan gambar karung bertuliskan "BANSOS Bantuan Sosial". Foto Mensos menunjukkan ekspresi serius, mengisyaratkan pentingnya isu yang dibahas. Gambar karung bansos merepresentasikan bantuan sosial yang menjadi fokus berita. Kombinasi kedua elemen ini secara visual menyampaikan pesan tentang pengungkapan temuan PPATK terkait penerima bansos yang tidak sesuai kriteria oleh Menteri Sosial. (NR – kawanjarinews.com).

Mensos Ungkap Temuan PPATK: Pegawai BUMN, Dokter, dan Eksekutif Masuk Daftar Penerima Bansos

Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & Lingkungan, Kebijakan & Program Pangan, Ketahanan Pangan, Nasional, Pemerintah dan Politik|12 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Menteri Sosial Saifulah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan adanya

Doc. Gambar ilustrasi menunjukkan transaksi pembayaran menggunakan e-wallet melalui scan kode QR pada mesin EDC. Terlihat sebuah smartphone menampilkan aplikasi e-wallet dengan kode QR dan pilihan pembayaran. Ilustrasi ini merepresentasikan penggunaan teknologi pembayaran digital yang marak saat ini. (NR – kawanjarinews.com).

PPATK Siap Blokir E-Wallet Terlibat Judi Online, Masyarakat Minta Kebijakan Tepat Sasaran

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Nasional, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital, Teknologi & Inovasi|11 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),

Doc. PPATK mengungkap temuan ribuan pegawai BUMN, dokter, dan eksekutif yang terdaftar sebagai penerima bansos. Data menunjukkan ketidaksesuaian antara status penerima dengan penghasilan dan saldo rekening mereka. PPATK telah menyerahkan temuan ini kepada Kemensos untuk verifikasi lebih lanjut. Ketidaktepatan sasaran bansos ini menyoroti perlunya evaluasi sistem verifikasi data dan penerapan sistem identifikasi tunggal untuk memastikan bantuan tepat sasaran. (NR – kawanjarinews.com).

PPATK Temukan Ribuan Pegawai BUMN, Dokter, dan Eksekutif Masuk Daftar Penerima Bansos

Nasional, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Kebijakan & Program Pangan, Pemerintah dan Politik|11 Agustus 202511 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan

Doc. Ilustrasi – Ketua PPATK (kiri) dan Direktur Eksekutif Celius Bima Yudistira (kanan) saat memberikan keterangan terkait kebijakan pemblokiran rekening dorman dan rencana revisi aturan oleh OJK. Gambar ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak menggambarkan situasi atau peristiwa secara langsung. (NR – kawanjarinews.com).

OJK Tinjau Ulang Aturan Rekening Dorman, Tegaskan Perlindungan Nasabah dan Stabilitas Sistem Keuangan

Ekonomi dan Bisnis, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Internasional, Isu Sosial & HAM, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan, Teknologi & Digital|4 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana merevisi aturan mengenai

Doc. Praktisi hukum dan perpajakan, Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait pencabutan pemblokiran lebih dari 28 juta rekening oleh PPATK. Ia menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh atas kebijakan tersebut untuk menjamin keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. (Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

28 Juta Rekening Dibuka Kembali, PPATK Ditekan untuk Evaluasi

Nasional, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan, Teknologi & Digital|2 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 02 Agustus 2025 – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Trending #2 Rekening Diblokir PPATK: Langkah Strategis atau Ancaman bagi Tabungan Warga?

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Isu Sosial & HAM, Nasional, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital|1 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara resmi

Doc. Ilustrasi gedung perbankan dengan label “DI BLOKIR” menyoroti kebijakan pemblokiran lebih dari 28.000 rekening dorman oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Gambar ini merepresentasikan keresahan nasabah akibat proses reaktivasi rekening yang lambat dan kurang transparan, meskipun kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan rekening oleh pelaku kejahatan keuangan. Gambar ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak menggambarkan situasi atau kondisi lembaga, lokasi, maupun pihak tertentu secara spesifik. (NR – kawanjarinews.com).

Ribuan Rekening Dorman Diblokir PPATK, Nasabah Keluhkan Prosedur Reaktivasi yang Lambat dan Tidak Transparan

Isu Sosial & HAM, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|1 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 1 Agustus 2025 – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.