banner 1080x250

Doc. Tjiauw Eng bersama kuasa hukum dan tim pendamping saat mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta, 12 Agustus 2026. Permohonan tersebut diajukan terkait kondisi yang dialami Tjiauw Eng setelah menyaksikan langsung peristiwa yang menimpa suaminya, Fam Fuk Tjhong alias Uun.

Istri Uun, Saksi Mata Penculikan dan Penganiayaan Suami di Lebak, Ajukan Perlindungan LPSK untuk Pemulihan Trauma

Doc. Kuasa hukum bersama Tjiauw Eng dan tim pendamping saat mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta, 12 Agustus 2026. Permohonan tersebut diajukan sebelum proses perdamaian antara Fam Fuk Tjhong alias Uun dengan empat pihak terkait pada 23 Agustus 2026.

Melihat Suami Dihajar dan Dibawa Paksa, Istri Uun Alami Trauma: Suara Ketukan Pintu Kini Picu Ketakutan

Doc. Tjiauw Eng, istri Fam Fuk Tjhong alias Uun, saat mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta pada 12 Agustus 2026. Permohonan tersebut diajukan sebelum proses perdamaian antara Uun dan empat pihak terkait yang berlangsung pada 23 Agustus 2026. Foto: Dok. Tim Advokasi.

Istri Fam Fuk Tjhong Alami Trauma Pasca Peristiwa di Lebak, Kuasa Hukum Tegaskan Permohonan LPSK Diajukan Sebelum Perdamaian

Doc. Pengurus DPD LDII Kota Semarang saat melakukan audiensi dengan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, di Aula Balai Kota Semarang, Kamis (27/8/2026), membahas sejumlah agenda organisasi yang direncanakan berlangsung di Kota Semarang.

Pengurus DPD LDII Kota Semarang Sampaikan Enam Agenda Organisasi dalam Audiensi dengan Wali Kota

Doc. Jonatan Panjaitan, selaku Koordinator Nasional Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Indonesia (GPPMI), menyampaikan apresiasi terhadap komitmen percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset serta menegaskan kesiapan PP GPPMI untuk mengawal realisasi komitmen tersebut.

PP GPPMI Apresiasi Komitmen Sufmi Dasco Ahmad Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset

PPATK

Doc. Ilustrasi gedung perbankan dengan label “DI BLOKIR” menyoroti kebijakan pemblokiran lebih dari 28.000 rekening dorman oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Gambar ini merepresentasikan keresahan nasabah akibat proses reaktivasi rekening yang lambat dan kurang transparan, meskipun kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan rekening oleh pelaku kejahatan keuangan. Gambar ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak menggambarkan situasi atau kondisi lembaga, lokasi, maupun pihak tertentu secara spesifik. (NR – kawanjarinews.com).

Ribuan Rekening Dorman Diblokir PPATK, Nasabah Keluhkan Prosedur Reaktivasi yang Lambat dan Tidak Transparan

Isu Sosial & HAM, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|1 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 1 Agustus 2025 – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

banner 400x130

Doc. Tangkapan layar, menampilkan Natsir Kongah (Koordinator Kelompok Humas PPATK), Trubus Rahardiansyah (Pengamat Kebijakan Publik), dan Rudianto (Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem) saat membahas kebijakan pembekuan rekening dorman atau “nganggur”. (Sumber: Kompas TV Youtube Chanel).

DPR, PPATK, dan Pengamat Tanggapi Pembekuan Rekening “Nganggur” : Perlu Perlindungan, Tapi Jangan Timbulkan Kepanikan

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Isu Sosial & HAM, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|31 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Kebijakan pembekuan rekening dorman atau rekening “nganggur” yang

Doc. Ilustrasi berita dari Kawanjarinews.com yang menyoroti kebijakan pemblokiran rekening dorman oleh PPATK. Tampak seorang wanita yang kebingungan saat mengambil uang dari sebuah kotak berlambang dolar, dengan latar belakang gedung bank, menggambarkan kebingungan masyarakat terhadap pemblokiran rekening yang dinilai mengejutkan dan belum tersosialisasi dengan baik. (Ilustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Pemblokiran Rekening PPATK Tuai Kritik Dari Konsultan Pajak

Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Peraturan Perundang-Undangan|29 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 29 Juli 2025 – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Doc. Ilustrasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dan penyalahgunaannya. Dalam gambar tampak paket bantuan berupa kebutuhan pokok, serta inset gambar aktivitas judi online dan seseorang berpakaian hitam yang menggambarkan potensi penyalahgunaan dana untuk aktivitas ilegal, termasuk terorisme. Gambar ini hanya ilustrasi semata dan tidak menggambarkan individu atau peristiwa sebenarnya. (Ilustrasi: NR-kawanjarinews.com).

Ratusan Penerima Bansos Diduga Salurkan Dana untuk Terorisme dan Judi Online, Kemensos dan PPATK Ungkap Fakta Mencengangkan

Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Kriminalitas, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|12 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Temuan terbaru dari Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pusat

Doc. Ilustrasi aktivitas perjudian daring melalui perangkat digital, menggambarkan elemen-elemen visual yang identik dengan praktik permainan untung-untungan berbasis internet. Catatan: Gambar ini hanya bersifat ilustratif untuk mendukung pemberitaan. Tidak merepresentasikan individu, tempat, atau kejadian tertentu secara langsung. (Ilustrasi: NR – kawanjarinews.com).

Judi Online Luar Negeri Ancam Keuangan Rakyat dan Negara: Ini Penjelasan dan Bahayanya

Hukum, Sosial & Lingkungan, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Isu Sosial & Lingkungan, Kriminalitas, Teknologi & Digital|11 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Judi online bukan sekadar hiburan, tapi sistem yang

Doc. Ilustrasi wajah Deputi PPATK, bersama dua narasumber lainnya, dalam tayangan yang membahas temuan 571.410 penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Laporan ini menjadi sorotan publik setelah Kementerian Sosial menyatakan siap mengevaluasi data penerima bansos secara menyeluruh dan memperkuat kolaborasi dengan PPATK demi memastikan akuntabilitas dan ketepatan sasaran program bantuan pemerintah. (Ilustrasi: NR -kawanjarinews.com).

PPATK: 571.410 Penerima Bansos Terindikasi Judi Online, Kemensos Ambil Langkah Evaluasi Data

Hukum, Sosial & Lingkungan, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Isu Sosial & HAM, Kriminalitas, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan, Teknologi & Digital|11 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan

Doc. Kiri: Trubus Rahadiansyah, Pengamat Kebijakan Publik, menyampaikan analisis kritis terkait penyalahgunaan bansos untuk judi online. Kanan: Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menanggapi temuan PPATK dan menjelaskan langkah korektif dalam penyaluran bansos. (Sumber: Tangkapan Layar TV One Youtube Chanel)

PPATK Ungkap Ratusan Ribu Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Pemerintah Evaluasi Sistem Penyaluran

Hukum, Sosial & Lingkungan, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|6 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 6 Juli 2025 — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Doc. Tersangka petinggi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) digiring oleh aparat Kejaksaan Agung RI usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari bank negara senilai Rp3,6 triliun. Kejagung tengah menelusuri aliran dana dan potensi keterlibatan pihak internal perbankan. (Foto Dokumentasi: NR - kawanjarinews.com).

Bos Sritex Ditangkap, Kejagung Fokus Telusuri Aliran Dana Kredit dari Bank Negara

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Isu Sosial & HAM, Kriminalitas, Peraturan Perundang-Undangan|26 Mei 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Proses kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.