banner 1080x250

Doc. Petugas gabungan dari Satpol PP bersama unsur terkait melakukan penertiban bangunan permanen dan lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Rabu. Penertiban dilakukan terhadap bangunan yang menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdiri di atas lahan aset pemerintah daerah dan sebagian berada pada hak pengelolaan PT Jasa Marga.

Pemprov DKI Tertibkan Bangunan dan Lapak PKL di Jalan Kerja Bakti Makasar

Doc. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan paparan mengenai kondisi fiskal, termasuk perkembangan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dalam rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Paparan tersebut menjadi bagian dari pembahasan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara. (Sumber Foto: DPR RI)

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.043 Triliun pada Mei 2026, BI Catat Pertumbuhan 2,1 Persen

Doc. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta terkait proses usulan calon Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Prasetyo menyatakan surat usulan dari Jaksa Agung telah diterima dan saat ini sedang diproses sesuai mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA) sebelum keputusan Presiden ditetapkan.

Jaksa Agung Usulkan Kuntadi sebagai Calon Jampidsus, Menunggu Keputusan Presiden

Doc. Dr. Busrizalti, S.H., M.H. berfoto bersama Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular, usai perkuliahan mata kuliah Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Momen tersebut berlangsung setelah berakhirnya sesi pembelajaran dan diskusi akademik.

Dr. Busrizalti Bahas Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi Bersama Mahasiswa Magister UMT

Doc. Proses rukyatul hilal berlangsung di UIN Walisongo Semarang, Rabu (15/7/2026). Tim pengamat melakukan observasi posisi hilal menggunakan teleskop robotik sebagai bagian dari pemantauan awal bulan Safar 1448 Hijriah. Hasil pengamatan dari lokasi ini menjadi salah satu data rukyat yang dilaporkan sebagai bahan pertimbangan dalam Sidang Isbat Kementerian Agama RI.

Hilal Awal Safar 1448 H Berhasil Teramati dalam Rukyatul Hilal di UIN Walisongo Semarang

KonsultanPajak

Doc. Ketua Umum FERADI TAX CONSULTANT, Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., usai resmi mengumumkan pengesahan badan hukum Perkumpulan Forum Era Adil Tax Consultant berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0004519.AH.01.07.TAHUN 2026 di Kota Semarang. (Dok. FERADI TAX CONSULTANT).

Perkumpulan FERADI Tax Consultant Resmi Berbadan Hukum Kemenkumham RI

Hukum|14 Juli 2026

KawanJariNews.com – SEMARANG – Perkumpulan Forum Era Adil Tax Consultant (FERADI TAX

banner 400x130

Doc. Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur sekaligus Ketua DPC FERADI WPI Sidoarjo.

Yulianto Soroti Ketentuan PMK Nomor 44 Tahun 2026, Minta Penerapan Norma “Menghalangi Pemeriksaan” Dilakukan Secara Proporsional

Hukum, Peraturan Perundang-Undangan|10 Juli 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, menilai penerapan

Doc. Dokumentasi kegiatan Pelatihan Hukum dan Perpajakan Bersertifikat C.FTAX Batch 1 yang dilaksanakan secara daring melalui Google Meet. Foto menampilkan para peserta dari berbagai daerah dan latar belakang profesi yang mengikuti sesi pembelajaran secara virtual, dengan narasumber dan pengajar memberikan materi secara interaktif. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi di bidang hukum pajak, mencakup pembahasan teknis perpajakan, sengketa pajak, serta praktik penyelesaian kasus secara profesional.

Pelatihan Hukum Pajak C.FTAX Batch 1 Digelar, Diikuti 107 Peserta dari Jalur Umum dan Beasiswa

Hukum, Organisasi Hukum & Advokat, Pendidikan|21 Juni 2026

KawanJariNews.com – SEMARANG – FERADI TAX CONSULTANT bersama FERADI WPI dan PT

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE, SH, BKP, praktisi pajak dan anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), saat menyampaikan tanggapan kritis terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen. Ia menyoroti kurangnya transparansi dalam proses perhitungan dan pentingnya komunikasi publik yang berimbang. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Pemkab Pati Naikkan Tarif PBB-P2 hingga 250 Persen, Praktisi Pajak Soroti Transparansi Perhitungan

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM|6 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Surabaya, 6 Agustus 2025 – Kebijakan Bupati Pati, Sudewo, untuk

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP menyambut baik kebijakan pembinaan konsultan pajak oleh pemerintah, seraya menekankan pentingnya pelibatan asosiasi profesi dan pengawasan yang objektif, bukan sekadar administratif. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Penguatan Profesi Keuangan: Konsultan Pajak Masuk Prioritas Pembinaan 2026

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|18 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 18 Juli 2025 – Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (KEMENKEU),

Doc. Ilustrasi seorang pengguna sedang mengakses sertifikat digital melalui laptop, dikelilingi ikon-ikon digital seperti tanda centang, kalender, roda pengaturan, dan dokumen. Di pojok kiri atas, terdapat simbol hijau bertuliskan “CERTIFIED” yang menandakan kelulusan atau sertifikasi resmi. Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan tidak menggambarkan situasi atau individu sebenarnya. (Iustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

USKP Go Digital: Sertifikat Kini Bisa Diakses Mandiri, Konsultan Pajak Sambut Positif

Teknologi & Inovasi, Ekonomi dan Bisnis, Nasional|10 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta,10 Juli 2025 – Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) memasuki

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, Konsultan Pajak sekaligus Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, menyampaikan pandangannya di sela-sela acara yang diselenggarakan oleh KADIN Jawa Timur di Surabaya, Kamis (26/6/2025). Dalam forum ini, ia menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam penegakan hukum pajak, menyusul aksi pemblokiran ribuan rekening penunggak pajak oleh DJP di wilayah Jawa Timur. (Foto Dokumentasi; Eko Wahyu).

DJP Blokir Ribuan Rekening Penunggak Pajak di Jawa Timur, Konsultan Pajak Dorong Solusi yang Lebih Humanis

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis|26 Juni 202526 Juni 2025

kawanjarinews.com – Surabaya, 26 Juni 2025 — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan

Doc. Deretan rumah tapak sederhana yang sedang dalam tahap akhir pembangunan di kawasan perumahan subsidi. Proyek ini menjadi representasi nyata dari dampak insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terhadap pertumbuhan sektor properti perumahan. Dengan desain seragam dan harga terjangkau, rumah-rumah ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Usulan perpanjangan insentif PPN DTP hingga Desember 2025 dinilai penting oleh pengembang untuk menjaga momentum pembangunan dan daya beli masyarakat, meskipun konsultan pajak mengingatkan perlunya evaluasi dan pembatasan insentif berdasarkan segmentasi pasar. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

Perpanjangan Insentif Properti Disuarakan, Konsultan Pajak: Perlu Dibatasi dan Dievaluasi

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis|24 Juni 202524 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 24 Juni 2025 — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman

Doc. Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Rinto Setiyawan, menyampaikan pandangannya dalam diskusi daring terkait kewenangan Kementerian Keuangan dalam mengatur syarat kuasa hukum di pengadilan pajak. Dalam kesempatan tersebut, Rinto menyoroti pentingnya merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi dan menekankan bahwa pengaturan profesi kuasa hukum seharusnya menjadi domain lembaga peradilan, bukan eksekutif. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu - Sumber: Tangkapan layar dari kanal YouTube IWPI).

IWPI Soroti Kewenangan Kemenkeu dalam Atur Syarat Kuasa Hukum Pajak

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Peraturan Perundang-Undangan|20 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 20 Juni 2025 — Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI)

Doc. Konsultan Pajak Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP memberikan penjelasan mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur penyesuaian di bidang Pajak Penghasilan, termasuk pemberlakuan tarif PPh final 0,5% bagi pelaku UMKM berbadan hukum seperti CV. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Pemilik CV Kini Bisa Nikmati Tarif PPh Final 0,5%, Ini Kata Konsultan Pajak Yulianto Kiswocahyono

Ekonomi dan Bisnis, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|2 Juni 2025

kawanjarinews.com – Surabaya, 2 Juni 2025 — Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.