banner 1080x250

Doc. Pembina TP PKK Kelurahan Bambankerep Agung Susilo, S.E., bersama Ketua TP PKK Kelurahan Bambankerep Yeny Tri Wahyuni, S.E., dewan juri, dan perwakilan peserta berfoto bersama usai pelaksanaan Lomba Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) antar-RW di Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Sabtu (18/7/2026).

Lima RW di Bambankerep Ikuti Lomba Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Doc. Dr. Appe Hutauruk, S.H., M.H., Eko Wahyu Pramono, S.Tr.P., S.Ak., dan Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., tiga akademisi Universitas Mpu Tantular sekaligus penulis artikel ilmiah yang mengkaji batas kewenangan delegasi Menteri Keuangan dalam pengaturan kuasa Wajib Pajak berdasarkan PMK Nomor 44 Tahun 2026, yang dijadwalkan terbit pada Journal of Law, Politic and Humanities (JLPH) terakreditasi SINTA 3.

Artikel SINTA 3 Akademisi Universitas Mpu Tantular Bahas Batas Kewenangan Menteri Keuangan dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026

Doc. Kondisi sejumlah kendaraan yang mengalami kerusakan parah setelah kecelakaan beruntun yang diduga dipicu truk pengangkut galon air mengalami rem blong di jalur Medan–Berastagi, Sabtu (18/7/2026).

Truk Diduga Rem Blong Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Jalur Medan–Berastagi, 4 Tewas dan 8 Orang Terluka

Doc. Kiri: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menyampaikan paparan Laporan Keuangan BGN Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Kanan: Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI bersama jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang membahas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, termasuk penjelasan mengenai tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga dan rencana penyelesaiannya melalui mekanisme anggaran Tahun 2026.

BGN Ungkap Tunggakan Rp1,6 Triliun kepada Pihak Ketiga, Pembayaran Ditargetkan Rampung pada 2026

Doc. Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Rapat membahas Laporan Keuangan BGN Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan agenda dipimpin Komisi IX DPR RI dan dihadiri perwakilan BGN yang diwakili Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari.

Kepala BGN Absen dalam RDP Komisi IX DPR, Wakil Kepala Sampaikan Laporan Keuangan 2025

konstitusi

Doc. Dr. Busrizalti, S.H., M.H. berfoto bersama Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular, usai perkuliahan mata kuliah Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Momen tersebut berlangsung setelah berakhirnya sesi pembelajaran dan diskusi akademik.

Dr. Busrizalti Bahas Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi Bersama Mahasiswa Magister UMT

Hukum, Advertorial & Kemitraan, Pendidikan|16 Juli 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular

banner 400x130

Doc. Dharma Pongrekun menyampaikan keterangan kepada awak media dalam agenda jumpa pers menjelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah tim FERADI WPI turut mendampingi sebagai bentuk dukungan dan pemantauan terhadap proses persidangan yang akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Dharma Pongrekun Ajak Publik Saksikan Pembacaan Putusan MK atas Uji Materi UU Kesehatan, FERADI WPI Turut Hadiri Persidangan

Hukum, Kesehatan, Nasional, Peraturan Perundang-Undangan|29 Juni 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara pengujian

Doc. Ketua DPD FERADI WPI DKI Jakarta Harriani Bianca Daryana bersama tim advokat FERADI WPI, Dharma Pongrekun, serta peserta aksi saat memberikan keterangan kepada awak media dalam agenda jumpa pers pengawalan Judicial Review UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

FERADI WPI DKI Jakarta Kawal Judicial Review UU Kesehatan, Bianca Tegaskan Perjuangan Konstitusi Demi Kepentingan Rakyat

Hukum, Kesehatan, Nasional, Organisasi Hukum & Advokat|13 Mei 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA — Suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta

Doc. Tim FERADI WPI DKI Jakarta bersama Ketua DPD FERADI WPI DKI Jakarta Harriani Bianca Daryana dan Dharma Pongrekun saat menghadiri agenda pengawalan pengajuan Judicial Review Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di kawasan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Kehadiran sejumlah elemen masyarakat dan organisasi bantuan hukum tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap jalur konstitusional dalam penyampaian aspirasi publik secara damai dan tertib.

FERADI WPI DKI Jakarta Kawal Judicial Review UU Kesehatan, Bianca Tegaskan Perjuangan Demi Keselamatan Rakyat

Hukum, Kesehatan, Nasional, Organisasi Hukum & Advokat|13 Mei 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Dukungan terhadap langkah pengajuan Judicial Review Undang-Undang Nomor

Doc. Liliek Prisbawono Adi berada di lokasi acara pelantikan hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, sebelum mengikuti rangkaian prosesi resmi pengucapan sumpah jabatan.

Liliek Prisbawono Adi Resmi Dilantik sebagai Hakim Konstitusi, Gantikan Anwar Usman

Hukum, Nasional|11 April 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Liliek Prisbawono Adi resmi dilantik sebagai hakim konstitusi

Doc. Ilustrasi bangunan Mahkamah Konstitusi RI tempat proses gugatan uji materi undang-undang sedang berlangsung, dengan suasana jalur hukum yang independen dan transparan. (Sumber Foto: www.mkri.id).

Gugatan Uji Materi Di MK Meminta Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres, Jokowi Hormati Proses Hukum

Hukum, Nasional, Pemerintah dan Politik|28 Februari 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Duduk perkara permohonan uji materiil yang diajukan dua

Doc. Sebuah visualisasi mengenai rencana perubahan sistem pemilihan kepala daerah pada tahun 2026. Gambar ini menonjolkan perdebatan antara desakan stabilitas politik di tingkat parlemen melawan aspirasi publik yang tetap menginginkan partisipasi langsung dalam menentukan pemimpin daerah. (Ilustrasi: NR).

Pilkada Lewat DPRD Memicu Debat Demokrasi Nasional

Pemerintah dan Politik, Nasional|17 Januari 202617 Januari 2026

KawanJariNews.com – Jakarta – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan

Doc. Ilustrasi Ketua DPR RI Puan Maharani dengan latar belakang Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Isu penghapusan hak pensiun anggota DPR kembali mencuat setelah adanya gugatan uji materi ke MK. Puan menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait hak pensiun harus merujuk pada aturan hukum yang berlaku dan diputuskan melalui mekanisme resmi. Ilustrasi ini bersifat visualisasi isu, tidak menggambarkan kejadian nyata (NR | KawanJariNews.com).

MK Diminta Hapus Hak Pensiun Anggota DPR, Puan Maharani: Kebijakan Harus Berdasarkan Aturan Hukum

Nasional, Hukum, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|3 Oktober 2025

KawanJariNews.com – Jakarta, 3 Oktober 2025 – Ketua DPR RI, Puan Maharani,

Doc. Ilustrasi: CEO Malaka Project Ferry Irwandi (kiri) dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid (kanan) dengan latar belakang personel TNI saat mendatangi Mabes Polri. Isu ini memicu polemik publik terkait batasan kewenangan militer dan kebebasan berpendapat. (Ilustrasi: NR – KawanJariNews.com).

Pelaporan Ferry Irwandi oleh TNI Menuai Polemik, Usman Hamid Ingatkan Batasan Hukum dan Kebebasan Berpendapat

Hukum, Sosial & Lingkungan|10 September 2025

KawanJariNews.com – Jakarta – 10 September 2025 — Polemik mencuat setelah Satuan

Doc. Gambar tersebut menampilkan potret Mahfud MD, Hasto Kristiyanto, Presiden Prabowo Subianto, dan Tom Lembong. Susunan foto-foto tersebut dimaksudkan sebagai ilustrasi visual untuk berita yang membahas pernyataan Mahfud MD mengenai keputusan Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong. Keempat tokoh tersebut ditampilkan berdampingan untuk menyoroti keterkaitan mereka dengan isu yang dibahas. Penggunaan foto-foto ini bersifat ilustratif dan bukan merupakan representasi akurat dari suatu peristiwa atau pertemuan spesifik. (NR – kawanjarinews.com).

Mahfud MD: Amnesti dan Abolisi oleh Presiden Prabowo adalah Terobosan Strategis Selesaikan Kasus Sarat Politisasi

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Kasus Pengadilan, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|2 Agustus 2025

kawanajrinews.com – Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.