banner 1080x250

Doc. Pembina TP PKK Kelurahan Bambankerep Agung Susilo, S.E., bersama Ketua TP PKK Kelurahan Bambankerep Yeny Tri Wahyuni, S.E., dewan juri, dan perwakilan peserta berfoto bersama usai pelaksanaan Lomba Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) antar-RW di Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Sabtu (18/7/2026).

Lima RW di Bambankerep Ikuti Lomba Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Doc. Dr. Appe Hutauruk, S.H., M.H., Eko Wahyu Pramono, S.Tr.P., S.Ak., dan Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., tiga akademisi Universitas Mpu Tantular sekaligus penulis artikel ilmiah yang mengkaji batas kewenangan delegasi Menteri Keuangan dalam pengaturan kuasa Wajib Pajak berdasarkan PMK Nomor 44 Tahun 2026, yang dijadwalkan terbit pada Journal of Law, Politic and Humanities (JLPH) terakreditasi SINTA 3.

Artikel SINTA 3 Akademisi Universitas Mpu Tantular Bahas Batas Kewenangan Menteri Keuangan dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026

Doc. Kondisi sejumlah kendaraan yang mengalami kerusakan parah setelah kecelakaan beruntun yang diduga dipicu truk pengangkut galon air mengalami rem blong di jalur Medan–Berastagi, Sabtu (18/7/2026).

Truk Diduga Rem Blong Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Jalur Medan–Berastagi, 4 Tewas dan 8 Orang Terluka

Doc. Kiri: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menyampaikan paparan Laporan Keuangan BGN Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Kanan: Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI bersama jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang membahas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, termasuk penjelasan mengenai tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga dan rencana penyelesaiannya melalui mekanisme anggaran Tahun 2026.

BGN Ungkap Tunggakan Rp1,6 Triliun kepada Pihak Ketiga, Pembayaran Ditargetkan Rampung pada 2026

Doc. Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Rapat membahas Laporan Keuangan BGN Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan agenda dipimpin Komisi IX DPR RI dan dihadiri perwakilan BGN yang diwakili Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari.

Kepala BGN Absen dalam RDP Komisi IX DPR, Wakil Kepala Sampaikan Laporan Keuangan 2025

konstitusi

Doc. Gambar ini merupakan ilustrasi yang menggambarkan perbedaan antara abolisi dan amnesti. Timbangan menunjukkan keseimbangan keadilan, sementara buku-buku melambangkan hukum dan pertimbangan. Gambar ini tidak merepresentasikan kasus atau individu tertentu. Judul berita, "Abolisi vs Amnesti: Apa Bedanya dan Mengapa Presiden Perlu Pertimbangan DPR?", menunjukkan topik yang dibahas. (NR – kawanjarinews.com).

Abolisi vs Amnesti: Apa Bedanya dan Mengapa Presiden Perlu Pertimbangan DPR?

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Nasional, Pemerintah dan Politik, Pendidikan, Peraturan Perundang-Undangan|1 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah resmi mengeluarkan

banner 400x130

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.