banner 1080x250

Doc. Yulianto Kiswocahyono usai menjalani prosesi pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya, Jumat (17/4/2026), sebagai penanda dimulainya peran profesional di bidang hukum.

Yulianto Kiswocahyono Tegaskan Kiprah di Bidang Hukum dan Perpajakan Usai Disumpah sebagai Advokat

Doc. Yulianto Kiswocahyono usai mengikuti prosesi pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya, Jumat (17/4/2026), yang menandai dimulainya tanggung jawab profesinya sebagai advokat.

Yulianto Kiswocahyono Resmi Disumpah sebagai Advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya, Tegaskan Komitmen Profesi dan Integritas Hukum

Doc. Anggota Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan pandangan dan kritik dalam rapat kerja bersama pemerintah di ruang Komisi IX DPR RI, Jakarta, terkait kebijakan penonaktifan peserta BPJS PBI dan alokasi anggaran negara. (Sumber: Parlemen TV).

DPR Sentil Pemerintah: Anggaran Motor Trail BGN Disorot di Tengah Penonaktifan 20 Persen Peserta BPJS PBI

Doc. Ketua Komisi IX DPR RI saat menyampaikan kritik dan pertanyaan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan dalam rapat kerja di ruang Komisi IX DPR RI, Rabu (15/4/2026), terkait mekanisme reaktivasi peserta JKN dalam kondisi darurat. (Sumber: Parlemen TV).

Ketua Komisi IX DPR RI Cecar Dirut BPJS Kesehatan soal Reaktivasi Peserta Saat Pasien Kritis

Doc. Suasana rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Rabu (15/4/2026), yang membahas penonaktifan peserta BPJS PBI serta dampaknya terhadap layanan kesehatan masyarakat. (Sumber: Parlemen TV).

Komisi IX DPR Soroti Penonaktifan 11 Juta Peserta BPJS PBI dalam Rapat dengan Menkes dan Mensos

KomisiIIIDPR

Doc. Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan keterangan kepada awak media dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/2/2026), terkait penegasan tidak adanya usulan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. (Sumber: TV Parlemen).

DPR RI Tegaskan Tidak Ada Usulan Revisi UU KPK, Komisi III Tetapkan Pimpinan Baru

Pemerintah dan Politik|21 Februari 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan hingga saat

banner 400x130

Doc. Ilustrasi kolaborasi antara institusi militer dan lembaga penegak hukum yang menjadi sorotan publik. Isu ini mencuat setelah munculnya perintah pengamanan dari militer terhadap kejaksaan, yang menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat sipil. (Foto Dokumentasi: NR - kawanjarinews.com).

Peran TNI dalam Pengamanan Kejaksaan Disorot Publik

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional|16 Mei 202516 Mei 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 16 Mei 2025 — Instruksi Panglima TNI Jenderal Agus

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.