banner 1080x250

Doc. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, mengikuti rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menkeu Purbaya Peringatkan Pegawai DJP Berkinerja Buruk, Reformasi Pajak Difokuskan pada SDM dan Coretax

Doc. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Sumber: KPK)

KPK Dalami Laporan Gratifikasi Menteri Kehutanan, Telusuri Prosedur Pelaporan dan Asal Dana

Doc. Praktisi hukum Riski Pristiwanto (kiri) dan Kasatgas Anti Premanisme Kabupaten Situbondo, Saiful Bahri (kanan).

Kasatgas Anti Premanisme Situbondo Hadiri Audiensi LSM di DPRD, Netralitas Jabatan Menuai Sorotan

Doc. Kepala Kortas Tipidkor Bareskrim Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, menyampaikan keterangan kepada awak media dalam konferensi pers terkait perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, TPPU, dan gratifikasi yang ditangani Polri di Jakarta.

Pengembangan Penyidikan Dugaan Korupsi Strategis, Polri Perluas Penggeledahan Menjadi 12 Lokasi dan Sita Aset Bernilai Ratusan Miliar Rupiah

Doc. Sejumlah personel Kepolisian berseragam lengkap melakukan pengamanan di sekitar lokasi yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan gratifikasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kehadiran aparat bertujuan menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran proses penegakan hukum.

Polri Selidiki Dugaan Korupsi, TPPU, dan Gratifikasi, Delapan Lokasi Termasuk di Cipete Digeledah

KementerianKeuangan

Doc. Ilustrasi konsep tata kelola keuangan dan regulasi publik dengan elemen visual kebijakan pemerintah, menggambarkan upaya penguatan pengawasan serta pengetatan mekanisme penyaluran Dana Desa sebagaimana diatur dalam PMK 81/2025. (Ilustrasi: NR).

Pemerintah Perketat Tata Kelola Dana Desa Melalui PMK 81/2025

Dana Desa & Anggaran, Hukum, Nasional, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa|7 Desember 2025

KawanJariNews.com – Jakarta – Pemerintah Indonesia memperketat tata kelola Dana Desa melalui

banner 400x130

Doc. Ilustrasi berita mengenai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2025. Tampak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pers terkait perkembangan fiskal nasional. Latar belakang menampilkan gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai simbol pengelolaan penerimaan negara. Gambar ini bersifat ilustratif dan tidak menggambarkan kejadian nyata di lapangan. Isu yang diangkat menyoroti stabilitas APBN, tantangan percepatan belanja pemerintah, serta pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. (Doc. NR | KawanJariNews.com).

APBN Hingga Agustus 2025 Tunjukkan Stabilitas, Pemerintah Diminta Percepat Belanja

Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik|24 September 2025

KawanJariNews.com – Jakarta, 24 September 2025 — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Doc. Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld, S.E., S.H., Ak., CA menjadi narasumber utama dalam Webinar Nasional P5I ke-30 bertema “Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak: Upaya Mengubah Rechtsstaat Menjadi Taxstaat” yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia (P5I) pada Jumat, 8 Agustus 2025, secara daring melalui Zoom Meeting. Acara ini membahas implikasi draf RPMK terhadap independensi kuasa hukum dan reformasi sistem peradilan perpajakan di Indonesia. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

P5I Selenggarakan Webinar Nasional Bahas RPMK Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak: Dorong Reformasi Keadilan Perpajakan

Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|9 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 9 Agustus 2025 – Dalam rangka mengembangkan sistem perpajakan

Doc. Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Rinto Setiyawan, menyampaikan pandangannya dalam diskusi daring terkait kewenangan Kementerian Keuangan dalam mengatur syarat kuasa hukum di pengadilan pajak. Dalam kesempatan tersebut, Rinto menyoroti pentingnya merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi dan menekankan bahwa pengaturan profesi kuasa hukum seharusnya menjadi domain lembaga peradilan, bukan eksekutif. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu - Sumber: Tangkapan layar dari kanal YouTube IWPI).

IWPI Soroti Kewenangan Kemenkeu dalam Atur Syarat Kuasa Hukum Pajak

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Peraturan Perundang-Undangan|20 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 20 Juni 2025 — Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI)

Doc. Tangkapan layar dari portal CoreTax Direktorat Jenderal Pajak (coretaxdjp.pajak.go.id) yang menunjukkan pesan kesalahan bertuliskan "Terjadi kesalahan: Tidak ada hasil yang ditemukan!" pada bagian pengajuan Surat Pemberitahuan (SPT). Gangguan ini menampilkan notifikasi eror sistem pada dua endpoint berbeda yang mengindikasikan masalah teknis saat proses pelaporan pajak secara daring. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

Suryo Utomo Diangkat Pimpin BTIIK Kemenkeu, Di Tengah Evaluasi Proyek CoreTax

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Teknologi & Digital|26 Mei 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Kementerian Keuangan resmi mengangkat Suryo Utomo sebagai Kepala

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.