banner 1080x250

Doc. Petugas gabungan dari Satpol PP bersama unsur terkait melakukan penertiban bangunan permanen dan lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Rabu. Penertiban dilakukan terhadap bangunan yang menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdiri di atas lahan aset pemerintah daerah dan sebagian berada pada hak pengelolaan PT Jasa Marga.

Pemprov DKI Tertibkan Bangunan dan Lapak PKL di Jalan Kerja Bakti Makasar

Doc. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan paparan mengenai kondisi fiskal, termasuk perkembangan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dalam rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Paparan tersebut menjadi bagian dari pembahasan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara. (Sumber Foto: DPR RI)

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.043 Triliun pada Mei 2026, BI Catat Pertumbuhan 2,1 Persen

Doc. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta terkait proses usulan calon Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Prasetyo menyatakan surat usulan dari Jaksa Agung telah diterima dan saat ini sedang diproses sesuai mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA) sebelum keputusan Presiden ditetapkan.

Jaksa Agung Usulkan Kuntadi sebagai Calon Jampidsus, Menunggu Keputusan Presiden

Doc. Dr. Busrizalti, S.H., M.H. berfoto bersama Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular, usai perkuliahan mata kuliah Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Momen tersebut berlangsung setelah berakhirnya sesi pembelajaran dan diskusi akademik.

Dr. Busrizalti Bahas Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi Bersama Mahasiswa Magister UMT

Doc. Proses rukyatul hilal berlangsung di UIN Walisongo Semarang, Rabu (15/7/2026). Tim pengamat melakukan observasi posisi hilal menggunakan teleskop robotik sebagai bagian dari pemantauan awal bulan Safar 1448 Hijriah. Hasil pengamatan dari lokasi ini menjadi salah satu data rukyat yang dilaporkan sebagai bahan pertimbangan dalam Sidang Isbat Kementerian Agama RI.

Hilal Awal Safar 1448 H Berhasil Teramati dalam Rukyatul Hilal di UIN Walisongo Semarang

HukumPerpajakan

Doc. Salah satu buku yang telah selesai dicetak dan disiapkan sebagai bagian dari karya tulis yang mengangkat isu independensi Pengadilan Pajak, keadilan fiskal, serta reformasi kelembagaan dalam sistem penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia.

Yulianto Kiswocahyono Angkat Isu Independensi Pengadilan Pajak Lewat Karya Tulis

Advertorial, Uncategorized|4 April 2026

KawanJariNews.com – Yulianto Kiswocahyono bersama Eko Wahyu Pramono tengah menyiapkan sebuah karya

banner 400x130

Doc. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, konsultan pajak sekaligus Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Jawa Timur, saat memberikan pandangan terkait penetapan PERMA Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. (Foto: Eko Wahyu).

MA Tetapkan PERMA 3/2025 tentang Penanganan Pidana Pajak

Hukum|2 Januari 2026

KawanJariNews.com – Surabaya, 2 Januari 2026 – Mahkamah Agung resmi menetapkan Peraturan

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, Konsultan Pajak sekaligus Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, menyampaikan pandangannya di sela-sela acara yang diselenggarakan oleh KADIN Jawa Timur di Surabaya, Kamis (26/6/2025). Dalam forum ini, ia menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam penegakan hukum pajak, menyusul aksi pemblokiran ribuan rekening penunggak pajak oleh DJP di wilayah Jawa Timur. (Foto Dokumentasi; Eko Wahyu).

DJP Blokir Ribuan Rekening Penunggak Pajak di Jawa Timur, Konsultan Pajak Dorong Solusi yang Lebih Humanis

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis|26 Juni 202526 Juni 2025

kawanjarinews.com – Surabaya, 26 Juni 2025 — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan

Doc. Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Rinto Setiyawan, menyampaikan pandangannya dalam diskusi daring terkait kewenangan Kementerian Keuangan dalam mengatur syarat kuasa hukum di pengadilan pajak. Dalam kesempatan tersebut, Rinto menyoroti pentingnya merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi dan menekankan bahwa pengaturan profesi kuasa hukum seharusnya menjadi domain lembaga peradilan, bukan eksekutif. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu - Sumber: Tangkapan layar dari kanal YouTube IWPI).

IWPI Soroti Kewenangan Kemenkeu dalam Atur Syarat Kuasa Hukum Pajak

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Peraturan Perundang-Undangan|20 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 20 Juni 2025 — Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI)

Doc. Para pembicara dalam Seminar Nasional Pajak bertema “Pemeriksaan Pajak Lewat Batas Waktu Tidak Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Meskipun Merupakan Amanat Undang-Undang” yang digelar di Hariston Hotel & Suites, Jakarta Utara, Selasa (27/5/2025). Acara ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia (P5I) dan disponsori utama oleh Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

Gilbert Rely: Batas Waktu Pemeriksaan Bukan Sekadar Indikator Kinerja DJP

Ekonomi dan Bisnis, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|28 Mei 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 28 Mei 2025 — Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi

Doc. Salah satu pembicara berfoto bersama peserta usai Seminar Nasional Perpajakan yang digelar di Hariston Hotel & Suites, Jakarta Utara, Selasa (27/5/2025). Acara ini membahas isu pemeriksaan pajak yang melewati batas waktu serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan pelayanan publik. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

Ombudsman RI: Pemeriksaan Pajak Melewati Batas Waktu Termasuk Maladministrasi

Peraturan Perundang-Undangan, Ekonomi dan Bisnis|28 Mei 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 27 Mei 2025 — Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.