banner 1080x250

Doc. Petugas gabungan dari Satpol PP bersama unsur terkait melakukan penertiban bangunan permanen dan lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Rabu. Penertiban dilakukan terhadap bangunan yang menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdiri di atas lahan aset pemerintah daerah dan sebagian berada pada hak pengelolaan PT Jasa Marga.

Pemprov DKI Tertibkan Bangunan dan Lapak PKL di Jalan Kerja Bakti Makasar

Doc. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan paparan mengenai kondisi fiskal, termasuk perkembangan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dalam rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Paparan tersebut menjadi bagian dari pembahasan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara. (Sumber Foto: DPR RI)

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.043 Triliun pada Mei 2026, BI Catat Pertumbuhan 2,1 Persen

Doc. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta terkait proses usulan calon Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Prasetyo menyatakan surat usulan dari Jaksa Agung telah diterima dan saat ini sedang diproses sesuai mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA) sebelum keputusan Presiden ditetapkan.

Jaksa Agung Usulkan Kuntadi sebagai Calon Jampidsus, Menunggu Keputusan Presiden

Doc. Dr. Busrizalti, S.H., M.H. berfoto bersama Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular, usai perkuliahan mata kuliah Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Momen tersebut berlangsung setelah berakhirnya sesi pembelajaran dan diskusi akademik.

Dr. Busrizalti Bahas Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi Bersama Mahasiswa Magister UMT

Doc. Proses rukyatul hilal berlangsung di UIN Walisongo Semarang, Rabu (15/7/2026). Tim pengamat melakukan observasi posisi hilal menggunakan teleskop robotik sebagai bagian dari pemantauan awal bulan Safar 1448 Hijriah. Hasil pengamatan dari lokasi ini menjadi salah satu data rukyat yang dilaporkan sebagai bahan pertimbangan dalam Sidang Isbat Kementerian Agama RI.

Hilal Awal Safar 1448 H Berhasil Teramati dalam Rukyatul Hilal di UIN Walisongo Semarang

DJP

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, Konsultan Pajak Senior sekaligus Ketua Komite Tetap Fiskal KADIN Jawa Timur, memberikan pandangan terkait putusan Pengadilan Pajak mengenai retur barang UMKM dan kepastian hukum PPN. Ilustrasi: Keadilan dan hukum pajak. Gambar ini hanya bersifat ilustratif dan tidak menggambarkan kejadian nyata. (Eko Wahyu | KawanJariNews.com).

Putusan Pengadilan Pajak dan Maknanya: Retur Barang UMKM, Faktur Sederhana, dan Kepastian Hukum PPN

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Peraturan Perundang-Undangan|29 September 2025

KawanJariNews.com – Jakarta, 29 September 2025 – Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28650/PP/M.XIII/16/2011

banner 400x130

Doc. Pengurus KADIN Jawa Timur berfoto bersama jajaran Kanwil DJP Jawa Timur III usai audiensi di Graha KADIN Jatim, Surabaya, Kamis (11/9/2025). Pertemuan diwarnai diskusi kritis terkait sistem perpajakan serta usulan hak pilih metode pelaporan pajak oleh wajib pajak. (Foto: Eko Wahyu – KawanJariNews.com).

Audiensi KADIN Jawa Timur dan DJP Kanwil III Diwarnai Masukan Kritis, Konsultan Pajak Usulkan Hak Pilih Sistem Perpajakan

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan|12 September 2025

KawanJariNews.com – Surabaya, 11 September 2025 – Audiensi antara Kamar Dagang dan

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, konsultan pajak, menyampaikan pentingnya prinsip keadilan dalam pemungutan pajak agar tidak memberatkan wajib pajak yang telah membayar tepat waktu. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Penerimaan Pajak Hingga Agustus 2025 Masih Jauh dari Target, DJP Dihadapkan pada Tantangan Besar

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital|15 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 15 Agustus 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian

Doc. Seorang warga Pekalongan yang berprofesi sebagai tukang jahit duduk di rumahnya usai menerima kunjungan pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekalongan untuk verifikasi data terkait SP2DK senilai Rp 2,9 miliar. DJP menegaskan kedatangan petugas bukan untuk menagih, melainkan memeriksa dugaan penyalahgunaan identitas. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

DJP Klarifikasi SP2DK Rp2,9 Miliar untuk Tukang Jahit Pekalongan

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Isu Sosial & HAM|11 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Pekalongan, 11 Agustus 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian

Doc. Ilustrasi grafik perdagangan aset kripto dengan tajuk “Aset Kripto Dianggap Instrumen Keuangan, DJP Revisi Aturan Pajak”. DJP menyiapkan aturan pajak baru seiring perubahan status kripto dari komoditas menjadi instrumen keuangan. Regulasi ini bertujuan menyesuaikan kebijakan pajak dengan perkembangan aset digital dan menjaga efektivitas pengawasan. (Ilustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Aset Kripto Dianggap Instrumen Keuangan, DJP Revisi Aturan Pajak

Ekonomi dan Bisnis, Nasional|23 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 23 Juli 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian

Doc. Konsultan pajak Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP., saat berada di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dalam keterangannya, ia menyoroti rendahnya minat investor memanfaatkan fasilitas insentif pajak di IKN dan mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal serta ekosistem investasi. (Foto: Eko Wahyu - kawanjarinews.com).

Fasilitas Pajak di IKN Sepi Peminat, Pemerintah Diminta Evaluasi

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|22 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 22 Juli 2025 – Upaya pemerintah dalam menarik investasi

Doc. Tangkapan layar aplikasi CoreTax yang menampilkan pesan error "Web Server Is Down". Tangkapan layar ini menampilkan pesan kesalahan pada sistem CoreTax Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang menjadi salah satu poin kritik dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) terkait proses migrasi sistem administrasi perpajakan. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

Transisi CoreTax Tuai Kritik, IWPI Minta DJP Prioritaskan Kepercayaan Publik

Teknologi & Inovasi, Ekonomi dan Bisnis, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital|28 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 28 Juni 2025 — Proses migrasi sistem administrasi perpajakan

Doc. Sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tampak menghadiri konferensi pers “Pekan Sita Serentak” di Bekasi, 16 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan upaya penyitaan aset terhadap penunggak pajak senilai Rp16,69 miliar yang digelar oleh DJP Jawa Barat I, II, dan III. (Sumber Foto: Bandung.bisnis.com).

DJP Tingkatkan Penagihan Pajak Lewat Penyitaan Aset, Pengamat Kritik Langkah Represif

Ekonomi dan Bisnis, Uncategorized|23 Juni 2025

kawanjarinews.com – Bandung, 23 Juni 2025 — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar

Doc. Tangkapan layar halaman login sistem Coretax yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. Coretax atau Core Tax Administration System merupakan program digitalisasi administrasi perpajakan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak nasional. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

IWPI Minta Evaluasi Coretax, Soroti Inkonsistensi Komunikasi Publik

Nasional, Ekonomi dan Bisnis, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital, Teknologi & Inovasi|13 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 13 Juni 2025 — Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI)

Doc. Yulianto Kiswocahyono menyampaikan pendapatnya di sela-sela makan siang terkait kemudahan pengajuan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui sistem digital Coretax, di Surabaya, Kamis (12/6/2025). (Foto Doumentasi: Eko Wahyu).

Yulianto Kiswocahyono: Coretax Permudah Pengajuan PKP, Tapi Edukasi Wajib Diperkuat

Ekonomi dan Bisnis, Peraturan Perundang-Undangan|12 Juni 2025

kawanjarinews.com – Surabaya, 12 Juni 2025 — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.