KawanJariNews.com – JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, menegaskan pentingnya pengangkatan komisaris di lingkungan Badan Usaha Milik Negara dilakukan berdasarkan profesionalisme, kompetensi, dan integritas. Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, menyusul munculnya perhatian publik terhadap sejumlah penunjukan komisaris BUMN yang menjadi perbincangan di media sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas sorotan publik terhadap pengangkatan sejumlah individu sebagai komisaris BUMN, di antaranya Mufli Budi Ananda yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Krakatau Posco serta Ginka Febriyanti yang dipercaya sebagai komisaris Pertamina Retail.
Menurut Puan Maharani, pengisian jabatan komisaris pada perusahaan milik negara perlu mengedepankan prinsip profesionalisme agar mampu mendukung tata kelola perusahaan yang baik serta meningkatkan kinerja BUMN.
Ia menyampaikan bahwa DPR RI melalui fungsi pengawasannya mendorong agar setiap proses pengangkatan pejabat strategis di lingkungan BUMN dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, integritas, serta kemampuan menjalankan fungsi pengawasan perusahaan.
Puan juga menekankan bahwa jabatan komisaris memiliki peran penting dalam mengawasi arah kebijakan perusahaan, memastikan penerapan tata kelola yang baik, serta menjaga akuntabilitas pengelolaan BUMN.
Sorotan publik terhadap penunjukan sejumlah komisaris BUMN sebelumnya memunculkan berbagai tanggapan mengenai standar kompetensi, transparansi proses seleksi, dan mekanisme pengisian jabatan strategis pada perusahaan negara. Perdebatan tersebut berkembang di ruang publik maupun media sosial setelah diumumkannya beberapa nama yang mengisi posisi komisaris.
Penunjukan komisaris BUMN menjadi perhatian publik karena posisi tersebut memiliki fungsi strategis dalam mengawasi jalannya perusahaan dan mendukung penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Oleh karena itu, aspek profesionalisme, kompetensi, pengalaman, serta integritas dinilai menjadi faktor penting dalam proses pengisian jabatan tersebut.
Pernyataan Ketua DPR RI mencerminkan harapan agar proses pengangkatan komisaris BUMN dilakukan secara akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan perusahaan, sehingga mampu memperkuat kinerja serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan badan usaha milik negara.
DPR RI menyatakan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam aspek tata kelola BUMN. Puan Maharani berharap setiap pengangkatan komisaris di lingkungan BUMN ke depan dapat mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan integritas guna mendukung pengelolaan perusahaan negara yang efektif, transparan, dan akuntabel.
