KawanJariNews.com – MUSI BANYUASIN – Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, mulai mengeluhkan belum cairnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejak Januari 2026 hingga pertengahan Mei 2026. Keterlambatan pembayaran yang berlangsung hampir lima bulan tersebut memicu keresahan di kalangan aparatur sipil negara di daerah tersebut.
Keluhan para PNS muncul karena TPP dinilai menjadi bagian penting dalam menunjang kebutuhan ekonomi keluarga di tengah tingginya kebutuhan rumah tangga dan kewajiban finansial lainnya.
Salah seorang PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba mengungkapkan bahwa selama ini pegawai tetap dituntut disiplin dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik, sementara hak pegawai berupa TPP belum juga diterima.
“Kalau PNS terlambat masuk kerja ada potongan dan sanksi. Tapi kalau hak pegawai belum dibayar berbulan-bulan seperti ini, kami hanya diminta sabar,” ujar salah satu PNS, Jumat (16/5/2026).
Menurutnya, TPP bukan sekadar tambahan pendapatan, melainkan sudah menjadi bagian dari penghasilan rutin yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, hingga pembayaran cicilan bulanan.
“Banyak yang menggantungkan kebutuhan keluarga dari TPP. Sekarang kondisinya tentu berat karena belum ada kepastian kapan cair,” katanya.
Keterlambatan pembayaran TPP tersebut disebut menjadi pembicaraan di sejumlah kantor pemerintahan di Musi Banyuasin. Sejumlah pegawai mengaku kecewa karena hingga saat ini belum terdapat penjelasan resmi yang memberikan kepastian terkait jadwal pembayaran.
Beberapa pegawai bahkan mulai mempertanyakan kondisi keuangan daerah akibat keterlambatan pembayaran yang berlangsung cukup lama tanpa informasi yang jelas kepada pegawai.
“Kami hanya ingin ada keterbukaan. Kalau memang ada kendala anggaran atau administrasi, sampaikan secara jelas kepada pegawai,” ujar PNS lainnya.
Para pegawai berharap Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran TPP agar tidak berdampak terhadap motivasi dan semangat kerja aparatur di lapangan.
Selain itu, keterlambatan pembayaran TPP dinilai berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi pegawai, terutama bagi mereka yang mengandalkan tambahan penghasilan tersebut untuk kebutuhan pokok keluarga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terkait penyebab belum cairnya pembayaran TPP PNS sejak Januari 2026 maupun kepastian waktu pencairannya.
