KawanJariNews.com – Suasana di sekitar Gedung DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (31/10/2025), tampak tegang sejak pagi. Ribuan aparat gabungan disiagakan untuk mengamankan sidang paripurna pembacaan hasil Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terkait pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Sidang yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube DPRD Pati itu menjadi perhatian publik karena berpotensi menentukan arah politik dan kepemimpinan daerah.
Dilansir dari Detikcom, ratusan pengunjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sejak pagi telah memadati kawasan sekitar gedung DPRD. Mereka menuntut agar Bupati Sudewo dimakzulkan karena dianggap gagal menjalankan amanah publik dan melakukan pelanggaran kebijakan daerah.
Aksi berlangsung dengan orasi terbuka dan pembakaran ban bekas di jalan depan gedung DPRD, menyebabkan asap hitam pekat dan membuat warga sekitar mengalami sesak napas. Polisi memasang barikade kawat berduri di beberapa titik guna mencegah massa masuk ke area sidang.
Menurut laporan JPNN.com, sedikitnya 3.000 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP diterjunkan untuk menjaga keamanan. “Kami berupaya agar aksi ini berjalan damai dan tidak terjadi benturan antar-kelompok,” ujar Kapolres Pati AKBP Wahyu Nugroho Setiawan di lokasi.
Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pati dan dihadiri 49 dari 50 anggota dewan, melebihi batas kuorum sebagaimana dilaporkan oleh IDN Times Jateng. Agenda utama adalah pembacaan hasil kerja Pansus Hak Angket yang telah bekerja sejak Agustus 2025 untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kebijakan oleh Bupati Sudewo.
“Kami memastikan seluruh proses berjalan terbuka dan sesuai aturan perundang-undangan. Tidak ada keputusan sepihak, semua berdasarkan hasil penyelidikan Pansus,” ujar Ketua DPRD Pati dalam keterangan resminya, dikutip dari Detikcom.
DPRD menegaskan hasil sidang hari ini bersifat rekomendatif dan belum final. Jika DPRD menyetujui pemakzulan, hasil tersebut akan dikirimkan ke Mahkamah Agung (MA) untuk mendapatkan pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.
Berbeda dengan aksi sebelumnya, massa pendukung Bupati memutuskan tidak hadir di lokasi sidang. Dilansir dari TV One YouTube Channel, keputusan ini diambil setelah adanya koordinasi dan mediasi dengan pihak kepolisian untuk mencegah potensi bentrokan.
“Kami memilih tidak turun ke jalan karena menghormati proses hukum dan menjaga kondusivitas. Kami percaya Bupati Sudewo akan menghadapi proses ini secara ksatria,” ujar Rudi Santoso, Juru Bicara Pendukung Bupati.
Sementara itu, Bupati Sudewo menyampaikan bahwa dirinya tetap menghormati proses hukum dan mekanisme demokrasi yang sedang berlangsung. “Jabatan yang saya emban adalah hasil dari proses demokrasi. Saya percaya kebenaran akan terungkap melalui mekanisme yang sah, bukan tekanan massa,” ujar Sudewo dalam pernyataan tertulisnya, dikutip dari Detiknews.
Hingga siang hari, situasi di sekitar gedung masih terkendali. Aparat keamanan berjaga di tiga titik utama akses menuju DPRD. Polisi terus memberikan imbauan melalui pengeras suara agar aksi tetap tertib dan tidak memicu provokasi.
“Kami menghargai kebebasan berekspresi masyarakat, tetapi semua harus dalam koridor hukum. Jangan sampai aspirasi berubah menjadi anarki,” tegas Kapolres Wahyu.
Dilansir dari Detikcom, akses menuju Alun-Alun Pati sempat ditutup sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan massa yang ingin mendekat ke lokasi sidang.
Berdasarkan agenda resmi, hasil sidang paripurna hari ini akan disusun menjadi laporan akhir dan dikirimkan ke Mahkamah Agung sebagai tahapan hukum lanjutan. Jika MA menyetujui rekomendasi DPRD, maka pemakzulan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Proses ini menjadi salah satu ujian politik terbesar bagi pemerintahan daerah Kabupaten Pati, sekaligus mencerminkan berjalannya mekanisme check and balance di tingkat daerah.
Sidang paripurna hak angket pemakzulan Bupati Sudewo menjadi momentum penting dalam dinamika politik lokal Pati. Di tengah sorotan tajam publik, seluruh pihak diharapkan mengedepankan prinsip transparansi, hukum, dan kedewasaan berdemokrasi.
Meski suasana sempat tegang, hingga berita ini diterbitkan, situasi di sekitar Gedung DPRD Pati tetap kondusif dan terkendali berkat pengamanan ketat dari aparat gabungan.
Baca juga: Menteri Keuangan Soroti Hambatan Pertumbuhan Ekonomi: Target 8 Persen Masih Realistis
Baca juga: FERADI WPI Jakarta Gelar Kunjungan ke Lapas Cipinang, Sampaikan Edukasi Hukum bagi Warga Binaan
