KawanJariNews.com – Jakarta, 31 Agustus 2025 – Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, mengumumkan keputusan penting yang diambil langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh. Dalam surat resmi yang dibacakan pada Minggu malam (31/8), dinyatakan bahwa Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan dari keanggotaan DPR RI Fraksi Partai NasDem mulai 1 September 2025.
Kebijakan ini diambil sebagai respons atas pernyataan kontroversial kedua politisi tersebut yang dinilai menyinggung perasaan rakyat dan tidak sejalan dengan nilai perjuangan partai. Surat itu juga menegaskan bahwa Ahmad Sahroni digeser dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR menjadi anggota biasa di Komisi I. Posisi yang ditinggalkan kemudian diisi oleh Rudi Mase Mapasesu, sebelumnya anggota Komisi IV DPR.
Tokoh-tokoh yang terlibat dalam keputusan ini antara lain Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dari Fraksi NasDem yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Selain itu, terdapat Nafa Urbach, seorang artis yang juga terjun ke dunia politik sebagai anggota DPR RI dari Partai NasDem. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh Hermawi Taslim selaku Sekretaris Jenderal Partai NasDem. Adapun penandatanganan surat keputusan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Sementara itu, dari pihak DPR, Puan Maharani selaku Ketua DPR RI turut menanggapi dinamika yang terjadi dengan menyampaikan permintaan maaf terkait kinerja DPR secara umum.
Pengumuman resmi dilakukan pada 31 Agustus 2025 di Jakarta, dan efektif berlaku mulai 1 September 2025. Aksi massa sebagai bentuk protes sempat berlangsung di sejumlah titik, termasuk di Kuningan, Jakarta Selatan (rumah Eko Patrio) dan Tanjung Priok, Jakarta Utara (rumah Ahmad Sahroni).
Pernyataan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dianggap tidak sensitif serta kurang berempati terhadap kondisi rakyat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Publik menilai gaya komunikasi mereka arogan, terutama ketika isu kenaikan tunjangan DPR mencuat. Hal ini memicu kekecewaan dan protes masyarakat, bahkan berujung pada aksi massa yang memanas.
Gelombang kritik deras mengalir di media sosial dan jalanan. Aksi unjuk rasa pada 25 dan 28 Agustus 2025 menjadi simbol ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja DPR. Rumah Ahmad Sahroni dan Eko Patrio sempat digeruduk massa, hingga aparat keamanan harus turun tangan.
Di sisi lain, Nafa Urbach dan Eko Patrio telah menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat. Mereka berjanji lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Keputusan NasDem ini dinilai sebagai bentuk akuntabilitas politik dan sinyal tegas agar anggota DPR lebih menjaga integritas. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan permohonan maaf atas kinerja parlemen yang dinilai kurang memuaskan dan berkomitmen melakukan evaluasi.
Selain itu, pengamat politik Ray Rangkiti dari Lingkar Madani menyarankan agar DPR menunda kenaikan tunjangan, demi mencegah ketimpangan sosial dan memperbaiki citra wakil rakyat di mata publik.
Kasus ini mencerminkan kekecewaan rakyat terhadap elit politik yang dinilai kurang peka terhadap realitas masyarakat. Partai NasDem mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai bentuk tanggung jawab politik. DPR kini dituntut untuk memperbaiki komunikasi, menunda kebijakan yang membebani rakyat, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui sikap yang lebih empatik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Baca juga: Gelombang Amarah Publik: Rumah Sejumlah Pejabat Negara Digedor dan Dijarah Massa
Baca juga: Rumah Anggota DPR Ahmad Sahroni Diserbu Massa, Kerusuhan Pecah di Tanjung Priok
