KawanJariNews.com – JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam perkembangan penyidikan, KPK mengungkap dua klaster perkara, yakni dugaan konflik kepentingan dan suap. Penyidik juga menyita uang tunai sekitar Rp3,3 miliar, logam mulia emas seberat ratusan gram, serta aset kripto yang masih ditelusuri. KPK menduga praktik yang sedang diusut tersebut telah berlangsung sejak sekitar 2022, tetapi konstruksi perkara, peran setiap pihak, dan kemungkinan adanya kerugian keuangan negara tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Dua Klaster Perkara: Konflik Kepentingan dan Suap
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa penanganan perkara ini mencakup dua klaster. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Klaster kedua berkaitan dengan dugaan suap.
Pemisahan klaster tersebut penting untuk memahami konstruksi hukum yang sedang dibangun penyidik. Dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan perlu diuji melalui pemeriksaan mengenai posisi dan kewenangan pihak terkait, proses pengambilan keputusan, serta hubungan mereka dengan penyedia barang atau jasa. Sementara itu, dugaan suap perlu didalami melalui penelusuran pemberian atau penerimaan, tujuan transaksi, dan kaitannya dengan proses pengadaan yang sedang diselidiki.
KPK juga menyatakan bahwa ketentuan lain, termasuk Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, dapat dipertimbangkan apabila ditemukan bukti baru. Namun, pada tahap keterangan yang disampaikan 14 Oktober 2026, kedua pasal tersebut belum menjadi sangkaan dalam konstruksi perkara yang diumumkan. Karena itu, penerapan pasal tambahan maupun kesimpulan mengenai unsur tindak pidana harus menunggu hasil penyidikan.
Uang Rp3,3 Miliar, Emas, dan Aset Kripto Ditelusuri
Dalam perkembangan barang bukti, Ketua KPK menyampaikan bahwa jumlah uang tunai yang disita mencapai sekitar Rp3,3 miliar. Angka tersebut merupakan pembaruan dari informasi awal sekitar Rp1,4 miliar yang disampaikan setelah operasi tangkap tangan pada 13 Oktober 2026.
Selain uang tunai, KPK mengamankan logam mulia emas dengan berat ratusan gram serta aset dalam bentuk kripto. KPK menyatakan aset kripto tersebut masih didalami, termasuk untuk mengetahui nilai, kepemilikan, dan kaitannya dengan perkara. Pendalaman terhadap aset digital itu akan dilakukan dengan melibatkan pihak terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai kebutuhan penyidikan.
Barang-barang yang disita tersebut merupakan bagian dari alat bukti yang harus dianalisis untuk mengetahui relevansinya dengan dugaan tindak pidana. Nilai uang, emas, maupun aset kripto yang diamankan tidak serta-merta menunjukkan jumlah kerugian negara dan tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh aset berasal dari hasil korupsi. Penentuan asal-usul, penguasaan, serta keterkaitan aset dengan dugaan tindak pidana memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Dugaan Praktik Berlangsung Sejak 2022
KPK menduga praktik yang sedang diselidiki berkaitan dengan penggunaan Dana Siap Pakai BNPB telah berlangsung sejak sekitar 2022, atau sekitar tiga hingga empat tahun sebelum perkara ini diumumkan. Rentang waktu tersebut menjadi bagian dari penelusuran penyidik untuk mengetahui kronologi, mekanisme pengadaan, dan keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Dana Siap Pakai digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana. Penggunaannya dapat berkaitan dengan berbagai kebutuhan kedaruratan, sehingga pengadaan barang dan jasa perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan serta ketentuan yang berlaku.
Dalam perkara ini, penyidik perlu mengurai kegiatan pengadaan yang dipersoalkan, pihak yang mengusulkan dan mengambil keputusan, penyedia yang terlibat, serta proses pembayaran dan pertanggungjawabannya. Informasi mengenai dugaan praktik sejak 2022 belum dapat diartikan bahwa seluruh penggunaan dana kebencanaan selama periode tersebut bermasalah. Penetapan ruang lingkup perkara tetap bergantung pada bukti yang ditemukan penyidik.
Pengadaan Darurat Tetap Memerlukan Pengawasan
Pengadaan dalam keadaan darurat memiliki karakteristik berbeda dari pengadaan rutin karena kebutuhan dapat muncul secara mendesak dan harus dipenuhi dalam waktu singkat. Namun, kebutuhan untuk bergerak cepat tidak menghilangkan kewajiban menjaga akuntabilitas, mencegah konflik kepentingan, dan memastikan penggunaan anggaran sesuai tujuan.
Pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan kebutuhan, dokumentasi keputusan, penilaian kewajaran harga, pemeriksaan hasil pekerjaan atau barang, serta verifikasi pembayaran dan pertanggungjawaban. Dokumentasi yang memadai juga penting untuk memastikan bahwa pengadaan benar-benar menjawab kebutuhan penanganan bencana.
Dalam konteks perkara BNPB, aspek-aspek tersebut menjadi relevan untuk ditelusuri guna mengetahui apakah proses pengadaan yang sedang disidik telah berjalan sesuai ketentuan atau terdapat penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana. Meski demikian, penilaian terhadap kegiatan tertentu harus berdasarkan dokumen dan bukti yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut, bukan semata-mata karena kegiatan itu menggunakan dana kebencanaan.
Apakah Ada Kerugian Keuangan Negara?
Besarnya barang bukti yang disita menjadi salah satu aspek penting dalam penyidikan, tetapi tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara. Uang tunai sekitar Rp3,3 miliar, emas ratusan gram, dan aset kripto merupakan barang atau aset yang sedang ditelusuri kaitannya dengan perkara.
Untuk menilai kemungkinan kerugian negara, diperlukan pemeriksaan terhadap transaksi, nilai kontrak, realisasi pembayaran, barang atau jasa yang diterima, serta kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan pengadaan. Penyidik juga perlu membedakan antara nilai transaksi, dugaan keuntungan yang diterima pihak tertentu, nilai barang bukti yang disita, dan kerugian keuangan negara yang dapat dibuktikan.
KPK belum menyampaikan dasar untuk menyimpulkan bahwa nilai barang bukti tersebut sama dengan nilai kerugian negara. Oleh sebab itu, besaran kerugian—apabila ditemukan—harus merujuk pada hasil penyidikan dan pemeriksaan yang relevan, bukan pada penjumlahan aset yang diamankan semata.
Lima Tersangka, Rustian Tidak Ditetapkan sebagai Tersangka
KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Mereka adalah Gabriel Purwaka Sigit, Richard Erlangga, Bima Setiawan, Gery Prasetiawan, dan Syifa Nrika Ghifarian.
Gabriel Purwaka Sigit disebut menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB. Richard Erlangga dan Bima Setiawan disebut sebagai tenaga ahli Kepala BNPB, sedangkan Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian berasal dari pihak swasta. Bima Setiawan juga diketahui merupakan adik Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 14 orang untuk diperiksa, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian. Namun, KPK menyatakan Rustian tidak ditetapkan sebagai tersangka pada tahap tersebut. Ketua KPK menyampaikan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara saat itu, belum ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Rustian.
Perbedaan status tersebut perlu diperhatikan agar pemberitaan tidak mencampuradukkan orang yang diamankan untuk diperiksa dengan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap lima orang juga tidak berarti kesalahan mereka telah diputus pengadilan. Seluruh pihak tetap memiliki hak untuk memperoleh proses hukum yang adil dan asas praduga tak bersalah harus dihormati.
Pelayanan Kebencanaan dan Kepentingan Masyarakat
Perkara ini menjadi perhatian publik karena Dana Siap Pakai ditujukan untuk mendukung kebutuhan mendesak ketika bencana terjadi. Pengelolaan anggaran tersebut berkaitan dengan kesiapan pemerintah dalam merespons keadaan darurat, memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, dan mendukung kegiatan penanganan bencana.
Meski demikian, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa perkara yang sedang disidik telah menyebabkan bantuan kepada masyarakat terhenti atau menimbulkan kerugian langsung bagi korban bencana. BNPB menyatakan bahwa aktivitas pelayanan dan penanganan bencana tetap berjalan setelah operasi tangkap tangan. Keberlangsungan layanan tersebut tetap perlu dijaga agar proses hukum tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Pengusutan perkara ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai proses pengadaan yang dipersoalkan, pertanggungjawaban penggunaan dana, serta peran masing-masing pihak berdasarkan bukti. Di sisi lain, pengawasan terhadap anggaran kebencanaan perlu tetap berorientasi pada transparansi dan efektivitas penanganan keadaan darurat.
Penyidikan Masih Berlanjut
KPK masih mendalami konstruksi perkara, hubungan para pihak, proses pengadaan, serta asal-usul dan keterkaitan barang bukti yang disita. Temuan baru dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk mengembangkan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Perkembangan perkara ini perlu dipantau melalui keterangan resmi dan dokumen yang dapat diverifikasi. Kesimpulan mengenai kesalahan para tersangka, nilai kerugian negara, maupun kemungkinan keterlibatan pihak lain harus didasarkan pada hasil pembuktian, bukan asumsi.
KawanJariNews.com akan mengikuti perkembangan penanganan perkara ini dengan mengedepankan verifikasi, keberimbangan, kepentingan publik, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.
