KawanJariNews.com – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan skema kebijakan energi yang membedakan perlakuan antara pengguna kendaraan berbahan bakar fosil kelas atas dan masyarakat umum, dengan menyatakan bahwa pemilik mobil mewah tetap boleh menggunakan BBM, tetapi harus membayar sesuai harga pasar dunia, sementara pemerintah mendorong percepatan peralihan ke kendaraan listrik sebagai langkah efisiensi dan penguatan ketahanan energi nasional di tengah ancaman krisis geopolitik global.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam diskusi terbuka yang berlangsung di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor (Selasa 17 Maret 2026), bersama sejumlah tokoh publik, termasuk jurnalis senior Najwa Shihab dan analis geopolitik Mardigu Wowiek. Dalam pemaparannya, Prabowo menyoroti meningkatnya urgensi kewaspadaan nasional terhadap dampak konflik geopolitik global yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi dunia. Menurutnya, gejolak internasional dapat berdampak langsung terhadap harga minyak mentah, biaya energi domestik, dan tekanan terhadap fiskal negara.
Meski demikian, Prabowo menyebut posisi Indonesia saat ini relatif lebih menguntungkan dibandingkan sejumlah negara lain karena telah memiliki kontrak pasokan energi jangka panjang untuk tahun berjalan. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pasokan tersebut berasal dari kawasan di luar wilayah konflik, terutama dari Afrika dan Amerika, sehingga ketergantungan langsung terhadap rantai pasok dari zona ketegangan dinilai terbatas.
Selain itu, ia menambahkan bahwa perencanaan harga energi nasional menggunakan pendekatan rata-rata tahunan. Skema tersebut, menurutnya, memberi tingkat prediktabilitas fiskal yang lebih baik dalam menghadapi gejolak harga global. Namun, Prabowo mengingatkan bahwa apabila konflik berlangsung lebih lama, langkah antisipasi harus segera dipercepat dan diperkuat secara sistematis.
Dalam konteks itulah, Prabowo menegaskan arah kebijakan yang lebih tegas terkait konsumsi BBM. Ia menyampaikan bahwa masyarakat berpenghasilan tinggi yang tetap menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil, khususnya mobil mewah, tidak lagi seharusnya menikmati skema harga energi yang sama dengan kebutuhan masyarakat umum.
Prabowo menyebut pengguna kendaraan mewah seperti Lamborghini atau Ferrari tetap diperbolehkan memakai BBM, namun harus menanggung harga sesuai harga dunia yang dinilai sangat tinggi. Pernyataan ini menjadi bagian dari skema disinsentif terhadap penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil di segmen atas, sekaligus penegasan bahwa subsidi atau proteksi harga energi harus lebih diarahkan untuk kepentingan publik luas, bukan konsumsi kendaraan premium.
Di sisi lain, Prabowo mendorong masyarakat umum untuk beralih ke kendaraan listrik. Menurutnya, penggunaan kendaraan listrik dapat memberikan efisiensi biaya yang sangat besar dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil, bahkan disebut bisa mencapai penghematan hingga 80 persen dalam biaya operasional.
Dorongan terhadap kendaraan listrik itu, kata Prabowo, bukan hanya kebijakan sektor transportasi semata, tetapi bagian dari agenda transformasi energi nasional yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa elektrifikasi harus menyasar seluruh sektor strategis, mulai dari mobil pribadi, truk angkutan, alat pertanian seperti traktor, hingga sepeda motor.
Menurut Prabowo, percepatan penggunaan kendaraan listrik menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, terutama di tengah volatilitas harga minyak dunia yang dapat berubah cepat akibat konflik geopolitik. Dalam penjelasannya, ia menyebut harga minyak mentah dunia sempat bergerak di kisaran USD 100 hingga USD 112 per barel, dan menilai harga di atas USD 90–95 per barel sudah cukup memberatkan perekonomian nasional.
Ia juga menyinggung bahwa sejarah menunjukkan lonjakan harga energi global dapat menimbulkan dampak besar terhadap ekonomi. Karena itu, kebijakan pengendalian konsumsi BBM, pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, dan peralihan ke energi listrik dipandang sebagai langkah antisipatif yang harus dijalankan lebih cepat.
Pernyataan mengenai skema BBM untuk pengguna mobil mewah itu juga disampaikan seiring komitmen Prabowo untuk mempercepat transisi energi nasional menuju sumber energi terbarukan. Ia mengungkapkan target kapasitas tenaga surya nasional sebesar 100 gigawatt (GW) dalam waktu paling lambat dua tahun sebagai salah satu fondasi elektrifikasi nasional.
Saat ini, menurut penjelasannya, kapasitas produksi yang tersedia baru sekitar 11 GW, sehingga masih ada kesenjangan besar yang harus dikejar dalam waktu singkat. Untuk mendukung transformasi tersebut, Prabowo juga menyatakan komitmen untuk menghentikan secara bertahap operasional pembangkit listrik berbahan bakar diesel yang saat ini disebut masih menyumbang sekitar 13 GW, karena biaya operasionalnya dinilai terlalu tinggi dan tidak efisien.
Dengan demikian, arah kebijakan yang disampaikan Prabowo memperlihatkan pola insentif dan disinsentif yang lebih tegas: masyarakat luas didorong beralih ke kendaraan listrik karena lebih hemat, sementara pemilik kendaraan mewah berbahan bakar fosil tetap diberi ruang menggunakan BBM, tetapi dengan konsekuensi membayar sesuai harga pasar internasional.
Selain tenaga surya, Prabowo juga mengaitkan kebijakan energi dengan pemanfaatan sumber daya domestik, termasuk potensi bioenergi dari kelapa sawit. Ia menilai Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai produsen sawit besar, yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat diversifikasi energi nasional melalui biodiesel, bioavtur, hingga bahan bakar cair lainnya.
Pernyataan Prabowo mengenai BBM bagi pengguna mobil mewah menegaskan adanya kecenderungan kebijakan energi yang lebih selektif dan berbasis prioritas. Dalam konteks ini, konsumsi energi untuk kebutuhan publik luas diposisikan berbeda dari konsumsi energi untuk kendaraan premium yang dianggap merepresentasikan kemampuan ekonomi tinggi.
Jika diterapkan, pendekatan tersebut berpotensi menjadi instrumen untuk mengurangi beban subsidi atau tekanan fiskal akibat tingginya harga minyak dunia, sekaligus mempercepat adopsi kendaraan listrik di dalam negeri. Kebijakan ini juga memperlihatkan bahwa transisi energi tidak hanya dibangun melalui pembangunan pembangkit dan pasokan energi baru, tetapi juga melalui perubahan perilaku konsumsi di tingkat pengguna akhir.
Di sisi lain, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendaraan listrik ditempatkan sebagai solusi strategis jangka menengah dan panjang, bukan hanya untuk efisiensi biaya rumah tangga dan transportasi, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan energi nasional ketika harga minyak global mengalami tekanan.
Dalam kerangka yang lebih luas, skema ini sejalan dengan agenda elektrifikasi nasional, pengurangan penggunaan diesel, serta diversifikasi sumber energi melalui tenaga surya dan bioenergi. Artinya, pernyataan soal BBM untuk mobil mewah bukan berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari narasi besar mengenai restrukturisasi kebijakan energi nasional.
Menutup penjelasannya, Prabowo menegaskan bahwa ancaman krisis global harus dijadikan momentum untuk mempercepat transformasi energi nasional secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa kebijakan energi ke depan harus lebih efisien, lebih adil, dan lebih tahan terhadap gejolak global, termasuk dengan mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik, sementara konsumsi BBM untuk kendaraan mewah dibebankan mengikuti harga pasar dunia.
