KawanJariNews.com – JAKARTA – Penonaktifan sekitar 11 juta peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program BPJS Kesehatan memicu kegaduhan luas setelah sejumlah warga, termasuk lansia dan pasien penyakit kronis, mengalami kendala layanan medis. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, memberikan penjelasan langsung mengenai kronologi, dasar kebijakan, serta langkah pemulihan yang dilakukan pemerintah.
Kronologi dan Akar Masalah
Prof. Ghufron menegaskan bahwa penonaktifan tersebut bukan kebijakan sepihak BPJS.
“BPJS Kesehatan bukan penentu status PBI. Kami menerima dan menindaklanjuti data resmi dari pemerintah sesuai kewenangan masing-masing kementerian,” ujar Prof. Ghufron dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menjelaskan, Peraturan Menteri Sosial diterbitkan pada 19 Januari 2024 dan berlaku efektif 22 Januari 2024. Data hasil pemadanan dari Badan Pusat Statistik disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Kementerian Kesehatan, lalu diteruskan ke BPJS Kesehatan pada 27 Januari.
“Kami memiliki waktu kurang dari tiga hari untuk melakukan penyesuaian sistem terhadap ratusan juta data peserta. Secara teknis ini sangat menantang,” katanya.
Menurutnya, dari 96,5 juta data calon peserta PBI, sebagian dilakukan verifikasi ulang untuk meningkatkan ketepatan sasaran.
“Yang terjadi adalah proses re-verifikasi dan pemadanan ulang. Namun di masyarakat muncul persepsi seolah-olah terjadi penonaktifan sepihak,” jelasnya.
Dampak dan Respons Pemerintah
Sejumlah laporan menunjukkan pasien penyakit berbiaya tinggi seperti gagal ginjal kronis dan kanker mengalami kendala saat mengakses layanan rutin.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah bersama DPR menyepakati langkah transisi. “Untuk pasien dengan penyakit katastrofik, pemerintah memastikan tetap dijamin dan dibiayai selama masa transisi tiga bulan. Statusnya diaktifkan kembali sementara dalam sistem,” ujar Prof. Ghufron.
Ia juga menegaskan kewajiban fasilitas kesehatan dalam kondisi darurat sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.
“Rumah sakit tidak boleh menolak pasien dalam kondisi gawat darurat, apapun status kepesertaannya,” tegasnya.
Untuk reaktivasi permanen, peserta diminta mengajukan permohonan melalui Dinas Sosial setempat.
“Prosesnya harus melalui verifikasi ulang oleh Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. BPJS tidak memiliki kewenangan menetapkan kriteria PBI,” tambahnya.
Komunikasi dan Literasi Publik
BPJS Kesehatan mengakui masih terdapat kesenjangan literasi publik terkait mekanisme status PBI.
“Kami sudah melakukan sosialisasi melalui berbagai kanal, termasuk layanan WhatsApp dan kehadiran petugas BPJS di fasilitas kesehatan. Namun literasi publik memang perlu terus ditingkatkan,” ujar Prof. Ghufron.
Ia menyebut BPJS tengah mengembangkan integrasi digital dan analitik data untuk meningkatkan respons layanan, termasuk skrining kesehatan mental berbasis instrumen dari World Health Organization.
“Ke depan, sistem harus semakin mudah, cepat, dan akurat agar masyarakat tidak lagi mengalami kebingungan saat membutuhkan layanan,” katanya.
Tata Kelola dan Keberlanjutan
Secara kelembagaan, BPJS Kesehatan berada di bawah Presiden dan diawasi oleh berbagai institusi, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Terkait tantangan finansial, Prof. Ghufron mengungkapkan adanya tunggakan iuran sebesar Rp14 triliun.
“Masalahnya bukan semata ketidakmampuan membayar, tetapi beban tunggakan historis. Karena itu kami menyediakan skema cicilan melalui aplikasi Rehab hingga dua tahun,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa keberlanjutan sistem JKN bergantung pada prinsip gotong royong.
“BPJS adalah karya bangsa. Sistem ini hanya bisa berjalan jika semua pihak berkontribusi dan saling menjaga,” pungkasnya.
Pemerintah menyampaikan akan memperbaiki akurasi data, memperkuat koordinasi lintas kementerian, dan memastikan peserta yang memenuhi kriteria tetap memperoleh perlindungan kesehatan. Evaluasi dan perbaikan sistem akan terus dilakukan guna menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap program jaminan kesehatan nasional.
