kawanjarinews.com – Jakarta, 29 Juli 2025 – Kepolisian Daerah Metro Jaya resmi meningkatkan status kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo ke tahap penyidikan. Langkah ini menandai perkembangan signifikan dalam penanganan laporan yang sebelumnya menuai perhatian publik dan menjadi perbincangan nasional.
Pada Senin (28/7), tiga orang dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa sebagai saksi, terdiri dari dua aktivis dan satu konten kreator yang aktif di media sosial. Ketiganya datang dengan didampingi tim pengacara dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis sebagai bentuk kepatuhan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Penyidikan dilakukan oleh Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tercatat, sebanyak enam laporan masuk terkait isu ini, termasuk laporan yang dibuat oleh pihak Presiden ke-7 Jokowi sendiri. Dari jumlah tersebut, tiga laporan telah naik ke tahap penyidikan, dua laporan telah dicabut oleh pelapor, dan satu laporan lainnya tidak memenuhi syarat klarifikasi.
Jokowi Tegaskan Tidak Seret Nama Abraham Samad
Menanggapi munculnya nama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dalam polemik ijazah, Jokowi secara tegas membantah bahwa dirinya tidak melaporkan individu tertentu. Jokowi menyebut bahwa laporan tersebut lebih ditujukan terhadap dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah, bukan kepada pribadi atau tokoh tertentu.
“Begini, jadi yang saya laporkan adalah peristiwa, peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, jadi saya tidak melaporkan nama, kemudian ada tidandak lanjut penyelidikan dari POLRI dan muncul nama-nama itu” jelas Jokowi
Abraham Samad sendiri mengkritisi proses hukum ini. Ia menyebut pemanggilan terhadap 12 orang oleh kepolisian sebagai bentuk tekanan terhadap kebebasan sipil. Abraham menyerukan agar para aktivis dan akademisi tetap melanjutkan investigasi atas keaslian ijazah Jokowi demi kepentingan publik. Ia pun menyatakan siap memenuhi panggilan aparat penegak hukum jika memang diperlukan, namun menegaskan akan melawan bila hal itu merupakan bentuk kriminalisasi.
Rekam Jejak Politik Jokowi Pasca Lengser dan Relevansi Isu Akademis
Meski telah menyelesaikan masa jabatan sebagai Presiden Presiden ke-7 RI, Joko Widodo tetap menjadi aktor penting dalam konstelasi politik nasional. Sejak kembali ke Solo, Jokowi kerap disebut masih memainkan peran dalam berbagai dinamika politik nasional.
Isu dugaan ijazah palsu yang mulai ramai pada akhir 2024 menjadi sorotan yang tak kunjung padam. Dalam sebuah reuni bersama kawan-kawan kuliahnya, Jokowi mengaku terganggu dengan tuduhan-tuduhan akademis, termasuk soal skripsi dan KKN fiktif. Meski dibahas dengan nada ringan, Jokowi menegaskan bahwa isu pendidikan seharusnya tidak digunakan sebagai alat politik.
Respons Megawati dan Sikap Pihak Jokowi
Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, sebelumnya juga pernah menyampaikan keheranannya atas sulitnya verifikasi ijazah asli Jokowi. Banyak pihak mendesak agar Presiden menunjukkan langsung ijazah tersebut ke publik, namun pihak Jokowi menyatakan bahwa pembuktian keaslian ijazah hanya akan dilakukan di pengadilan.
Pendekatan hukum ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat, akademisi, hingga politisi. Beberapa pihak menilai langkah ini menutup ruang akuntabilitas publik, sementara lainnya menganggap langkah tersebut sah secara hukum dan konstitusional.
Pandangan Pengamat Politik: Publisitas atau Strategi?
Pengamat politik Imade Supriatna menilai bahwa isu ijazah palsu secara tidak langsung memperpanjang eksistensi Jokowi dalam wacana publik. Menurutnya, ini merupakan bentuk strategi komunikasi politik, baik disadari maupun tidak, yang menjadikan kontroversi sebagai sarana mempertahankan relevansi.
“Isu seperti ini bisa menjadi publicity, baik positif maupun negatif. Yang penting tetap disebut. Itu salah satu cara agar nama tetap berada di tengah-tengah arus opini publik,” ujarnya.
Kesimpulan dan Kondisi Terkini
Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi kini telah memasuki fase penyidikan. Meski telah selesai menjabat sebagai kepala negara, nama Jokowi masih menjadi magnet isu nasional. Perkembangan kasus ini melibatkan berbagai tokoh dan pendapat yang saling bertolak belakang dari dukungan terhadap proses hukum hingga kritik atas dugaan kriminalisasi.
Publik kini menunggu hasil penyelidikan selanjutnya. Apakah kasus ini akan berujung pada pembuktian hukum di pengadilan, atau justru menjadi bagian dari dinamika politik yang berulang?
Baca juga: Tangis Pasrah Pemilik Warung Saat Penertiban Bangunan Liar di Bantaran Kali Sunter
Baca juga: Pemblokiran Rekening PPATK Tuai Kritik Dari Konsultan Pajak
