KawanJariNews.com – JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyatakan dukungan penuh terhadap penggeledahan yang dilakukan tim penyidik kejaksaan di lingkungan kementeriannya di Jakarta, serta menegaskan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum yang berlangsung tanpa intervensi dari pihak kementerian.
Penggeledahan oleh tim penyidik kejaksaan dilakukan di sejumlah ruang kerja strategis di lingkungan Kementerian PU, termasuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Proses tersebut berlangsung secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada jajaran kementerian.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa dirinya tidak menerima informasi detail terkait fokus maupun ruang lingkup penyelidikan sebelum pelaksanaan penggeledahan. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana.
Dalam keterangannya, Dody Hanggodo juga mengungkapkan bahwa ia telah melakukan koordinasi dengan Presiden Republik Indonesia terkait pelaksanaan penggeledahan tersebut. Mengingat lokasi yang digeledah mencakup ruang kerja pejabat tinggi, termasuk menteri, izin dari Presiden diperlukan sebagai bagian dari prosedur administratif.
Presiden, meskipun berada di luar Jakarta saat kejadian, disebut memberikan persetujuan secara cepat melalui jalur komunikasi resmi. Atas dasar itu, Menteri PU memastikan bahwa seluruh akses yang dibutuhkan oleh tim penyidik diberikan secara terbuka, termasuk ke ruang kerja pribadinya.
Berdasarkan catatan yang diterima dari penyidik, terdapat sebanyak 16 item barang bukti yang diamankan dari beberapa lokasi di kompleks kementerian, antara lain Gedung Cipta Karya, Gedung Sumber Daya Air, serta lantai dua dan tiga gedung utama. Barang bukti tersebut didominasi oleh dokumen tertulis berupa catatan kerja dan dokumen administrasi, serta satu unit perangkat komputer.
Dody Hanggodo menyatakan bahwa proses penggeledahan dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan penyidikan. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan intervensi terhadap proses tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Kementerian PU bersikap kooperatif dan siap memberikan data atau informasi tambahan yang diperlukan dalam proses penyidikan. Ia juga mengimbau agar publik tidak berspekulasi sebelum adanya keterangan resmi dari pihak berwenang.
Penggeledahan di lingkungan Kementerian PU ini menjadi perhatian publik karena kementerian tersebut memiliki peran strategis dalam pengelolaan anggaran infrastruktur nasional. Langkah penyidikan ini dinilai sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Dalam konteks internal, Dody Hanggodo menyampaikan bahwa kementerian saat ini tengah melakukan penguatan sistem tata kelola, termasuk pengembangan sistem digital untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan penggunaan anggaran. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Peristiwa ini juga menjadi momentum evaluasi terhadap sistem pengawasan internal serta penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan serta memastikan pelayanan publik di sektor infrastruktur tetap berjalan optimal. Ia juga menekankan pentingnya menjaga asas praduga tidak bersalah serta menyerahkan seluruh proses penyidikan kepada aparat penegak hukum secara profesional.
