KawanJariNews.com – Jakarta, 9 Desember 2025 – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra meminta penjelasan Wakil Menteri Pertahanan terkait mekanisme seleksi internal perwira TNI, menyusul polemik pernyataan Kepala BNPB yang dianggap meremehkan dampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hakim MK Saldi Isra mengajukan pertanyaan kepada Wakil Menteri Pertahanan mengenai proses seleksi internal untuk menempatkan perwira tinggi TNI pada posisi tertentu, termasuk penugasan yang berada di luar struktur militer. Ia menegaskan bahwa setiap penempatan harus dilakukan melalui prosedur ketat dan tidak dapat dilakukan sembarangan.
“Penempatan perwira tinggi tidak bisa dilakukan sembarangan. Setiap penugasan, apalagi yang berada di luar struktur militer seperti penanganan bencana, harus melalui mekanisme seleksi yang ketat dan terukur,” ujar Saldi Isra.
Ia melanjutkan, “Mekanisme seleksi itu harus transparan dan berpegang pada standar yang jelas, supaya pejabat yang ditugaskan benar-benar memenuhi kompetensi yang dibutuhkan.”
Menurutnya, penugasan pada wilayah terdampak bencana memerlukan kesiapan dan asesmen menyeluruh. “Penugasan di daerah bencana memerlukan asesmen menyeluruh. Kita harus memastikan bahwa mereka yang dikirim adalah orang-orang yang mampu, karena efektivitas penanganan sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas pejabat yang ditempatkan,” tegasnya.
Saldi Isra juga menyoroti pentingnya akuntabilitas publik dalam setiap proses seleksi. “Proses ini tidak boleh sekadar formalitas. Harus ada pertanggungjawaban prosedural yang jelas agar publik tidak menaruh curiga dan tetap percaya pada profesionalisme institusi,” ujarnya.
Pertanyaan Saldi Isra tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap pernyataan Kepala BNPB yang menyebut bahwa bencana banjir bandang dan longsor di beberapa wilayah “hanya ramai di media sosial”. Pernyataan tersebut memicu perdebatan karena dianggap dapat meremehkan kondisi lapangan. Sejumlah peserta diskusi menilai bahwa penjelasan dan klarifikasi perlu diberikan agar publik memperoleh gambaran yang objektif dan tidak menyepelekan kondisi bencana.
Dalam forum tersebut, pejabat dari TNI menjelaskan bahwa proses seleksi jabatan di internal institusi dilakukan secara berjenjang dan melalui asesmen formal administratif, teknis, serta manajerial. Mereka menegaskan bahwa setiap pejabat yang ditugaskan telah melalui evaluasi sesuai prosedur agar penanganan bencana bisa dilaksanakan secara profesional.
Selain itu, para narasumber menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas atas setiap proses seleksi. Mereka mengusulkan agar risalah dan dokumen penugasan dapat diakses lembaga terkait untuk mencegah munculnya persepsi negatif sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap profesionalisme TNI dan BNPB.
Diskusi ini berlangsung di tengah penanganan bencana yang masih berjalan di sejumlah daerah, khususnya Tapanuli Utara. Para pejabat menyampaikan bahwa distribusi logistik, pendampingan pemerintah pusat, serta koordinasi antara BNPB, BPBD, TNI, dan pemerintah daerah terus dilakukan. Penanganan diklaim berjalan aktif dan tidak membedakan latar belakang masyarakat, sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan profesionalisme.
Status bencana di wilayah tersebut juga masih pada tingkat provinsi dan belum ditetapkan sebagai bencana nasional, meski beberapa wilayah mengalami dampak signifikan. Tantangan logistik masih terjadi, namun posko bantuan telah beroperasi, termasuk di Bandara Silangit sebagai pusat pendampingan nasional.
Sejumlah narasumber juga menyoroti dinamika informasi di media sosial yang sempat menimbulkan kepanikan pada tahap awal. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap mengacu pada informasi resmi agar penanganan berjalan kondusif.
Para pejabat menekankan pentingnya kolaborasi antara instansi pemerintah, TNI, BNPB, pemerintah daerah, masyarakat, dan media. Selain itu, akuntabilitas serta profesionalisme dalam proses seleksi dan penugasan perwira menjadi hal yang terus ditekankan untuk menjaga kepercayaan publik. Mereka menegaskan bahwa fokus utama penanganan bencana adalah memastikan seluruh masyarakat terdampak mendapatkan bantuan secara cepat dan tepat.
