kawanjarinews.com – Jakarta, 23 Agustus 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
KPK mengungkap adanya praktik pemerasan dengan modus penggelembungan biaya sertifikasi K3. Tarif resmi yang semestinya hanya Rp275 ribu dinaikkan secara signifikan hingga Rp6 juta. Selisih biaya tersebut diduga menjadi keuntungan ilegal yang dibagi antara pihak-pihak tertentu. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyebut praktik ini sebagai bentuk pemerasan sistematis terhadap pekerja.
Tersangka utama dalam kasus ini adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, bersama 10 orang lainnya yang terdiri atas pejabat internal Kementerian Ketenagakerjaan serta pihak perusahaan jasa K3 (PJK3). Dalam proses pemeriksaan, Noel disebut menerima aliran dana hingga Rp3 miliar.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa kasus ini terungkap setelah adanya laporan masyarakat dan hasil penyelidikan mendalam KPK. Penetapan tersangka diumumkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada 22 Agustus 2025.
Modus korupsi terjadi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya di Direktorat Jenderal Bina Pengawasan Ketenagakerjaan. Lokasi tersebut merupakan pusat pengurusan sertifikasi K3 yang wajib diikuti oleh pekerja maupun perusahaan.
Biaya sertifikasi K3 yang seharusnya terjangkau dimanipulasi demi keuntungan pribadi. Akibatnya, pekerja dan buruh kecil menjadi korban karena dipaksa membayar tarif berlipat ganda. Praktik ini dinilai tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Menurut keterangan pihak KPK, Skema pemerasan dilakukan melalui kolusi antara pejabat kementerian, perusahaan jasa K3, dan oknum tertentu. Mereka menaikkan biaya sertifikasi jauh di atas ketentuan resmi. Dalam penyidikan, KPK menemukan bukti aliran dana yang mengarah ke Noel serta sejumlah pihak lain.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Noel mengenakan rompi oranye tahanan KPK dan menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, keluarga, serta masyarakat. Namun, ia membantah terlibat langsung dalam pemerasan dan menegaskan tidak tertangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT).
Presiden ke-7 Joko Widodo turut menanggapi dengan menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang berjalan. “Kita serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum,” ujarnya.
Pengamat hukum menilai kasus ini memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan internal kementerian. Selain itu, beban tambahan yang harus ditanggung pekerja akibat mark up biaya sertifikasi dianggap memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat. KPK berjanji akan menuntaskan kasus ini hingga ke akar untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Baca juga: Beban Pajak Rakyat Kian Berat, Tunjangan DPR Melonjak
