KawanJariNews.com – JAKARTA — Menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain untuk tujuan investasi, modal usaha, kerja sama, atau memperoleh keuntungan merupakan praktik yang cukup dikenal dalam hubungan keuangan pribadi. Namun, ketika kesepakatan hanya dilakukan berdasarkan kepercayaan tanpa dokumen tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, risiko perselisihan dapat meningkat ketika terjadi keterlambatan pembayaran, perubahan kesepakatan, perbedaan perhitungan keuntungan, atau dana tidak kembali. Dalam kondisi tersebut, persoalan yang semula dianggap sebagai hubungan kepercayaan pribadi dapat berkembang menjadi sengketa hukum karena para pihak memiliki pemahaman berbeda mengenai tujuan penyerahan dana dan kewajiban yang harus dipenuhi.
Dalam hukum perdata Indonesia, keberadaan perjanjian tertulis tidak selalu menjadi satu-satunya penentu sah atau tidaknya suatu kesepakatan. Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Sementara Pasal 1338 KUHPerdata pada prinsipnya memberikan kekuatan mengikat terhadap perjanjian yang dibuat secara sah. Karena itu, persoalan penting ketika transaksi dilakukan tanpa dokumen tertulis bukan semata-mata apakah kesepakatannya ada, tetapi juga bagaimana para pihak dapat membuktikan isi, tujuan, serta kewajiban yang sebenarnya telah disepakati.
Kesepakatan Lisan Tetap Memiliki Risiko Pembuktian
Dalam praktik, kesepakatan mengenai penyerahan dana dapat terjadi melalui pembicaraan langsung, percakapan melalui aplikasi pesan, panggilan telepon, atau komunikasi elektronik lainnya. Kesepakatan semacam itu tidak otomatis kehilangan seluruh relevansi hukumnya hanya karena tidak dituangkan dalam kontrak tertulis. Namun, ketika muncul perselisihan, para pihak dapat menghadapi persoalan pembuktian mengenai apa sebenarnya yang pernah disepakati.
Misalnya, seseorang menyerahkan Rp100 juta kepada pihak lain dengan pemahaman bahwa dana tersebut merupakan modal usaha dan akan dikembalikan setelah jangka waktu tertentu. Pihak penerima dana mungkin memahami uang tersebut sebagai penyertaan modal dengan risiko usaha, sementara pemberi dana menganggapnya sebagai dana yang wajib dikembalikan bersama keuntungan tertentu. Perbedaan pemahaman seperti ini dapat menjadi persoalan apabila sejak awal tidak terdapat dokumen yang menjelaskan hubungan tersebut secara tegas.
Bukti transfer juga perlu dipahami secara proporsional. Catatan perbankan dapat menunjukkan adanya perpindahan sejumlah uang dari satu rekening ke rekening lain, tetapi transaksi tersebut pada dirinya sendiri belum tentu menjelaskan seluruh dasar hubungan hukum antara pemberi dan penerima dana. Tujuan transfer, jangka waktu, kewajiban pengembalian, mekanisme keuntungan, serta kesepakatan para pihak tetap perlu dilihat dari keseluruhan bukti dan hubungan transaksi.
Percakapan Digital Dapat Membantu Menjelaskan Kesepakatan
Perkembangan transaksi melalui teknologi membuat komunikasi mengenai suatu kesepakatan sering kali tidak lagi dilakukan melalui surat fisik. Percakapan elektronik, dokumen digital, bukti pembayaran, surat elektronik, maupun dokumen transaksi lainnya dapat menjadi bagian dari rangkaian bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai bagian dari alat bukti hukum yang sah dalam kondisi yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Karena itu, masyarakat yang melakukan transaksi keuangan melalui komunikasi digital sebaiknya tidak menghapus percakapan, bukti transfer, dokumen penawaran, maupun catatan pembayaran yang berkaitan dengan transaksi tersebut.
Namun, keberadaan bukti elektronik juga tidak berarti setiap tangkapan layar atau satu potongan percakapan secara otomatis membuktikan seluruh hubungan hukum. Nilai pembuktiannya tetap harus dilihat bersama bukti lain dan konteks transaksi secara keseluruhan.
Apa yang Sebaiknya Dicantumkan dalam Perjanjian?
Sebelum menyerahkan dana, para pihak sebaiknya menjelaskan secara tertulis setidaknya mengenai identitas para pihak, jumlah dana, tujuan penggunaan dana, bentuk hubungan kerja sama, jangka waktu, mekanisme pengembalian, pembagian keuntungan apabila memang disepakati, pembebanan risiko kerugian, serta langkah yang ditempuh apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
Dokumen tersebut juga penting untuk menghindari perubahan pemahaman di kemudian hari. Apabila terdapat perubahan jumlah modal, perpanjangan waktu, pembayaran sebagian, perubahan mekanisme keuntungan, atau perubahan pihak yang bertanggung jawab, perubahan tersebut sebaiknya kembali dicatat dan disetujui para pihak.
Untuk transaksi dengan nilai besar atau struktur yang kompleks, para pihak juga dapat mempertimbangkan pemeriksaan dokumen oleh profesional hukum dan, apabila diperlukan berdasarkan karakter transaksinya, menuangkannya dalam bentuk akta atau dokumen yang memberikan kekuatan pembuktian lebih kuat. Bentuk perjanjian juga perlu disesuaikan dengan jenis transaksi karena terdapat jenis perbuatan hukum tertentu yang memiliki persyaratan bentuk khusus.
Jangan Menyamakan Semua Penyerahan Dana sebagai Investasi
Istilah “investasi” dalam percakapan sehari-hari dapat digunakan untuk berbagai bentuk transaksi. Padahal, secara substansi, hubungan antara pemberi dan penerima dana dapat memiliki karakter yang berbeda, misalnya pinjam-meminjam, kerja sama usaha, penyertaan modal, bagi hasil, pembelian suatu produk investasi, atau bentuk hubungan hukum lainnya.
Perbedaan tersebut menjadi penting karena masing-masing memiliki konsekuensi mengenai hak, kewajiban, risiko, dan mekanisme pengembalian dana. Oleh sebab itu, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui berapa keuntungan yang dijanjikan, tetapi juga perlu memahami kepada siapa uang diberikan, untuk kegiatan apa, berdasarkan perjanjian apa, siapa yang menanggung risiko, serta bagaimana mekanisme pengembalian atau pencairannya.
Selain aspek perdata, apabila suatu kegiatan dilakukan dengan menghimpun dana masyarakat atau menawarkan produk investasi kepada publik, persoalannya dapat bersinggungan dengan ketentuan sektoral dan kewenangan regulator. OJK mengingatkan masyarakat untuk memeriksa legalitas pihak yang menawarkan investasi, memahami regulator yang mengawasi, membaca ketentuan produk, serta memperhatikan manfaat, biaya, dan risiko sebelum menyerahkan dana.
Risiko Tidak Hanya Kehilangan Uang
Risiko transaksi tanpa perjanjian tertulis tidak terbatas pada kemungkinan dana tidak kembali. Ketidakjelasan kesepakatan juga dapat menimbulkan perselisihan mengenai jumlah kewajiban, waktu pembayaran, perhitungan keuntungan, status modal, penggunaan dana, hingga pihak yang sebenarnya bertanggung jawab.
Dalam kondisi tertentu, perselisihan mengenai dana juga tidak dapat langsung disimpulkan sebagai tindak pidana hanya karena salah satu pihak belum mengembalikan uang. Penentuan apakah suatu persoalan berada dalam ranah perdata, memiliki aspek pidana, atau berkaitan dengan pelanggaran ketentuan lain memerlukan pemeriksaan terhadap fakta, hubungan hukum, rangkaian perbuatan, bukti, dan ketentuan hukum yang relevan.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara investasi yang mengalami kerugian, kewajiban kontraktual yang tidak dipenuhi, dan dugaan tindak pidana. Ketiganya tidak selalu memiliki konsekuensi hukum yang sama.
Perjanjian Bukan Sekadar Formalitas
Perjanjian tertulis pada dasarnya bukan hanya untuk digunakan ketika terjadi masalah. Dokumen tersebut berfungsi sejak awal sebagai alat untuk memastikan bahwa pemberi dan penerima dana memiliki pemahaman yang sama mengenai transaksi yang dilakukan.
Otoritas Jasa Keuangan juga menekankan pentingnya memahami legalitas, manfaat, risiko, hak dan kewajiban sebelum melakukan investasi. Dalam materi edukasinya, OJK mengingatkan masyarakat agar tidak menyerahkan dana sebelum membuat dan menandatangani perjanjian resmi serta membaca ketentuannya secara teliti.
Bagi masyarakat yang hendak menyerahkan dana dalam bentuk investasi pribadi, modal usaha, atau kerja sama, langkah paling sederhana adalah memastikan siapa para pihaknya, apa tujuan dananya, berapa nilainya, kapan kewajiban harus dipenuhi, bagaimana keuntungan atau kerugian dihitung, bagaimana dana dikembalikan, dan apa yang terjadi jika kesepakatan tidak dijalankan. Semakin besar nilai transaksi dan semakin kompleks hubungan para pihak, semakin penting pula kejelasan dokumentasi dan pemeriksaan aspek hukumnya.
Pada akhirnya, membangun transaksi berdasarkan kepercayaan tidak berarti mengabaikan dokumentasi. Justru kejelasan kesepakatan sejak awal dapat membantu melindungi kepentingan kedua belah pihak sekaligus mengurangi potensi perbedaan penafsiran apabila hubungan keuangan tersebut menghadapi persoalan di kemudian hari.
