KawanJariNews.com – EDITORIAL – Argumen bahwa status sebagai “pembayar pajak” memberi hak mutlak untuk mengakses instansi pemerintah tanpa batas kerap muncul di ruang publik. Namun secara hukum, membayar pajak tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk menabrak aturan internal, terutama di objek vital seperti Rumah Tahanan (Rutan).
Pernyataan “Kantor ini dibangun dari uang pajak saya” sering digunakan untuk mendebat petugas atau menolak prosedur pengamanan di sejumlah instansi, termasuk lembaga pemasyarakatan. Secara prinsip, pajak memang menjadi sumber pembiayaan operasional negara. Namun dalam kerangka hukum tata negara, pajak memberikan hak atas pelayanan publik dan perlindungan hukum, bukan hak penguasaan atau kebebasan tanpa batas.
Rutan dan Lapas dikategorikan sebagai fasilitas negara dengan tingkat pengamanan khusus. Akses masuk, penggunaan alat komunikasi, serta interaksi dengan warga binaan diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada regulasi pemasyarakatan dan sistem keamanan nasional.
Secara konseptual, masyarakat melalui undang-undang telah memberikan mandat kepada negara untuk mengelola keamanan. Dalam konteks rutan, mandat tersebut diwujudkan dalam pembatasan akses, pengawasan barang bawaan, hingga larangan membawa alat komunikasi tertentu ke area steril.
Dengan demikian, memaksa masuk ke area terbatas atau menolak mengikuti prosedur dengan dalih “pembayar pajak” tidak memiliki dasar hukum. Aturan keamanan diberlakukan untuk mencegah potensi gangguan ketertiban, termasuk komunikasi ilegal, peredaran barang terlarang, atau risiko pelarian.
Dalam negara hukum (rule of law), hak dan kewajiban berjalan beriringan. Hak warga negara mencakup akses terhadap informasi publik yang terbuka, pelayanan yang adil, serta mekanisme pengaduan apabila terjadi maladministrasi. Namun kewajiban warga negara adalah mematuhi regulasi yang sah dan berlaku umum.
Pajak dibayarkan oleh seluruh warga yang memenuhi syarat, sehingga aturan juga berlaku bagi semua pihak tanpa pengecualian. Tidak terdapat akses khusus atau hak istimewa hanya karena seseorang merasa telah berkontribusi secara finansial kepada negara.
Apabila masyarakat menilai pelayanan suatu instansi tidak profesional atau tidak transparan, tersedia jalur resmi seperti pengaduan internal, pengawasan inspektorat, hingga mekanisme melalui Ombudsman atau proses hukum. Pendekatan tersebut dinilai lebih tepat dibandingkan melakukan pelanggaran prosedur di lokasi yang memiliki tingkat pengamanan tinggi.
Menjadi pembayar pajak berarti turut mendukung keberlangsungan negara dan sistem pelayanan publik. Namun kontribusi tersebut tidak menghapus kewajiban untuk mematuhi aturan yang sah.
Demokrasi berjalan berdasarkan hukum yang berlaku bagi semua orang, bukan berdasarkan klaim individu atas kontribusi finansial. Memahami batas hak dan kewajiban merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara dalam sistem hukum yang berkeadilan.
