banner 1080x250

Doc. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, H. Ossy Dermawan, bersama mahasiswa dan perwakilan Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta berfoto bersama usai audiensi dan pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Pertemuan tersebut membahas edukasi hukum pertanahan, termasuk pendaftaran tanah, PTSL, sertifikat elektronik, dan prosedur administrasi pertanahan sebagai bekal mahasiswa sebelum melaksanakan KKN di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang.

Mahasiswa FH Universitas Mpu Tantular Audiensi dengan Wamen ATR/BPN, Bahas Edukasi Hukum Pertanahan

Ilustrasi suasana dugaan perselisihan antara Yoshua Rivaldo, Sekretaris Jenderal V FERADI WPI, dengan pihak keamanan di area Classic Club & Terminal 2, Jakarta Pusat. Ilustrasi ini menggambarkan dugaan perlakuan kasar, persoalan pembayaran menggunakan uang elektronik, serta langkah hukum yang akan ditempuh Yoshua bersama tim kuasa hukum FERADI WPI dan Firma Hukum Subur Jaya

Sekjen V FERADI WPI Yoshua Rivaldo Mengaku Mengalami Dugaan Perlakuan Kasar di Classic Club & Terminal 2

DOC. Ketua Umum FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.MD., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., tampak berdiri di posisi tengah bersama jajaran pengurus dan struktur organisasi FERADI WPI. Dokumentasi ini menggambarkan kebersamaan, soliditas, dan semangat persaudaraan di antara pimpinan serta anggota dalam menjalankan roda organisasi. Di bawah kepemimpinan Donny Andretti, FERADI WPI terus mendorong penguatan organisasi, pembinaan anggota, pendampingan hukum, dan pengabdian kepada masyarakat.

DONNY ANDRETTI, KETUA UMUM FERADI WPI: TEGAS, BERANI, DAN LOYAL MEMBELA ANGGOTA, NAMUN TETAP LEMBUT DAN MENGANDALKAN TUHAN

Doc. Yoshua Rivaldo (kiri), Sekretaris Jenderal V FERADI WPI, bersama Suwanto, S.H., M.H. (kanan), salah satu kuasa hukumnya dari tim Firma Hukum Subur Jaya dan Rekan, saat memberikan keterangan terkait dugaan perlakuan kasar yang dialaminya di area Classic Club & Terminal 2, Jakarta Pusat.

Sekjen V FERADI WPI Yoshua Rivaldo Mengaku Mengalami Perlakuan Kasar di Classic Club & Terminal 2

Doc. Ilustrasi visual organisasi FERADI WPI (Organisasi Advokat dan Paralegal) yang menggambarkan kegiatan pengembangan kapasitas anggota melalui pendidikan dan pelatihan hukum, pembelajaran profesi secara daring, serta penguatan kompetensi di bidang hukum. Visual ini menampilkan simbol keadilan, suasana pelatihan, pertemuan virtual, dan atribut akademik sebagai representasi program FERADI WPI dalam mendukung pendidikan advokat dan paralegal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas kontribusi organisasi dalam pendampingan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

FERADI WPI: Organisasi Advokat dan Paralegal yang Berani, Loyal, dan Tulus dalam Pengabdian

Hukum, Sosial & Lingkungan

Doc. Penyerahan surat keputusan kepada Ari Bagus Pranata sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Yayasan Al Ashrof Sukopuro. Tampak Ari Bagus Pranata menerima surat tersebut dari perwakilan Yayasan Al Ashrof di hadapan beberapa saksi. (Foto: FERADI WPI DPD Jawa Timur).

Ketua FERADI WPI JATIM Ari Bagus Pranata Ditunjuk sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi di Yayasan Al Ashrof Sukopuro

Organisasi Hukum & Advokat, Hukum, Sosial & Lingkungan, Pendidikan|4 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Banyuwangi – Komitmen dalam pengabdian di bidang hukum dan sosial

banner 400x130

Doc. Gambar ilustrasi memadukan gambar sebuah kafe dan sebuah piringan hitam yang sedang diputar pada alat pemutar musik (turntable). Gambar merupakan ilustrasi visual untuk berita tentang kekhawatiran pemilik usaha dalam memutar lagu di tempat usaha mereka karena kewajiban royalti musik. Gambar piringan hitam melambangkan musik dan royalti, sementara gambar kafe mewakili usaha-usaha yang terdampak. Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan tidak merepresentasikan tempat usaha atau situasi tertentu. (NR – kawanjarinews.com).

Pemilik Usaha Takut Putar Lagu, DJKI Tegaskan Royalti Musik Adalah Bentuk Apresiasi Bukan Ancaman

Gaya Hidup & Komunitas, Budaya Pop & Modernisasi, Ekonomi dan Bisnis, Gaya Hidup, Hiburan, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Nasional, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Inovasi|4 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Polemik mengenai kewajiban pembayaran royalti lagu untuk pemakaian

Doc. Ilustrasi – Ketua PPATK (kiri) dan Direktur Eksekutif Celius Bima Yudistira (kanan) saat memberikan keterangan terkait kebijakan pemblokiran rekening dorman dan rencana revisi aturan oleh OJK. Gambar ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak menggambarkan situasi atau peristiwa secara langsung. (NR – kawanjarinews.com).

OJK Tinjau Ulang Aturan Rekening Dorman, Tegaskan Perlindungan Nasabah dan Stabilitas Sistem Keuangan

Ekonomi dan Bisnis, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Internasional, Isu Sosial & HAM, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan, Teknologi & Digital|4 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana merevisi aturan mengenai

Doc. Gambar tersebut menampilkan potret Mahfud MD, Hasto Kristiyanto, Presiden Prabowo Subianto, dan Tom Lembong. Susunan foto-foto tersebut dimaksudkan sebagai ilustrasi visual untuk berita yang membahas pernyataan Mahfud MD mengenai keputusan Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong. Keempat tokoh tersebut ditampilkan berdampingan untuk menyoroti keterkaitan mereka dengan isu yang dibahas. Penggunaan foto-foto ini bersifat ilustratif dan bukan merupakan representasi akurat dari suatu peristiwa atau pertemuan spesifik. (NR – kawanjarinews.com).

Mahfud MD: Amnesti dan Abolisi oleh Presiden Prabowo adalah Terobosan Strategis Selesaikan Kasus Sarat Politisasi

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Kasus Pengadilan, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|2 Agustus 2025

kawanajrinews.com – Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Doc. Ilustrasi menggambarkan dua skenario yang saling berkaitan, mewakili dua sisi dari polemik royalti musik di ruang publik. Di sebelah kiri, terlihat seseorang bekerja di kafe, menggunakan laptop, melambangkan usaha kecil yang terdampak kebijakan baru. Di sebelah kanan, terdapat gambar alat pemutar musik (piringan hitam/turntable), yang melambangkan industri musik dan hak cipta yang perlu dilindungi. Kedua gambar dipadukan dengan latar belakang yang bernuansa hangat dan sedikit gelap, untuk menunjukkan adanya perdebatan dan tantangan. Catatan: Gambar ini hanyalah ilustrasi dan tidak merepresentasikan situasi atau individu tertentu. (Ilustrasi: NR – kawanjarinews.com).

Polemik Kewajiban Bayar Royalti Musik di Ruang Publik: Antara Perlindungan Hak Cipta dan Beban Usaha Kecil

Ekonomi dan Bisnis, Gaya Hidup, Hiburan, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Isu Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Inovasi|2 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 2 Agustus 2025 — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum

Doc. lustrasi pemberitaan terkait kebijakan pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari kiri ke kanan: Prof. Siti Zuhro (ahli politik), Hasto Kristiyanto (tokoh partai), Thomas Lembong (ekonom), dan Yusril Ihza Mahendra (pakar hukum tata negara). Gambar ini digunakan semata-mata sebagai ilustrasi dan tidak menggambarkan secara langsung keterlibatan atau posisi resmi masing-masing tokoh dalam kebijakan tersebut. (Ilustrasi: NR – kawanjarinews.com).

Pemberian Abolisi dan Amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto Tuai Apresiasi dan Perdebatan

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Kasus Pengadilan, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|2 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 2 Agustus 2025 — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,

Doc. Ketua Umum FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., CMD., C.PFW., C.MDF., membagikan makanan gratis kepada warga rentan di salah satu jalan utama Kota Semarang, Jumat, 1 Agustus 2025. Aksi sosial ini merupakan bagian dari gerakan kemanusiaan yang diwajibkan bagi seluruh anggota dan pengurus FERADI WPI setiap hari Jumat, sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kelompok masyarakat miskin kota, pekerja informal, dan lansia. (Foto: Nabila).

Ketua Umum FERADI WPI Laksanakan Aksi Sosial Berbagi Makanan Gratis, Fokus Sasar Kelompok Rentan

Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Kebijakan & Program Pangan, Kesehatan, Ketahanan Pangan, Organisasi Hukum & Advokat|2 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Semarang, 2 Agustus 2025 — Dewan Pimpinan Pusat FERADI WPI

Doc. Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf (kanan), saat menyampaikan konferensi pers terkait pengungkapan kasus beras premium oplosan yang tidak memenuhi standar mutu nasional di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, 1 Agustus 2025. Di hadapannya ditampilkan berbagai merek beras hasil sitaan dari PT Food Station, yang menjadi barang bukti dalam kasus tersebut. (NR – kawanjarinews.com).

Tiga Pimpinan PT Food Station Tersangka Kasus Beras Premium Oplosan, Bareskrim Polri Dalami Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Hukum, Harga Pangan & Distribusi, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Kebijakan & Program Pangan, Ketahanan Pangan, Kriminalitas|2 Agustus 20252 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 2 Agustus 2025 – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus

Doc. Praktisi hukum dan perpajakan, Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait pencabutan pemblokiran lebih dari 28 juta rekening oleh PPATK. Ia menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh atas kebijakan tersebut untuk menjamin keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. (Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

28 Juta Rekening Dibuka Kembali, PPATK Ditekan untuk Evaluasi

Nasional, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan, Teknologi & Digital|2 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 02 Agustus 2025 – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Doc. Gambar ini merupakan ilustrasi yang menggambarkan perbedaan antara abolisi dan amnesti. Timbangan menunjukkan keseimbangan keadilan, sementara buku-buku melambangkan hukum dan pertimbangan. Gambar ini tidak merepresentasikan kasus atau individu tertentu. Judul berita, "Abolisi vs Amnesti: Apa Bedanya dan Mengapa Presiden Perlu Pertimbangan DPR?", menunjukkan topik yang dibahas. (NR – kawanjarinews.com).

Abolisi vs Amnesti: Apa Bedanya dan Mengapa Presiden Perlu Pertimbangan DPR?

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Nasional, Pemerintah dan Politik, Pendidikan, Peraturan Perundang-Undangan|1 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah resmi mengeluarkan

Sebelumnya
1
…
106
107
108
109
110
…
119
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.