KawanJariNews.com – Jakarta, 24 September 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji yang diperkirakan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dalam beberapa minggu terakhir, penyidik KPK aktif memeriksa sejumlah pengusaha travel haji dan umrah yang diduga terlibat dalam praktik korupsi sistemik ini.
KPK telah memanggil sejumlah pihak, termasuk pejabat Kementerian Agama dan pengusaha travel haji. Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, juga disebut telah dimintai keterangan.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan pungutan liar dan transaksi ilegal dalam distribusi kuota haji. Sejumlah dana jamaah diduga dialirkan ke rekening tertentu melalui mekanisme konsorsium atau asosiasi, lalu digunakan untuk kepentingan pribadi maupun sebagai suap kepada pejabat terkait.
Praktik korupsi kuota haji ini disebut bukan hanya terjadi pada 2023 dan 2024, melainkan sudah berlangsung lama dan berulang setiap tahun dengan pola yang sama.
Penyimpangan disebut terjadi di berbagai lini penyelenggaraan haji, baik di tingkat pusat Kementerian Agama maupun di jaringan travel haji dan umrah di Indonesia.
Dalam jaringan korupsi ini, ‘juru simpan’ berfungsi sebagai pihak yang mengelola sekaligus menyembunyikan dana hasil pungutan ilegal. Mereka umumnya adalah orang dekat pejabat tinggi atau pihak swasta tertentu yang dipercaya mengamankan aliran uang. Indikasi menunjukkan adanya kepemilikan aset tidak wajar seperti rumah mewah, usaha restoran, hingga klinik kesehatan.
KPK bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana. Sejumlah rekening telah diblokir guna memastikan dana hasil korupsi tidak berpindah tangan. Penyidikan dilakukan secara rahasia untuk menjaga efektivitas dan integritas proses hukum.
Keterangan resmi KPK
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memberikan penjelasan rinci mengenai peran sosok yang dikaitkan dengan kasus ini. “Tentu kami belum bisa secara detail (menjelaskan) pihak yang diduga terkait dalam konstruksi perkara ini perannya seperti apa,” ujar Budi di Gedung Merah Putih, Selasa (23/9/2025).
Ia menambahkan, keterangan lengkap baru akan disampaikan setelah KPK melakukan gelar perkara dan mengumumkan tersangka. “Nanti kami akan sampaikan secara terbuka pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan nantinya ditetapkan sebagai tersangka, termasuk konstruksi utuh dari perkara ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa fokus KPK saat ini adalah menelusuri aliran dana yang berasal dari pihak travel penyelenggara haji ke sejumlah oknum di Kementerian Agama. “KPK mendalami terkait dengan aliran-aliran uang dari pihak-pihak di biro perjalanan ibadah haji kepada oknum-oknum di Kementerian Agama. Nah ini yang terus kami telusuri dan dalami,” kata dia.
Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, meyakini adanya pihak yang berperan sebagai ‘juru simpan’ uang hasil dugaan korupsi kuota haji 2024. “Kami tidak ingin gegabah dalam hal ini, karena kami ingin melihat kepada siapa saja uang ini berpindah dan berhentinya di siapa. Karena kami yakin bahwa benar ada juru simpannya. Artinya, berkumpul di situ,” ujar Asep.
Asep menegaskan hal itu menjadi alasan KPK belum mengumumkan tersangka. Menurutnya, dana korupsi kuota haji tidak langsung terkumpul di tangan pimpinan lembaga tertentu. “Tidak harus setiap orang yang mengumpulkannya. Kita dari orang tersebut yang sedang kita cari, sedang kita identifikasi,” tuturnya.
Tantangan dan harapan
KPK mengakui adanya tantangan dalam pengungkapan kasus ini, termasuk potensi intervensi politik dan kompleksitas jaringan yang terlibat. Meski demikian, lembaga antikorupsi tersebut menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini, menetapkan tersangka, dan mengembalikan kerugian negara. Masyarakat pun diharapkan aktif mengawasi agar proses hukum berjalan transparan dan independen.
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini menjadi pelajaran penting tentang perlunya pengawasan ketat dalam tata kelola haji. Penegakan hukum yang konsisten diyakini mampu mempersempit ruang bagi praktik korupsi yang merugikan jamaah maupun negara.
Baca juga: Respons PBNU Soal Penyidikan Kasus Korupsi Kuota Haji: Hukum Harus Transparan dan Adil
Baca juga: KPK Terus Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, MAKI Desak Penetapan Tersangka
