KawanJariNews.com – Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penelusuran intensif terkait dugaan korupsi pengelolaan kuota haji. Dugaan tersebut mencuat setelah ditemukan indikasi aliran dana yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk pejabat Kementerian Agama (Kemenag) dan potensi mengalir ke organisasi keagamaan. Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak agar KPK segera menetapkan tersangka dalam kasus yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah ini.
Pemeriksaan dan Penelusuran Dana
KPK menegaskan bahwa investigasi dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Lembaga antirasuah ini bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak jejak aliran dana, sekaligus memastikan asset recovery berjalan guna mengembalikan kerugian negara. Sejauh ini, KPK sudah memeriksa mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada Kamis, 8 Agustus 2024, terkait dugaan aliran dana mencurigakan di lingkup Kemenag.
KPK juga menekankan bahwa penelusuran aliran dana ini tidak bertujuan mendiskreditkan organisasi keagamaan tertentu, melainkan merupakan bagian dari prosedur penyidikan dalam kasus korupsi. Fokus utama penyelidikan adalah memastikan tidak ada pihak yang menikmati keuntungan secara tidak sah dari dana yang semestinya diperuntukkan bagi kepentingan jamaah haji.
Bukti Baru dari MAKI
Perkembangan signifikan muncul ketika MAKI, melalui Koordinatornya Boyamin Saiman, menyerahkan bukti tambahan berupa dokumen resmi Kemenag. Dokumen tersebut, yakni Surat Tugas Nomor 956 Tahun 2024, diduga menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dengan penugasan ganda terhadap 15 pejabat Kemenag. Para pejabat di duga menerima honorarium sebesar Rp7 juta per hari untuk pekerjaan pengawasan haji, yang seharusnya bukan ranah mereka.
Boyamin menyebut, praktik tersebut jelas menyalahi aturan. “Seharusnya pengawas berasal dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), bukan menteri maupun staf khususnya. Ini sudah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan menimbulkan kerugian negara. Kami menuntut KPK segera menetapkan tersangka,” tegas Boyamin.
MAKI bahkan memberi batas waktu bagi KPK untuk bergerak cepat. “Jika dalam satu pekan KPK tidak segera menetapkan tersangka, kami akan mengajukan praperadilan. Negara tidak boleh dibiarkan terus-menerus dirugikan dengan praktik seperti ini,” lanjutnya.
Ustaz Khalid Basalamah dan Dugaan Rasuah
Nama Ustaz Khalid Basalamah, seorang penyedia jasa perjalanan umrah dan haji, turut terseret dalam kasus ini. Ia diperiksa KPK selama 7,5 jam dan mengaku menjadi korban dari tawaran visa haji khusus tambahan yang diduga terkait praktik rasuah. Awalnya, Khalid dan rombongannya berniat melaksanakan ibadah haji melalui jalur Furoda, namun diarahkan menggunakan visa haji khusus dengan biaya lebih rendah.
Pengakuan ini menguatkan dugaan bahwa terdapat praktik penyalahgunaan kuota yang berhubungan dengan tambahan kuota haji khusus yang tidak sesuai aturan. Dari data yang ada, Indonesia seharusnya menerima tambahan 20.000 kuota dengan komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, kenyataannya pembagian dilakukan 50 persen untuk masing-masing kategori, sehingga menimbulkan kelebihan kuota dan membuka ruang praktik korupsi.
Manipulasi Kuota dan Tuntutan Transparansi
Meurut Boyamin, dokumen resmi juga menunjukkan dugaan adanya manipulasi jumlah kuota haji khusus, yang seharusnya hanya 1.600 orang (8 persen), namun meningkat menjadi lebih dari 10.000 orang. Lonjakan signifikan ini memperkuat indikasi adanya rekayasa data yang berujung pada potensi penyalahgunaan anggaran dan praktik rasuah.
MAKI menegaskan, kasus ini bukan hanya soal penyalahgunaan anggaran, melainkan juga menyangkut kredibilitas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. “Kasus ini harus jadi momentum bagi KPK untuk menunjukkan ketegasan. Jangan sampai pengelolaan ibadah umat justru ternoda oleh praktik korupsi,” pungkas Boyamin.
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini menjadi salah satu ujian besar bagi komitmen pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam menjaga integritas pelayanan ibadah umat. Penyelidikan KPK diharapkan mampu mengungkap fakta secara terang benderang, serta memastikan dana negara yang diselewengkan dapat dikembalikan demi kepentingan jamaah haji dan masyarakat luas.
Baca juga: Aparat Gabungan TNI-Polri Bersihkan Pasar Badung Pasca Banjir
