KawanJariNews.com – Jakarta, 30 Oktober 2025 — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menanggapi isu dugaan korupsi dan beban utang dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang kembali menjadi sorotan publik. Ia menegaskan bahwa proyek tersebut sejak awal dirancang untuk menjawab persoalan kemacetan parah di wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta meningkatkan mobilitas masyarakat.
Dilansir dari tayangan Chanel Youtube iNEWS Tv, Jokowi menjelaskan, pelaksanaan proyek kereta cepat tidak semata-mata didasari pertimbangan ekonomi, melainkan manfaat sosial yang lebih luas. “Manfaat dari transportasi massal seperti Whoosh harus dilihat dari aspek sosial dan produktivitas, bukan hanya hitungan keuntungan jangka pendek,” ujar Jokowi, Selasa (28/10/2025).
Menurutnya, beban utang proyek akan berangsur menurun seiring peningkatan jumlah penumpang. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah pengguna harian saat ini mencapai sekitar 19.000 orang dengan total penumpang tahunan sekitar 12 juta. “Jika tren ini terus meningkat, pendapatan dari penjualan tiket akan membantu meringankan beban utang secara bertahap,” kata Jokowi.
Namun, pada tahun pertama operasional, beban utang proyek Kereta Cepat Whoosh tercatat masih mencapai sekitar Rp116 triliun. Utang tersebut berasal dari skema pembiayaan yang melibatkan sejumlah BUMN dan pihak swasta, sehingga memerlukan penanganan khusus dari pemerintah pusat maupun lembaga terkait.
Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi utang proyek tersebut.
“Pembayaran utang merupakan tanggung jawab badan pengelola, yaitu Danantara, yang selama ini telah menerima dividen dari hasil operasional,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa utang tidak dihapus, melainkan tetap menjadi kewajiban korporasi yang mengelola proyek.
Isu kereta cepat Jakarta – Bandung menuai perhatian publik dan kalangan pengamat ekonomi yang menyoroti potensi mark-up biaya proyek. Sejumlah pihak mendesak agar penyelidikan terhadap dugaan korupsi dilakukan secara terbuka untuk memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Proses penyelidikan terhadap dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dipastikan akan berlanjut untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan proyek strategis nasional tersebut.
Baca juga: Mahfud MD Desak KPK Ungkap Dugaan Korupsi Proyek Whoosh Secara Transparan dan Berani
Baca juga: Pemilik Kafe Karaoke di Bandungan Dilaporkan ke Polda Jateng Terkait Dugaan Penistaan Agama
