Polemik Pilkades Gondang, Aliansi Masyarakat Minta Evaluasi dan Kejelasan Penyelesaian.

banner 468x60

PEMALANG – Audiensi terbuka terkait polemik pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Gondang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, digelar pada Senin (16/11/2026) di Balai Desa Gondang.

 

Audiensi tersebut dihadiri perwakilan Aliansi Masyarakat Gondang Bersatu bersama pihak panitia Pilkades dan unsur terkait. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat pemberitahuan audiensi Nomor 001/GB/XI/2026 tertanggal 12 November 2026 yang ditujukan kepada Kapolres Pemalang, Panitia Pilkades Desa Gondang, dan DINPERMASDES Kabupaten Pemalang.

Dalam audiensi, masyarakat menyampaikan sejumlah keberatan terkait pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3. Beberapa hal yang dipertanyakan antara lain penempatan TPS, antrean pemilih, fasilitas pelayanan, serta perbedaan waktu penyelesaian proses pemungutan suara.

 

Pihak panitia dan KPPS memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemeriksaan undangan, pencocokan identitas pemilih, serta kondisi pelayanan di lapangan. Pihak-pihak terkait juga menyampaikan bahwa masyarakat dipersilakan mengajukan keberatan maupun menyampaikan persoalan melalui mekanisme dan jalur hukum yang telah disediakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski telah disampaikan penjelasan dari masing-masing pihak, audiensi belum menghasilkan titik temu yang jelas.

 

Melalui Komandan Jenderal Gondang Bersatu, Ronggo Warsito, aliansi menyampaikan aspirasi agar pelaksanaan Pilkades dievaluasi secara menyeluruh. Mereka juga meminta pertanggungjawaban pihak terkait, termasuk BPD, serta mengusulkan kemungkinan pemilihan susulan atau pengulangan sebagai salah satu opsi penyelesaian.

 

Aliansi turut menyoroti dugaan adanya permainan atau kecurangan yang menjadi perhatian masyarakat. Hal tersebut mendorong permintaan pemeriksaan terhadap dokumen administrasi, keterangan para saksi, serta bukti-bukti lain yang berkaitan dengan proses pemungutan suara.

 

Selain itu, apabila berbagai usulan dan mekanisme penyelesaian yang disampaikan kepada pihak terkait belum mendapat kesepakatan atau belum menghasilkan keputusan yang jelas, aliansi membuka kemungkinan melanjutkan penyampaian aspirasi dengan mendatangi Kantor Bupati Pemalang.

Baca Juga  Pemerhati Pembangunan Soroti Kualitas Pekerjaan Alun-Alun Rangkasbitung

 

Hingga audiensi berlangsung, berbagai keberatan dan dugaan yang disampaikan masyarakat masih memerlukan klarifikasi serta pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang terbukti sebelum ada hasil pemeriksaan dari pihak berwenang.

 

Penulis: Soleh HM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *