Subang, 15 November 2026 – Drs. Surendro Supriyadi bersama tim mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular (UMT) Jakarta memberikan pemaparan mengenai hukum pertanahan dan kewarisan dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata–Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Terpadu Tahun 2026 di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).
Pemaparan tersebut merupakan sesi pertama dari program “Pelita Hukum Jatireja: Penguatan Literasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Jatireja di Bidang Pertanahan, Waris, serta Perlindungan Perempuan dan Anak.”
Dalam kegiatan tersebut, Surendro Supriyadi bersama tim membahas administrasi pertanahan, kepastian hak atas tanah, pengenalan girik dan Letter C, prosedur pendaftaran tanah, pencegahan sengketa, hingga persoalan hukum kewarisan.
Surendro Supriyadi dan Tim Bahas Kepastian Hukum Pertanahan
Materi pertama menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat mengenai administrasi pertanahan sebagai langkah awal untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas tanah.
Persoalan ini dinilai relevan dengan karakteristik Desa Jatireja sebagai wilayah agraris, tempat tanah memiliki peran penting sebagai aset keluarga sekaligus sumber penghidupan masyarakat.
Dalam pemaparan tersebut, warga diperkenalkan dengan berbagai dokumen pertanahan, termasuk girik, Letter C, dan sertipikat tanah.
Edukasi diarahkan untuk membantu masyarakat memahami perbedaan fungsi dokumen tersebut serta pentingnya melakukan pendaftaran tanah sesuai prosedur yang berlaku.
Girik dan Letter C merupakan dokumen administrasi lama yang dapat menjadi bagian dari riwayat penguasaan tanah, tetapi tidak dapat disamakan begitu saja dengan sertipikat hak atas tanah.
Pendaftaran Tanah dan Program PTSL
Selain pengenalan dokumen, tim pemateri membahas prosedur pendaftaran tanah serta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Masyarakat perlu memahami tahapan administrasi, persyaratan dokumen, dan mekanisme yang harus ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum atas bidang tanah yang dimiliki atau dikuasai.
Penjelasan mengenai pendaftaran tanah juga berkaitan dengan pentingnya pemeliharaan data pertanahan, terutama ketika terjadi perubahan kepemilikan, peralihan hak, atau perubahan informasi mengenai bidang tanah.
Melalui edukasi tersebut, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur administrasi pertanahan dan dapat memperoleh informasi yang tepat melalui kantor pertanahan maupun instansi berwenang.
Pencegahan Sengketa Batas dan Kepemilikan Tanah
Persoalan batas tanah menjadi salah satu perhatian dalam sesi penyuluhan.
Perbedaan informasi mengenai batas atau luas bidang tanah dapat menimbulkan perselisihan antarpemilik lahan, terutama apabila tidak didukung dokumen dan penetapan batas yang jelas.
Karena itu, pemahaman mengenai pentingnya tanda batas, pencatatan administrasi, dan pemeriksaan dokumen menjadi langkah awal dalam mencegah konflik.
Dalam konteks masyarakat pedesaan, penyelesaian persoalan pertanahan perlu mengedepankan ketertiban administrasi dan mekanisme hukum yang berlaku agar tidak berkembang menjadi sengketa berkepanjangan.
Edukasi Hukum Waris dan Penetapan Ahli Waris
Surendro Supriyadi bersama tim juga memaparkan materi mengenai hukum kewarisan, khususnya berkaitan dengan penetapan ahli waris dan peralihan hak atas tanah akibat pewarisan.
Persoalan pembagian warisan kerap menjadi sumber perselisihan keluarga apabila tidak disertai pemahaman mengenai hak para ahli waris dan kelengkapan dokumen yang diperlukan.
Melalui penyuluhan ini, warga diberikan pemahaman mengenai pentingnya mengetahui pihak yang berhak menjadi ahli waris, menyiapkan dokumen pendukung, dan mengikuti prosedur hukum dalam pengurusan harta peninggalan.
Materi tersebut juga mencakup mekanisme peralihan hak atas tanah karena pewarisan, termasuk pentingnya memperbarui data kepemilikan melalui instansi pertanahan yang berwenang.
Kepastian administrasi dan pemahaman terhadap ketentuan kewarisan menjadi faktor penting dalam mencegah konflik keluarga serta melindungi hak masing-masing ahli waris.
Wujud Pengabdian Mahasiswa Hukum UMT
Kegiatan KKN-PPM Terpadu 2026 melibatkan 37 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular yang terbagi dalam dua kelompok pengabdian.
Program tersebut mendapat dukungan Dekan Fakultas Hukum UMT, Dr. FX Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb., serta berada di bawah bimbingan Hotman Sinambela, S.H., M.H., selaku dosen pengampu dan pembimbing lapangan.
Selain itu, Muh. Amin Saleh, S.H., M.H., turut berperan sebagai dosen pendamping, sementara kepanitiaan mahasiswa dikoordinasikan oleh Dian Amalia selaku Ketua Pelaksana.
Pemerintah Desa Jatireja melalui Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Desa, Ook Sugandi, juga mendukung terselenggaranya kegiatan pengabdian tersebut.
Melalui pemaparan Surendro Supriyadi dan tim, program Pelita Hukum Jatireja diharapkan mampu memperkuat literasi masyarakat mengenai kepemilikan tanah, pencegahan sengketa, serta pengurusan warisan secara tertib dan sesuai hukum.
Pendidikan hukum tidak boleh berhenti pada penguasaan teori di ruang perkuliahan. Pengetahuan hukum harus dapat diterjemahkan menjadi pemahaman praktis yang membantu masyarakat melindungi hak, menjaga aset keluarga, dan mencegah konflik sejak dini.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular dalam menghadirkan pengabdian yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan hukum masyarakat.
