kawanjarinews.com — Kebijakan larangan pengecer untuk menjual gas LPG 3 kg yang diterapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahli Lahadalia, mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto. Setelah keputusan yang mulai berlaku pada 1 Februari 2025, yang meniadakan pengecer dari rantai distribusi gas bersubsidi tersebut, Presiden Prabowo memutuskan untuk turun tangan dan mengizinkan kembali pengecer untuk menjual gas LPG 3 kg.
Kebijakan mendadak dari Menteri ESDM ini sempat menimbulkan kebingungannya di lapangan, mengingat pengecer berperan penting dalam distribusi LPG 3 kg hingga ke tingkat desa. Sebelumnya, kebijakan tersebut memotong salah satu mata rantai distribusi, menyebabkan banyak masyarakat di daerah terpencil kesulitan memperoleh gas subsidi tersebut. Ini berpotensi meningkatkan ketidaktepatan sasaran dalam distribusi barang yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan UMKM.
Menurut Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto, kebijakan Menteri ESDM tidak melalui proses uji coba atau sosialisasi yang matang. “Kami di Komisi 12 terkejut karena keputusan tersebut memotong mata rantai yang sangat strategis, yakni pengecer. Tanpa persiapan dan sosialisasi yang memadai, kebijakan tersebut menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” kata Sugeng.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Ujang Komarudin, menambahkan bahwa kebijakan ini dievaluasi oleh Presiden Prabowo untuk memastikan distribusi gas LPG 3 kg tepat sasaran dan terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan. “Presiden Prabowo memastikan rakyat kembali mendapatkan haknya melalui langkah cepat ini, dengan memungkinkan pengecer kembali menjalankan fungsinya sebagai sub-penyalur,” jelas Ujang.
Meskipun kebijakan ini sudah dicabut, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa subsidi tersebut jatuh ke tangan yang berhak. Data valid dan pemantauan yang ketat akan menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan, mengingat besarnya subsidi energi, termasuk untuk LPG 3 kg yang mencapai Rp87 triliun dalam APBN 2025.
“Yang penting sekarang adalah menjaga agar subsidi LPG ini sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan memastikan harga tetap terkontrol,” ujar Sugeng.
Kendati kebijakan ini telah berlanjut dengan perbaikan, masyarakat berharap agar ke depan, kebijakan serupa tidak mengabaikan proses sosialisasi dan konsultasi dengan berbagai pihak sebelum diterapkan. (Sumber: Metro TV Youtube Chanel).
Baca juga: Pemerintah Evaluasi Kebijakan LPG 3 Kg: Presiden Prabowo Pastikan Kepentingan Rakyat Terjaga
