banner 1080x250

Doc. Petugas gabungan dari Satpol PP bersama unsur terkait melakukan penertiban bangunan permanen dan lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Rabu. Penertiban dilakukan terhadap bangunan yang menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdiri di atas lahan aset pemerintah daerah dan sebagian berada pada hak pengelolaan PT Jasa Marga.

Pemprov DKI Tertibkan Bangunan dan Lapak PKL di Jalan Kerja Bakti Makasar

Doc. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan paparan mengenai kondisi fiskal, termasuk perkembangan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dalam rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Paparan tersebut menjadi bagian dari pembahasan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara. (Sumber Foto: DPR RI)

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.043 Triliun pada Mei 2026, BI Catat Pertumbuhan 2,1 Persen

Doc. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta terkait proses usulan calon Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Prasetyo menyatakan surat usulan dari Jaksa Agung telah diterima dan saat ini sedang diproses sesuai mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA) sebelum keputusan Presiden ditetapkan.

Jaksa Agung Usulkan Kuntadi sebagai Calon Jampidsus, Menunggu Keputusan Presiden

Doc. Dr. Busrizalti, S.H., M.H. berfoto bersama Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular, usai perkuliahan mata kuliah Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Momen tersebut berlangsung setelah berakhirnya sesi pembelajaran dan diskusi akademik.

Dr. Busrizalti Bahas Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi Bersama Mahasiswa Magister UMT

Doc. Proses rukyatul hilal berlangsung di UIN Walisongo Semarang, Rabu (15/7/2026). Tim pengamat melakukan observasi posisi hilal menggunakan teleskop robotik sebagai bagian dari pemantauan awal bulan Safar 1448 Hijriah. Hasil pengamatan dari lokasi ini menjadi salah satu data rukyat yang dilaporkan sebagai bahan pertimbangan dalam Sidang Isbat Kementerian Agama RI.

Hilal Awal Safar 1448 H Berhasil Teramati dalam Rukyatul Hilal di UIN Walisongo Semarang

UMKM

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, Konsultan Pajak Senior sekaligus Ketua Komite Tetap Fiskal KADIN Jawa Timur, memberikan pandangan terkait putusan Pengadilan Pajak mengenai retur barang UMKM dan kepastian hukum PPN. Ilustrasi: Keadilan dan hukum pajak. Gambar ini hanya bersifat ilustratif dan tidak menggambarkan kejadian nyata. (Eko Wahyu | KawanJariNews.com).

Putusan Pengadilan Pajak dan Maknanya: Retur Barang UMKM, Faktur Sederhana, dan Kepastian Hukum PPN

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Peraturan Perundang-Undangan|29 September 2025

KawanJariNews.com – Jakarta, 29 September 2025 – Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28650/PP/M.XIII/16/2011

banner 400x130

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, Konsultan Pajak sekaligus Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, memberikan pandangan terkait kebijakan pemerintah dalam pemindahan dana Rp200 triliun ke perbankan. (Foto: kawanJariNews.com).

Rp200 Triliun Dana Pemerintah Didorong ke Perbankan: Efektifkah untuk Pajak dan Ekonomi?

Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik|16 September 2025

KawanJariNews.com – Surabaya, 16 September 2025 – Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengumumkan

Doc. Ilustrasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan latar belakang gedung Bank Indonesia. Kebijakan Purbaya memindahkan Rp200 triliun dari saldo kas pemerintah di BI ke bank-bank BUMN dan Himbara ditujukan untuk mendorong likuiditas perbankan dan mempercepat penyaluran kredit ke sektor produktif. Catatan: Gambar hanya ilustrasi, bukan dokumentasi asli peristiwa. (NR – KawanJariNews.com).

Menteri Keuangan Baru Purbaya Yudi Sadewa Pindahkan Rp200 Triliun ke Sistem Perbankan Nasional, Apa Dampaknya?

Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik|14 September 2025

KawanJariNews.com – Jakarta – Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudi Sadewa, membuat langkah

TikTok Tutup Fitur Siaran Langsung Secara Sukarela di Tengah Kericuhan

Nasional, Hukum, Sosial & Lingkungan, Pemerintah dan Politik|1 September 2025

KawanJariNews.com – Jakarta, 1 September 2025 – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang

Doc. Ilustrasi – Ketua PPATK (kiri) dan Direktur Eksekutif Celius Bima Yudistira (kanan) saat memberikan keterangan terkait kebijakan pemblokiran rekening dorman dan rencana revisi aturan oleh OJK. Gambar ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak menggambarkan situasi atau peristiwa secara langsung. (NR – kawanjarinews.com).

OJK Tinjau Ulang Aturan Rekening Dorman, Tegaskan Perlindungan Nasabah dan Stabilitas Sistem Keuangan

Ekonomi dan Bisnis, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Internasional, Isu Sosial & HAM, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan, Teknologi & Digital|4 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana merevisi aturan mengenai

Doc. Ilustrasi seseorang sedang menghitung pajak di meja kerja dengan latar belakang dokumen, laptop, dan alat tulis. Tulisan utama dalam gambar berbunyi "Restitusi Pajak Tanpa Pemeriksaan – Cek Syarat Lengkapnya", yang merujuk pada kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak tanpa proses pemeriksaan. Gambar ini digunakan sebagai materi informasi untuk laman kawanjarinews.com. (Ilustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Restitusi Pajak Tanpa Pemeriksaan, Ini Syarat dan Situasi yang Diatur dalam PMK 81/2024

Peraturan Perundang-Undangan, Ekonomi dan Bisnis, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital|28 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 28 Juli 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, seorang konsultan pajak yang memberikan penjelasan terkait isu pajak amplop pernikahan. Dalam wawancara tersebut, Yulianto menegaskan bahwa pemberian uang dalam acara pernikahan atau hajatan, seperti amplop kondangan, tidak dikenakan pajak, karena tidak memenuhi kriteria objek pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Ia mengungkapkan bahwa pemberian tersebut bersifat insidental dan pribadi, sehingga tidak terkait dengan kegiatan usaha atau pekerjaan yang berulang. Yulianto juga mengapresiasi klarifikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna menghindari kesalahpahaman publik terkait isu ini. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Amplop Pernikahan Kena Pajak? Begini Penjelasan DJP

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Isu Sosial & HAM, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|24 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 24 Juli 2025 – Isu rencana pengenaan pajak terhadap

Doc. Ilustrasi pajak e-commerce UMKM. DPR dan konsultan pajak menekankan pentingnya edukasi sebelum pemerintah menerapkan kebijakan pajak digital terhadap pelaku usaha daring. Dialog antara pemerintah dan pelaku UMKM dinilai penting untuk mencegah dampak negatif dan meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela. (Foto Ilustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

DPR dan Konsultan Pajak Ingatkan Pentingnya Edukasi Sebelum Terapkan Pajak E-Commerce

Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|4 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 04 Juli 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan

Doc. Sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tampak menghadiri konferensi pers “Pekan Sita Serentak” di Bekasi, 16 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan upaya penyitaan aset terhadap penunggak pajak senilai Rp16,69 miliar yang digelar oleh DJP Jawa Barat I, II, dan III. (Sumber Foto: Bandung.bisnis.com).

DJP Tingkatkan Penagihan Pajak Lewat Penyitaan Aset, Pengamat Kritik Langkah Represif

Ekonomi dan Bisnis, Uncategorized|23 Juni 2025

kawanjarinews.com – Bandung, 23 Juni 2025 — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar

Doc. Konsultan Pajak Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, memberikan penjelasan kepada media mengenai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2025 di sela-sela seminar perpajakan di Surabaya, Rabu (11/6/2025). Ia menyambut positif regulasi baru tersebut yang dinilai mempermudah proses restitusi pajak bagi Wajib Pajak berisiko rendah, sebagai bagian dari upaya DJP mendorong kepatuhan dan percepatan pelayanan pajak. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

DJP Permudah Restitusi Pajak Lewat PER-6/PJ/2025, Yulianto Kiswocahyono: Langkah Positif Dorong Kepatuhan Wajib Pajak

Ekonomi dan Bisnis, Peraturan Perundang-Undangan|11 Juni 2025

kawanjarinews.com – Surabaya, 11 juni 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.