banner 1080x250

Doc. Yulianto Kiswocahyono usai menjalani prosesi pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya, Jumat (17/4/2026), sebagai penanda dimulainya peran profesional di bidang hukum.

Yulianto Kiswocahyono Tegaskan Kiprah di Bidang Hukum dan Perpajakan Usai Disumpah sebagai Advokat

Doc. Yulianto Kiswocahyono usai mengikuti prosesi pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya, Jumat (17/4/2026), yang menandai dimulainya tanggung jawab profesinya sebagai advokat.

Yulianto Kiswocahyono Resmi Disumpah sebagai Advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya, Tegaskan Komitmen Profesi dan Integritas Hukum

Doc. Anggota Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan pandangan dan kritik dalam rapat kerja bersama pemerintah di ruang Komisi IX DPR RI, Jakarta, terkait kebijakan penonaktifan peserta BPJS PBI dan alokasi anggaran negara. (Sumber: Parlemen TV).

DPR Sentil Pemerintah: Anggaran Motor Trail BGN Disorot di Tengah Penonaktifan 20 Persen Peserta BPJS PBI

Doc. Ketua Komisi IX DPR RI saat menyampaikan kritik dan pertanyaan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan dalam rapat kerja di ruang Komisi IX DPR RI, Rabu (15/4/2026), terkait mekanisme reaktivasi peserta JKN dalam kondisi darurat. (Sumber: Parlemen TV).

Ketua Komisi IX DPR RI Cecar Dirut BPJS Kesehatan soal Reaktivasi Peserta Saat Pasien Kritis

Doc. Suasana rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Rabu (15/4/2026), yang membahas penonaktifan peserta BPJS PBI serta dampaknya terhadap layanan kesehatan masyarakat. (Sumber: Parlemen TV).

Komisi IX DPR Soroti Penonaktifan 11 Juta Peserta BPJS PBI dalam Rapat dengan Menkes dan Mensos

RestitusiPajak

Doc. Ilustrasi seseorang sedang menghitung pajak di meja kerja dengan latar belakang dokumen, laptop, dan alat tulis. Tulisan utama dalam gambar berbunyi "Restitusi Pajak Tanpa Pemeriksaan – Cek Syarat Lengkapnya", yang merujuk pada kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak tanpa proses pemeriksaan. Gambar ini digunakan sebagai materi informasi untuk laman kawanjarinews.com. (Ilustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Restitusi Pajak Tanpa Pemeriksaan, Ini Syarat dan Situasi yang Diatur dalam PMK 81/2024

Peraturan Perundang-Undangan, Ekonomi dan Bisnis, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital|28 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 28 Juli 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali

banner 400x130

Doc. Ilustrasi Karikatur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunjukkan kekhawatiran atas potensi tidak tercapainya target penerimaan pajak tahun 2025. Pemerintah memproyeksikan realisasi pajak hanya mencapai 94,9 persen dari target APBN. Tekanan berasal dari tingginya restitusi, batalnya kenaikan PPN, hingga perubahan skema dividen BUMN. Pemerintah siapkan sejumlah langkah strategis untuk menekan risiko shortfall dan menjaga keseimbangan fiskal nasional. (Ilustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Menkeu: Target Penerimaan Pajak 2025 Terancam Tak Tercapai, Pemerintah Siapkan Langkah Strategis

Pemerintahan Desa, Ekonomi & UMKM Desa, Peraturan Perundang-Undangan|3 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 03 Juli 2025 – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Doc. Konsultan Pajak Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, memberikan penjelasan kepada media mengenai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2025 di sela-sela seminar perpajakan di Surabaya, Rabu (11/6/2025). Ia menyambut positif regulasi baru tersebut yang dinilai mempermudah proses restitusi pajak bagi Wajib Pajak berisiko rendah, sebagai bagian dari upaya DJP mendorong kepatuhan dan percepatan pelayanan pajak. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

DJP Permudah Restitusi Pajak Lewat PER-6/PJ/2025, Yulianto Kiswocahyono: Langkah Positif Dorong Kepatuhan Wajib Pajak

Ekonomi dan Bisnis, Peraturan Perundang-Undangan|11 Juni 2025

kawanjarinews.com – Surabaya, 11 juni 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.