banner 1080x250

Doc. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, memberikan keterangan kepada awak media mengenai perkembangan penyidikan dugaan aliran dana sebesar 12.500 Dolar Singapura yang diduga berkaitan dengan pengurusan izin pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana SGD12.500 dari Bupati Nonaktif Kuansing ke Pejabat Kementerian Kehutanan

Doc. Ketua Umum sekaligus Pendiri FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX. (tengah), bersama Fam Fuk Tjhong alias Pak Uun (kiri), menyampaikan komitmen FERADI WPI untuk terus memberikan pendampingan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani Ditreskrimum Polda Banten. Organisasi juga menegaskan penghormatan terhadap proses penyidikan yang masih berlangsung serta mekanisme pemeriksaan etik yang dilakukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lebak. (Foto: Ilustrasi/Kawan Jari News).

Ketua Umum FERADI WPI Tegaskan Pendampingan Hukum untuk Fam Fuk Tjhong Alias Uun Tetap Berjalan, Hormati Proses Penyidikan dan Hasil Pemeriksaan BK

Doc. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan keterangan kepada awak media dalam briefing pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mengklarifikasi isu besaran gaji manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih serta menjelaskan skema pembiayaan program Kopdes dan kebijakan bantuan fiskal kepada pemerintah daerah.

Menkeu Bantah Isu Gaji Manajer Kopdes Rp16 Juta, Pemerintah Belum Tetapkan Besaran Remunerasi

Doc. Ketua DPD FERADI WPI DKI Jakarta sekaligus anggota Tim Advokasi Fam Fuk Tjhong alias Pak Uun, Harriani Bianca Daryana, S.H., C.LA., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., memberikan keterangan kepada awak media terkait kedudukan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lebak. Menurutnya, LHP BK merupakan dokumen pemeriksaan etik internal yang tidak menghentikan maupun menggantikan proses penyidikan pidana yang masih berlangsung di Ditreskrimum Polda Banten. (Foto: Ilustrasi/Kawan Jari News)

Ketua DPD FERADI WPI Jakarta: Hasil Pemeriksaan BK DPRD Lebak Tidak Menghentikan Penyidikan Perkara Fam Fuk Tjhong alias Uun

Doc. Ketua Tim Advokasi Fam Fuk Tjhong alias Pak Uun, Adv. Revan Pratama Wijaya, S.H. (tengah), tangkapan layar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lebak Nomor 170/396-BK.DPRD/VII/2026 (kiri), dan Fam Fuk Tjhong alias Pak Uun (kanan). Kolase ini digunakan sebagai ilustrasi pemberitaan mengenai adanya perbedaan sejumlah poin antara isi LHP BK DPRD Lebak dengan keterangan Fam Fuk Tjhong, yang hingga saat ini masih menjadi bagian dari proses pembuktian dalam penyidikan Ditreskrimum Polda Banten. (Kolase/KawanJariNews.com)

LHP BK DPRD Lebak dan Keterangan Fam Fuk Tjhong Berbeda pada Sejumlah Poin, Proses Pembuktian Masih Berlangsung di Polda Banten

PMK15Tahun2026

Doc. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan keterangan kepada awak media dalam briefing pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mengklarifikasi isu besaran gaji manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih serta menjelaskan skema pembiayaan program Kopdes dan kebijakan bantuan fiskal kepada pemerintah daerah.

Menkeu Bantah Isu Gaji Manajer Kopdes Rp16 Juta, Pemerintah Belum Tetapkan Besaran Remunerasi

Nasional, Ekonomi & UMKM Desa, Pemerintah dan Politik|6 Agustus 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, membantah

banner 400x130

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.