banner 1080x250

Doc. Suasana persidangan perkara perdata antara mitra pengemudi dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026). Sidang memasuki tahap pemeriksaan ahli sebagai bagian dari proses pembuktian terkait sengketa kemitraan, tarif, dan biaya layanan transportasi berbasis aplikasi.

Sengketa Mitra GoCar dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Masuki Tahap Pemeriksaan Ahli di PN Jakarta Selatan

Doc. Petugas gabungan dari Polresta Banjarmasin, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP melakukan pengamanan serta pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di salah satu SPBU di Kota Banjarmasin, Selasa (26/5/2026). Kegiatan dilakukan untuk menjaga ketertiban dan mencegah dugaan praktik yang meresahkan masyarakat di area SPBU.

Petugas Gabungan Amankan Empat Orang Diduga Preman Saat Pengawasan BBM Bersubsidi di Banjarmasin

Doc. Kompilasi dokumentasi proses pendampingan hukum dan perkembangan penanganan dugaan pelanggaran disiplin oknum Kanit Reskrim Polsek Banjarsari Surakarta. Tampak tim kuasa hukum dari Subur Jaya dan Rekan bersama FERADI WPI saat mendampingi saksi dan pelapor di Bidpropam Polda Jawa Tengah, dokumentasi surat panggilan sidang disiplin, serta kendaraan Mitsubishi Pajero Sport yang menjadi objek perkara dugaan perampasan kendaraan di Surakarta.

Sidang Disiplin Oknum Kanit Reskrim Polsek Banjarsari Disorot Pelapor, Propam Polda Jateng Diminta Transparan

Doc. Keterangan foto: Menara Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) berdiri di tengah permukiman padat warga di kawasan Koja, Jakarta Utara. Keberadaan infrastruktur kelistrikan bertegangan tinggi yang berdekatan dengan hunian masyarakat menjadi sorotan terkait aspek keselamatan, tata ruang, dan kelayakan lingkungan permukiman.

Warga Koja Hidup di Bawah Bayang-Bayang SUTET, Risiko Keselamatan dan Hak Hunian Jadi Sorotan

Doc. Ilustrasi suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang menampilkan pelaksanaan salat Id, hewan kurban, serta informasi kesepakatan penetapan Idul Adha 27 Mei 2026 oleh Pemerintah, PBNU, dan Muhammadiyah.

Pemerintah, NU, dan Muhammadiyah Sepakat: Idul Adha 1447 H Jatuh pada 27 Mei 2026

PajakIndonesia

Doc. Yulianto Kiswocahyono berjabat tangan dengan perwakilan Kanwil DJP Jawa Timur I usai audiensi antara KADIN Jawa Timur dan Kanwil DJP Jawa Timur I di Surabaya, Senin (27/4/2026).

Yulianto Kiswocahyono Dampingi Audiensi KADIN Jatim ke Kanwil DJP Jawa Timur I

Uncategorized|27 April 2026

KawanJariNews.com – SURABAYA – Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Provinsi Jawa

banner 400x130

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, seorang konsultan pajak, dengan latar belakang judul "Tarif Pajak Global 2024-2025: Di Mana Posisi Indonesia?". Foto ini digunakan sebagai ilustrasi untuk artikel yang membahas tarif pajak global dan posisi Indonesia di dalamnya, dengan Yulianto sebagai narasumber. Gambar hanya ilustrasi. (Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Tarif Pajak Global 2024–2025, Di Mana Posisi Indonesia?

Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Opini & Advokasi |4 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Pajak adalah nadi pembangunan. Melalui pajak, negara membiayai

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, seorang konsultan pajak yang memberikan penjelasan terkait isu pajak amplop pernikahan. Dalam wawancara tersebut, Yulianto menegaskan bahwa pemberian uang dalam acara pernikahan atau hajatan, seperti amplop kondangan, tidak dikenakan pajak, karena tidak memenuhi kriteria objek pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Ia mengungkapkan bahwa pemberian tersebut bersifat insidental dan pribadi, sehingga tidak terkait dengan kegiatan usaha atau pekerjaan yang berulang. Yulianto juga mengapresiasi klarifikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna menghindari kesalahpahaman publik terkait isu ini. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Amplop Pernikahan Kena Pajak? Begini Penjelasan DJP

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Isu Sosial & HAM, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|24 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 24 Juli 2025 – Isu rencana pengenaan pajak terhadap

Doc. Konsultan pajak Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP., saat berada di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dalam keterangannya, ia menyoroti rendahnya minat investor memanfaatkan fasilitas insentif pajak di IKN dan mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal serta ekosistem investasi. (Foto: Eko Wahyu - kawanjarinews.com).

Fasilitas Pajak di IKN Sepi Peminat, Pemerintah Diminta Evaluasi

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|22 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 22 Juli 2025 – Upaya pemerintah dalam menarik investasi

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP menyambut baik kebijakan pembinaan konsultan pajak oleh pemerintah, seraya menekankan pentingnya pelibatan asosiasi profesi dan pengawasan yang objektif, bukan sekadar administratif. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Penguatan Profesi Keuangan: Konsultan Pajak Masuk Prioritas Pembinaan 2026

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|18 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 18 Juli 2025 – Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (KEMENKEU),

Doc. Ilustrasi seorang pengguna sedang mengakses sertifikat digital melalui laptop, dikelilingi ikon-ikon digital seperti tanda centang, kalender, roda pengaturan, dan dokumen. Di pojok kiri atas, terdapat simbol hijau bertuliskan “CERTIFIED” yang menandakan kelulusan atau sertifikasi resmi. Catatan: Gambar ini hanya ilustrasi dan tidak menggambarkan situasi atau individu sebenarnya. (Iustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

USKP Go Digital: Sertifikat Kini Bisa Diakses Mandiri, Konsultan Pajak Sambut Positif

Teknologi & Inovasi, Ekonomi dan Bisnis, Nasional|10 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta,10 Juli 2025 – Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) memasuki

Doc. Ilustrasi kerja sama bilateral antara Indonesia dan Tiongkok di bidang perpajakan. Gambar menampilkan peta kedua negara dengan warna dan simbol bendera masing-masing, berlatar grafik digital yang mencerminkan integrasi teknologi dan sistem informasi. Visual ini merepresentasikan upaya Indonesia untuk belajar dari sistem perpajakan digital Tiongkok, termasuk penerapan Coretax, serta penguatan kepatuhan pajak dan pertukaran pengalaman antarnegara. (Ilustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Kerja Sama Pajak Indonesia–Tiongkok, Fokus pada Kepatuhan dan Teknologi

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Nasional|8 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 08 Juli 2025 – Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto,

Doc. Ilustrasi Karikatur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunjukkan kekhawatiran atas potensi tidak tercapainya target penerimaan pajak tahun 2025. Pemerintah memproyeksikan realisasi pajak hanya mencapai 94,9 persen dari target APBN. Tekanan berasal dari tingginya restitusi, batalnya kenaikan PPN, hingga perubahan skema dividen BUMN. Pemerintah siapkan sejumlah langkah strategis untuk menekan risiko shortfall dan menjaga keseimbangan fiskal nasional. (Ilustrasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Menkeu: Target Penerimaan Pajak 2025 Terancam Tak Tercapai, Pemerintah Siapkan Langkah Strategis

Pemerintahan Desa, Ekonomi & UMKM Desa, Peraturan Perundang-Undangan|3 Juli 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 03 Juli 2025 – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Doc. Ilustrasi aktivitas belanja daring melalui platform e-commerce. Pemerintah tengah merancang kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pelaku usaha digital yang memiliki omzet tahunan di atas Rp500 juta. Catatan: Gambar ini hanya bersifat ilustratif dan tidak menggambarkan situasi atau individu tertentu secara nyata. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Pemerintah Fokus Pajaki E-Commerce, Akademisi Dorong Langkah Lebih Adil

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Peraturan Perundang-Undangan|30 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 30 Juni 2025 – Rencana pemerintah untuk memberlakukan pemungutan

Doc. Tangkapan layar aplikasi CoreTax yang menampilkan pesan error "Web Server Is Down". Tangkapan layar ini menampilkan pesan kesalahan pada sistem CoreTax Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang menjadi salah satu poin kritik dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) terkait proses migrasi sistem administrasi perpajakan. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu).

Transisi CoreTax Tuai Kritik, IWPI Minta DJP Prioritaskan Kepercayaan Publik

Teknologi & Inovasi, Ekonomi dan Bisnis, Pemerintah dan Politik, Teknologi & Digital|28 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 28 Juni 2025 — Proses migrasi sistem administrasi perpajakan

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.