banner 1080x250

Doc. Petugas gabungan dari Satpol PP bersama unsur terkait melakukan penertiban bangunan permanen dan lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Rabu. Penertiban dilakukan terhadap bangunan yang menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdiri di atas lahan aset pemerintah daerah dan sebagian berada pada hak pengelolaan PT Jasa Marga.

Pemprov DKI Tertibkan Bangunan dan Lapak PKL di Jalan Kerja Bakti Makasar

Doc. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan paparan mengenai kondisi fiskal, termasuk perkembangan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dalam rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Paparan tersebut menjadi bagian dari pembahasan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara. (Sumber Foto: DPR RI)

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.043 Triliun pada Mei 2026, BI Catat Pertumbuhan 2,1 Persen

Doc. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta terkait proses usulan calon Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Prasetyo menyatakan surat usulan dari Jaksa Agung telah diterima dan saat ini sedang diproses sesuai mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA) sebelum keputusan Presiden ditetapkan.

Jaksa Agung Usulkan Kuntadi sebagai Calon Jampidsus, Menunggu Keputusan Presiden

Doc. Dr. Busrizalti, S.H., M.H. berfoto bersama Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular, usai perkuliahan mata kuliah Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Momen tersebut berlangsung setelah berakhirnya sesi pembelajaran dan diskusi akademik.

Dr. Busrizalti Bahas Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi Bersama Mahasiswa Magister UMT

Doc. Proses rukyatul hilal berlangsung di UIN Walisongo Semarang, Rabu (15/7/2026). Tim pengamat melakukan observasi posisi hilal menggunakan teleskop robotik sebagai bagian dari pemantauan awal bulan Safar 1448 Hijriah. Hasil pengamatan dari lokasi ini menjadi salah satu data rukyat yang dilaporkan sebagai bahan pertimbangan dalam Sidang Isbat Kementerian Agama RI.

Hilal Awal Safar 1448 H Berhasil Teramati dalam Rukyatul Hilal di UIN Walisongo Semarang

Pajak

Doc. Konsultan pajak senior sekaligus Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, saat memberikan pandangan terkait pengungkapan kasus TPPU hasil penggelapan pajak senilai Rp58,2 miliar. (Foto: Eko Wahyu | KawanJariNews.com).

DJP Ungkap Pencucian Uang dari Penggelapan Pajak Rp 58,2 Miliar, Aset TB Dibekukan

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan|4 November 2025

KawanJariNews.com – 4 November 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor

banner 400x130

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, pengamat kebijakan fiskal dan Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, saat memaparkan pentingnya sinkronisasi antara PPSP dan KUP dalam menjaga kepastian hukum serta efektivitas penagihan pajak. (Eko Wahyu | KawanJariNews.com).

Sinkronisasi Aturan Penagihan dan Sengketa Pajak Disorot, Pemerintah Diminta Tegaskan Pedoman PPSP–KUP

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik|20 Oktober 2025

KawanJariNews.com – Surabaya, 20 Oktober 2025 — Sejumlah praktisi dan pengamat perpajakan

Doc. Konsultan pajak sekaligus Ketua Komite Tetap Fiskal KADIN Jawa Timur, Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, menilai penerimaan pajak kripto sebesar Rp 1,61 triliun hingga Agustus 2025 sebagai capaian positif, namun menekankan perlunya penguatan tata kelola dan pengawasan sektor aset digital di Indonesia. (Foto: Eko Wahyu | KawanJariNews.com).

Penerimaan Pajak Kripto Tembus Rp 1,61 Triliun, Indodax Jadi Pemain Kunci

Ekonomi dan Bisnis, Teknologi & Digital, Teknologi & Inovasi|6 Oktober 2025

KawanJariNews.com — Jakarta, 6 Oktober 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat

Doc. Ilustrasi mengenai kebijakan pemblokiran rekening wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Isu ini menuai sorotan publik terkait kepastian hukum serta dampaknya bagi dunia usaha. Dalam pandangan Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, kebijakan pemblokiran sebaiknya dilakukan setelah adanya putusan tetap dari pengadilan pajak, demi menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum. (Eko Wahyu | KawanJariNews.com).

Pemblokiran Rekening Wajib Pajak: Langkah Kritis atau Hambatan Ekonomi?

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Nasional, Pemerintah dan Politik|1 Oktober 2025

KawanJariNews.com – Jakarta, 01 Oktober 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, Konsultan Pajak Senior sekaligus Ketua Komite Tetap Fiskal KADIN Jawa Timur, memberikan pandangan terkait putusan Pengadilan Pajak mengenai retur barang UMKM dan kepastian hukum PPN. Ilustrasi: Keadilan dan hukum pajak. Gambar ini hanya bersifat ilustratif dan tidak menggambarkan kejadian nyata. (Eko Wahyu | KawanJariNews.com).

Putusan Pengadilan Pajak dan Maknanya: Retur Barang UMKM, Faktur Sederhana, dan Kepastian Hukum PPN

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Peraturan Perundang-Undangan|29 September 2025

KawanJariNews.com – Jakarta, 29 September 2025 – Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28650/PP/M.XIII/16/2011

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, Konsultan Pajak sekaligus Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, memberikan pandangan terkait kebijakan pemerintah dalam pemindahan dana Rp200 triliun ke perbankan. (Foto: kawanJariNews.com).

Rp200 Triliun Dana Pemerintah Didorong ke Perbankan: Efektifkah untuk Pajak dan Ekonomi?

Ekonomi dan Bisnis, Nasional, Pemerintah dan Politik|16 September 2025

KawanJariNews.com – Surabaya, 16 September 2025 – Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengumumkan

Doc. Pengurus KADIN Jawa Timur berfoto bersama jajaran Kanwil DJP Jawa Timur III usai audiensi di Graha KADIN Jatim, Surabaya, Kamis (11/9/2025). Pertemuan diwarnai diskusi kritis terkait sistem perpajakan serta usulan hak pilih metode pelaporan pajak oleh wajib pajak. (Foto: Eko Wahyu – KawanJariNews.com).

Audiensi KADIN Jawa Timur dan DJP Kanwil III Diwarnai Masukan Kritis, Konsultan Pajak Usulkan Hak Pilih Sistem Perpajakan

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan|12 September 2025

KawanJariNews.com – Surabaya, 11 September 2025 – Audiensi antara Kamar Dagang dan

Doc. Suasana rapat di Gedung DPR RI saat isu kenaikan tunjangan wakil rakyat kembali menuai sorotan publik. Di tengah beban pajak rakyat yang semakin berat, tunjangan anggota DPR disebut melonjak hingga total pendapatan mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan. Kondisi ini memicu kritik masyarakat terkait ketidakadilan fiskal dan kesenjangan sosial antara rakyat kecil dan para pejabat negara. (NR – kawanjarinews.com).

Beban Pajak Rakyat Kian Berat, Tunjangan DPR Melonjak

Pemerintah dan Politik, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Nasional, Opini & Advokasi |23 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 23 Agustus 2025 – Isu ketidakadilan pajak dan kenaikan

Doc. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyamakan kewajiban membayar pajak dengan zakat dan wakaf menuai kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan, meski Menkeu menegaskan maksudnya adalah menekankan prinsip keadilan sosial bahwa dalam setiap rezeki terdapat hak orang lain. (NR – kawanjarinews.com).

Kontroversi Pernyataan Menkeu Sri Mulyani: Pajak Disamakan dengan Zakat dan Wakaf

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & Lingkungan|17 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuai kontroversi

Doc. Seorang warga Pekalongan yang berprofesi sebagai tukang jahit duduk di rumahnya usai menerima kunjungan pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekalongan untuk verifikasi data terkait SP2DK senilai Rp 2,9 miliar. DJP menegaskan kedatangan petugas bukan untuk menagih, melainkan memeriksa dugaan penyalahgunaan identitas. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

DJP Klarifikasi SP2DK Rp2,9 Miliar untuk Tukang Jahit Pekalongan

Hukum, Sosial & Lingkungan, Ekonomi dan Bisnis, Isu Sosial & HAM|11 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Pekalongan, 11 Agustus 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.