banner 1080x250

Doc. Petugas gabungan dari Satpol PP bersama unsur terkait melakukan penertiban bangunan permanen dan lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Rabu. Penertiban dilakukan terhadap bangunan yang menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdiri di atas lahan aset pemerintah daerah dan sebagian berada pada hak pengelolaan PT Jasa Marga.

Pemprov DKI Tertibkan Bangunan dan Lapak PKL di Jalan Kerja Bakti Makasar

Doc. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan paparan mengenai kondisi fiskal, termasuk perkembangan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dalam rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Paparan tersebut menjadi bagian dari pembahasan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara. (Sumber Foto: DPR RI)

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.043 Triliun pada Mei 2026, BI Catat Pertumbuhan 2,1 Persen

Doc. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta terkait proses usulan calon Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Prasetyo menyatakan surat usulan dari Jaksa Agung telah diterima dan saat ini sedang diproses sesuai mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA) sebelum keputusan Presiden ditetapkan.

Jaksa Agung Usulkan Kuntadi sebagai Calon Jampidsus, Menunggu Keputusan Presiden

Doc. Dr. Busrizalti, S.H., M.H. berfoto bersama Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular, usai perkuliahan mata kuliah Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Momen tersebut berlangsung setelah berakhirnya sesi pembelajaran dan diskusi akademik.

Dr. Busrizalti Bahas Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi Bersama Mahasiswa Magister UMT

Doc. Proses rukyatul hilal berlangsung di UIN Walisongo Semarang, Rabu (15/7/2026). Tim pengamat melakukan observasi posisi hilal menggunakan teleskop robotik sebagai bagian dari pemantauan awal bulan Safar 1448 Hijriah. Hasil pengamatan dari lokasi ini menjadi salah satu data rukyat yang dilaporkan sebagai bahan pertimbangan dalam Sidang Isbat Kementerian Agama RI.

Hilal Awal Safar 1448 H Berhasil Teramati dalam Rukyatul Hilal di UIN Walisongo Semarang

kuasahukumpajak

Doc. Ketua Umum FERADI TAX CONSULTANT, Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., usai resmi mengumumkan pengesahan badan hukum Perkumpulan Forum Era Adil Tax Consultant berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0004519.AH.01.07.TAHUN 2026 di Kota Semarang. (Dok. FERADI TAX CONSULTANT).

Perkumpulan FERADI Tax Consultant Resmi Berbadan Hukum Kemenkumham RI

Hukum|14 Juli 2026

KawanJariNews.com – SEMARANG – Perkumpulan Forum Era Adil Tax Consultant (FERADI TAX

banner 400x130

Doc. Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld, S.E., S.H., Ak., CA menjadi narasumber utama dalam Webinar Nasional P5I ke-30 bertema “Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak: Upaya Mengubah Rechtsstaat Menjadi Taxstaat” yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia (P5I) pada Jumat, 8 Agustus 2025, secara daring melalui Zoom Meeting. Acara ini membahas implikasi draf RPMK terhadap independensi kuasa hukum dan reformasi sistem peradilan perpajakan di Indonesia. (Foto: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

P5I Selenggarakan Webinar Nasional Bahas RPMK Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak: Dorong Reformasi Keadilan Perpajakan

Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|9 Agustus 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 9 Agustus 2025 – Dalam rangka mengembangkan sistem perpajakan

Doc. Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Rinto Setiyawan, menyampaikan pandangannya dalam diskusi daring terkait kewenangan Kementerian Keuangan dalam mengatur syarat kuasa hukum di pengadilan pajak. Dalam kesempatan tersebut, Rinto menyoroti pentingnya merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi dan menekankan bahwa pengaturan profesi kuasa hukum seharusnya menjadi domain lembaga peradilan, bukan eksekutif. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu - Sumber: Tangkapan layar dari kanal YouTube IWPI).

IWPI Soroti Kewenangan Kemenkeu dalam Atur Syarat Kuasa Hukum Pajak

Pemerintah dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Peraturan Perundang-Undangan|20 Juni 2025

kawanjarinews.com – Jakarta, 20 Juni 2025 — Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.