banner 1080x250

Doc. Tim Hukum SUBUR JAYA LAWFIRM bersama jajaran DPP FERADI WPI berfoto bersama usai menghadiri sidang lanjutan perkara perdata Nomor 292/Pdt.G/2026/PN Smg di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (6/8/2026). Persidangan ditunda hingga 13 Agustus 2026 setelah Tergugat I tidak hadir dalam persidangan.

DPP FERADI WPI Kawal Sidang Perkara Perdata Nomor 292/Pdt.G/2026/PN Smg, Sidang Ditunda hingga 13 Agustus 2026

Doc. Flyer layanan Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPD FERADI WPI Banten yang memuat informasi pelayanan konsultasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat, meliputi perkara pidana, perdata, litigasi, dan nonlitigasi, beserta alamat kantor dan kontak layanan yang dapat dihubungi.

DPD FERADI WPI Banten Gelar Program Kamis Berkah, Perkuat Kepedulian Sosial dan Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat

Doc. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, memberikan keterangan kepada awak media mengenai perkembangan penyidikan dugaan aliran dana sebesar 12.500 Dolar Singapura yang diduga berkaitan dengan pengurusan izin pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana SGD12.500 dari Bupati Nonaktif Kuansing ke Pejabat Kementerian Kehutanan

Doc. Ketua Umum sekaligus Pendiri FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX. (tengah), bersama Fam Fuk Tjhong alias Pak Uun (kiri), menyampaikan komitmen FERADI WPI untuk terus memberikan pendampingan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani Ditreskrimum Polda Banten. Organisasi juga menegaskan penghormatan terhadap proses penyidikan yang masih berlangsung serta mekanisme pemeriksaan etik yang dilakukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lebak. (Foto: Ilustrasi/Kawan Jari News).

Ketua Umum FERADI WPI Tegaskan Pendampingan Hukum untuk Fam Fuk Tjhong Alias Uun Tetap Berjalan, Hormati Proses Penyidikan dan Hasil Pemeriksaan BK

Doc. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan keterangan kepada awak media dalam briefing pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mengklarifikasi isu besaran gaji manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih serta menjelaskan skema pembiayaan program Kopdes dan kebijakan bantuan fiskal kepada pemerintah daerah.

Menkeu Bantah Isu Gaji Manajer Kopdes Rp16 Juta, Pemerintah Belum Tetapkan Besaran Remunerasi

KamisBerkah

Doc. Flyer layanan Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPD FERADI WPI Banten yang memuat informasi pelayanan konsultasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat, meliputi perkara pidana, perdata, litigasi, dan nonlitigasi, beserta alamat kantor dan kontak layanan yang dapat dihubungi.

DPD FERADI WPI Banten Gelar Program Kamis Berkah, Perkuat Kepedulian Sosial dan Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat

Advertorial & Kemitraan, Organisasi Hukum & Advokat|6 Agustus 2026

KawanJariNews.com – BANTEN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FERADI WPI Banten kembali

banner 400x130

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.