banner 1080x250

Doc. Tiga peneliti Universitas Mpu Tantular, Dr. Appe Hamonangan Hutauruk, S.H., M.H., Eko Wahyu Pramono, S.Tr.P., S.Ak., dan Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, yang menulis kajian akademik mengenai batas kewenangan delegasi Menteri Keuangan dalam pengaturan Kuasa Wajib Pajak melalui PMK Nomor 44 Tahun 2026.

Tiga Peneliti Universitas Mpu Tantular Soroti Batas Kewenangan dalam PMK 44 Tahun 2026

Doc. Yoshua Rivaldo, S.K.M., C.MDF., C.PFW., C.JKJ., C.FTAX., yang ditunjuk sebagai Mediator Non-Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Keputusan Ketua PN Jakarta Barat Nomor 273/KPN.W10-U2/KP.7.4/VIII/2026.

Lulusan FERADI MEDIATORE Yoshua Rivaldo Sah sebagai Mediator Non-Hakim di PN Jakarta Barat

Doc. Kompilasi sejumlah momen saat pekerja mengikuti perlombaan bola voli, bulu tangkis, dan sepak bola dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan PT Samick Indonesia, Kabupaten Bogor, Minggu (16/8/2026).

Semarak HUT RI ke-81, Pekerja PT Samick Indonesia Gelar Lomba Olahraga di Bogor

Doc. Kolase ilustrasi menampilkan Fam Fuk Tjhong alias Uun bersama jajaran Tim Advokasi FERADI WPI–Subur Jaya Lawfirm yang tengah mempersiapkan langkah pengaduan ke Mabes Polri terkait penanganan perkara yang dilaporkan Uun. Ilustrasi ini menggambarkan rencana permohonan agar perkara mendapat perhatian dan pengawasan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

UUN Sampaikan Keberatan atas Penanganan Perkara, FERADI WPI–Subur Jaya Lawfirm Dampingi Persiapan Pengaduan ke Mabes Polri

Doc. Keterangan Gambar Ilustrasi: Tim hukum dari FERADI WPI dan Subur Jaya Law Firm bersama Rubiyati saat mempersiapkan langkah hukum terkait rencana gugatan pembatalan lelang yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Kendal.

FERADI WPI dan Subur Jaya Law Firm Siapkan Gugatan Pembatalan Lelang Tanah Rubiyati ke PN Kendal

HukumAdministrasi

Doc. Tiga peneliti Universitas Mpu Tantular, Dr. Appe Hamonangan Hutauruk, S.H., M.H., Eko Wahyu Pramono, S.Tr.P., S.Ak., dan Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, yang menulis kajian akademik mengenai batas kewenangan delegasi Menteri Keuangan dalam pengaturan Kuasa Wajib Pajak melalui PMK Nomor 44 Tahun 2026.

Tiga Peneliti Universitas Mpu Tantular Soroti Batas Kewenangan dalam PMK 44 Tahun 2026

Hukum, Peraturan Perundang-Undangan|21 Agustus 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Pengaturan mengenai Kuasa Wajib Pajak dalam Peraturan Menteri

banner 400x130

Doc. Dr. Appe Hutauruk, S.H., M.H., Eko Wahyu Pramono, S.Tr.P., S.Ak., dan Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., tiga akademisi Universitas Mpu Tantular sekaligus penulis artikel ilmiah yang mengkaji batas kewenangan delegasi Menteri Keuangan dalam pengaturan kuasa Wajib Pajak berdasarkan PMK Nomor 44 Tahun 2026, yang dijadwalkan terbit pada Journal of Law, Politic and Humanities (JLPH) terakreditasi SINTA 3.

Artikel SINTA 3 Akademisi Universitas Mpu Tantular Bahas Batas Kewenangan Menteri Keuangan dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026

Advertorial & Kemitraan, Hukum, Peraturan Perundang-Undangan|18 Juli 2026

KawanJariNews.com – SURABAYA – Sebuah artikel ilmiah yang mengkaji batas kewenangan delegasi

Doc. Kuasa hukum Sekretaris Daerah Kota Cilegon saat berada di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengikuti proses persidangan terkait sengketa jabatan Sekda Cilegon.

Kuasa Hukum Sekda Cilegon Kritik Desakan Cabut Gugatan PTUN

Pemerintah dan Politik, Kasus Pengadilan|2 Mei 20262 Mei 2026

KawanJariNews.com – SERANG — Pernyataan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah yang menyarankan

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.