banner 1080x250

Doc. Revan Pratama Wijaya, SH., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI, yang dikenal aktif dalam kegiatan organisasi dan pendampingan hukum. Revan disebut Ketua Umum FERADI WPI Adv. Donny Andretti sebagai salah satu figur yang memiliki keberanian, loyalitas, dan dedikasi dalam menjalankan tugas organisasi maupun menangani berbagai perkara hukum.

Revan Pratama Wijaya, Sosok yang Disebut Mampu Menangani Perkara Hukum Rumit dan Sulit

Doc. Foto udara memperlihatkan titik lokasi kebakaran di kawasan permukiman Jalan Batu Ceper 8, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026). Kebakaran berdampak pada sedikitnya 114 rumah dan sekitar 880 warga berdasarkan data awal.

Kebakaran di Kebon Kelapa Gambir, 114 Rumah Terdampak dan 880 Warga Terimbas

Doc. Kuasa hukum bersama korban HW berfoto di depan Pengadilan Negeri Jakarta Barat usai mengikuti persidangan perkara penganiayaan berat, setelah majelis hakim membacakan putusan terhadap terdakwa ANT.

PN Jakarta Barat Vonis Pengajar Rumah Quran 7 Tahun dalam Perkara Penganiayaan Berat

Doc. Tim Kuasa Hukum Fam Fuk Tjhong alias Uun, termasuk Revan Pratama Wijaya dan Donny Andretti, dalam ilustrasi terkait surat undangan gelar perkara dari Ditreskrimum Polda Banten yang diterima pada pukul 09.14 WIB untuk agenda pukul 10.00 WIB, Senin, 31 Agustus 2026. Ilustrasi menampilkan dokumen undangan dan surat permohonan penjadwalan ulang sebagai konteks pemberitaan. Foto ilustrasi.

Undangan Gelar Perkara Diterima 46 Menit Sebelum Agenda, Kuasa Hukum Uun Minta Penjadwalan Ulang

Doc. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan sambutan dalam kegiatan Generus Fun (Gfun) 2026 dan jalan sehat yang digelar di kompleks Masjid Al-Wali, Kota Semarang, Sabtu, 30 Agustus 2026.

Wali Kota Semarang Hadiri Jalan Sehat LDII di Masjid Al-Wali

DueProcessOfLaw

Doc. Tiga peneliti Universitas Mpu Tantular, Dr. Appe Hamonangan Hutauruk, S.H., M.H., Eko Wahyu Pramono, S.Tr.P., S.Ak., dan Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, yang menulis kajian akademik mengenai batas kewenangan delegasi Menteri Keuangan dalam pengaturan Kuasa Wajib Pajak melalui PMK Nomor 44 Tahun 2026.

Tiga Peneliti Universitas Mpu Tantular Soroti Batas Kewenangan dalam PMK 44 Tahun 2026

Hukum, Peraturan Perundang-Undangan|21 Agustus 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Pengaturan mengenai Kuasa Wajib Pajak dalam Peraturan Menteri

banner 400x130

Doc. Ilustrasi Pendampingan Hukum: Tim Advokasi Uun dari Subur Jaya Lawfirm-FERADI WPI, yang diwakili oleh Harriani Bianca Daryana (kiri), mendampingi Fam Fuk Tjhong alias Uun (kanan) dalam upaya hukum pencarian keadilan. Gambar ini merepresentasikan komitmen tim advokasi untuk mengawal proses penyidikan dengan transparan, membedah isi surat SP2HP, dan memastikan perlindungan hukum bagi korban, sebagaimana dimuat dalam materi berita.

Harriani Bianca Daryana Tekankan Perlindungan Korban dan Pengawasan Penanganan Perkara Uun

Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Kriminalitas|13 Agustus 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP FERADI WPI sekaligus Ketua

Doc. Revan Pratama Wijaya Soroti LHP BK DPRD Lebak Terkait Kasus Uun Foto komposit ini menampilkan Revan Pratama Wijaya, Ketua Tim Advokasi Fam Fuk Tjhong (Pak Uun), memberikan tanggapan kepada awak media. Di latar belakang, terlihat dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lebak yang menjadi pokok sorotannya terkait perkara penculikan dan pengeroyokan. Revan menekankan bahwa meskipun LHP BK telah keluar, proses hukum di kepolisian masih terus berjalan. Foto/Ilustrasi: KawanJariNews.com

Revan Pratama Wijaya Soroti Frasa dalam LHP BK DPRD Lebak Terkait Perkara Fam Fuk Tjhong alias Uun, Tegaskan Pembuktian Pidana Tetap Ranah Penyidik

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Investigasi & Opini, Isu Sosial & HAM, Pemerintah dan Politik|9 Agustus 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Ketua Tim Advokasi Fam Fuk Tjhong alias Pak

Doc. Ketua Umum sekaligus Pendiri FERADI WPI, Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX. (tengah), bersama Fam Fuk Tjhong alias Pak Uun (kiri), menyampaikan komitmen FERADI WPI untuk terus memberikan pendampingan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani Ditreskrimum Polda Banten. Organisasi juga menegaskan penghormatan terhadap proses penyidikan yang masih berlangsung serta mekanisme pemeriksaan etik yang dilakukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lebak. (Foto: Ilustrasi/Kawan Jari News).

Ketua Umum FERADI WPI Tegaskan Pendampingan Hukum untuk Fam Fuk Tjhong Alias Uun Tetap Berjalan, Hormati Proses Penyidikan dan Hasil Pemeriksaan BK

Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM, Organisasi Hukum & Advokat|6 Agustus 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Ketua Umum sekaligus Pendiri FERADI WPI, Adv. Donny

Doc. Ketua DPD FERADI WPI DKI Jakarta sekaligus anggota Tim Advokasi Fam Fuk Tjhong alias Pak Uun, Harriani Bianca Daryana, S.H., C.LA., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., memberikan keterangan kepada awak media terkait kedudukan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lebak. Menurutnya, LHP BK merupakan dokumen pemeriksaan etik internal yang tidak menghentikan maupun menggantikan proses penyidikan pidana yang masih berlangsung di Ditreskrimum Polda Banten. (Foto: Ilustrasi/Kawan Jari News)

Ketua DPD FERADI WPI Jakarta: Hasil Pemeriksaan BK DPRD Lebak Tidak Menghentikan Penyidikan Perkara Fam Fuk Tjhong alias Uun

Hukum, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Investigasi & Eksklusif|6 Agustus 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Ketua DPD FERADI WPI DKI Jakarta yang juga

Doc. Ketua Tim Advokasi Fam Fuk Tjhong alias Pak Uun, Adv. Revan Pratama Wijaya, S.H. (tengah), tangkapan layar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lebak Nomor 170/396-BK.DPRD/VII/2026 (kiri), dan Fam Fuk Tjhong alias Pak Uun (kanan). Kolase ini digunakan sebagai ilustrasi pemberitaan mengenai adanya perbedaan sejumlah poin antara isi LHP BK DPRD Lebak dengan keterangan Fam Fuk Tjhong, yang hingga saat ini masih menjadi bagian dari proses pembuktian dalam penyidikan Ditreskrimum Polda Banten. (Kolase/KawanJariNews.com)

LHP BK DPRD Lebak dan Keterangan Fam Fuk Tjhong Berbeda pada Sejumlah Poin, Proses Pembuktian Masih Berlangsung di Polda Banten

Investigasi & Eksklusif, Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Isu Sosial & HAM|6 Agustus 2026

KawanJariNews.com – JAKARTA – Sejumlah perbedaan keterangan muncul antara isi Laporan Hasil

Doc. Dari kiri ke kanan: Ketua Umum FERADI WPI Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., Fam Fuk Tjhong alias Pak Uun, dan anggota Tim Advokasi FERADI WPI sekaligus Ketua DPD FERADI WPI Banten Adv. Cecilia Natasya Tionardi, S.H., S.E., M.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., berfoto bersama usai memberikan keterangan kepada awak media terkait perkembangan pendampingan hukum dalam perkara yang dilaporkan Pak Uun.

Advokat Cecilia: Penyitaan Handphone Merupakan Mekanisme Hukum, Saya Akan Kooperatif Apabila Diminta Penyidik

Etika & Profesionalisme Hukum, Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan, Investigasi & Eksklusif, Isu Sosial & HAM, Kriminalitas, Organisasi Hukum & Advokat|5 Agustus 2026

KawanJariNews.com – BANTEN – Proses penyidikan perkara dugaan pengeroyokan, dugaan perampasan kemerdekaan,

Doc. Dr. Appe Hutauruk, S.H., M.H., Eko Wahyu Pramono, S.Tr.P., S.Ak., dan Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., tiga akademisi Universitas Mpu Tantular sekaligus penulis artikel ilmiah yang mengkaji batas kewenangan delegasi Menteri Keuangan dalam pengaturan kuasa Wajib Pajak berdasarkan PMK Nomor 44 Tahun 2026, yang dijadwalkan terbit pada Journal of Law, Politic and Humanities (JLPH) terakreditasi SINTA 3.

Artikel SINTA 3 Akademisi Universitas Mpu Tantular Bahas Batas Kewenangan Menteri Keuangan dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026

Advertorial & Kemitraan, Hukum, Peraturan Perundang-Undangan|18 Juli 2026

KawanJariNews.com – SURABAYA – Sebuah artikel ilmiah yang mengkaji batas kewenangan delegasi

Doc. Tim Kuasa Hukum FERADI WPI bersama Firma Hukum Subur Jaya, Adv. Donny Andretti (kiri), Eko Affandy (tengah), dan pihak pelapor, berfoto di depan Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Tengah sambil menunjukkan bundel dokumen yang berkaitan dengan proses pendampingan hukum dalam perkara dugaan pemalsuan surat dan/atau akta otentik yang tengah ditangani penyidik.

FERADI WPI dan Firma Hukum Subur Jaya Dampingi Penanganan Dugaan Pemalsuan Akta Otentik di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah

Hukum, Hukum, Sosial & Lingkungan|2 Juli 2026

KawanJariNews.com – SEMARANG – Tim Kuasa Hukum FERADI WPI bersama Firma Hukum

Doc. Ilustrasi kolase Yaqut Cholil Qoumas dan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Foto ini digunakan sebagai ilustrasi pemberitaan terkait pengajuan praperadilan dan bukan diambil secara langsung pada saat Yaqut mengajukan permohonan praperadilan. (NR).

Yaqut Cholil Qoumas Ajukan Praperadilan atas Status Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Hukum, Sosial & Lingkungan, Kasus Pengadilan|13 Februari 202613 Februari 2026

KawanJariNews.com – Mantan Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, mengajukan gugatan

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.