banner 1080x250

Doc. Yulianto Kiswocahyono usai menjalani prosesi pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya, Jumat (17/4/2026), sebagai penanda dimulainya peran profesional di bidang hukum.

Yulianto Kiswocahyono Tegaskan Kiprah di Bidang Hukum dan Perpajakan Usai Disumpah sebagai Advokat

Doc. Yulianto Kiswocahyono usai mengikuti prosesi pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya, Jumat (17/4/2026), yang menandai dimulainya tanggung jawab profesinya sebagai advokat.

Yulianto Kiswocahyono Resmi Disumpah sebagai Advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya, Tegaskan Komitmen Profesi dan Integritas Hukum

Doc. Anggota Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan pandangan dan kritik dalam rapat kerja bersama pemerintah di ruang Komisi IX DPR RI, Jakarta, terkait kebijakan penonaktifan peserta BPJS PBI dan alokasi anggaran negara. (Sumber: Parlemen TV).

DPR Sentil Pemerintah: Anggaran Motor Trail BGN Disorot di Tengah Penonaktifan 20 Persen Peserta BPJS PBI

Doc. Ketua Komisi IX DPR RI saat menyampaikan kritik dan pertanyaan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan dalam rapat kerja di ruang Komisi IX DPR RI, Rabu (15/4/2026), terkait mekanisme reaktivasi peserta JKN dalam kondisi darurat. (Sumber: Parlemen TV).

Ketua Komisi IX DPR RI Cecar Dirut BPJS Kesehatan soal Reaktivasi Peserta Saat Pasien Kritis

Doc. Suasana rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Rabu (15/4/2026), yang membahas penonaktifan peserta BPJS PBI serta dampaknya terhadap layanan kesehatan masyarakat. (Sumber: Parlemen TV).

Komisi IX DPR Soroti Penonaktifan 11 Juta Peserta BPJS PBI dalam Rapat dengan Menkes dan Mensos

djpkalah

Doc. Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, di depan ruang sidang Pengadilan Pajak Surabaya pada tanggal. Dalam beberapa tahun terakhir, ia aktif menangani perkara sengketa pajak dan turut menyerukan evaluasi terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurutnya, peningkatan jumlah gugatan pajak menunjukkan perlunya reformasi struktural dalam sistem penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia. (Foto Dokumentasi: Eko Wahyu – kawanjarinews.com).

Fenomena Gugatan di Pengadilan Pajak Meningkat, Konsultan Minta Evaluasi Kinerja DJP

Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Nasional, Pemerintah dan Politik, Peraturan Perundang-Undangan|4 Juli 2025

kawanjarinews.com – Surabaya, 4 Juli 2025 — Peningkatan jumlah perkara sengketa perpajakan

banner 400x130

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.