banner 1080x250

KawanJariNews.com Layani Publikasi Pengumuman Hukum dan Pengumuman Resmi Melalui Media Cetak Koran

Doc. Petugas Kepolisian dari Polresta Banjarmasin memberikan keterangan kepada awak media dalam konferensi pers terkait pengungkapan kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan seorang pria berinisial AA (19) meninggal dunia. Dalam kesempatan tersebut, penyidik memaparkan perkembangan penanganan perkara, termasuk penetapan seorang tersangka yang kini menjalani proses hukum.

Pria Meninggal Diduga Dianiaya di Banjarmasin, Polisi Tetapkan Satu Tersangka

Doc. Petugas gabungan dari Satpol PP bersama unsur terkait melakukan penertiban bangunan permanen dan lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Rabu. Penertiban dilakukan terhadap bangunan yang menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdiri di atas lahan aset pemerintah daerah dan sebagian berada pada hak pengelolaan PT Jasa Marga.

Pemprov DKI Tertibkan Bangunan dan Lapak PKL di Jalan Kerja Bakti Makasar

Doc. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan paparan mengenai kondisi fiskal, termasuk perkembangan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dalam rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Paparan tersebut menjadi bagian dari pembahasan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara. (Sumber Foto: DPR RI)

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.043 Triliun pada Mei 2026, BI Catat Pertumbuhan 2,1 Persen

Doc. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta terkait proses usulan calon Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Prasetyo menyatakan surat usulan dari Jaksa Agung telah diterima dan saat ini sedang diproses sesuai mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA) sebelum keputusan Presiden ditetapkan.

Jaksa Agung Usulkan Kuntadi sebagai Calon Jampidsus, Menunggu Keputusan Presiden

DesaTanpaKorupsi

Doc. Gambar ini hanya bersifat ilustrasi dan tidak menggambarkan kejadian atau lokasi tertentu secara nyata. Ilustrasi ini merepresentasikan isu proyek fiktif di desa, yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan desa. Dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa menjadi hal yang mutlak. Proyek fiktif, seperti pembangunan yang tidak dilaksanakan atau pengadaan barang yang tidak ada, merupakan bentuk penyimpangan anggaran yang dapat diproses secara hukum. Pengawasan masyarakat, peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta keterlibatan warga dalam Musyawarah Desa menjadi kunci dalam mencegah praktik korupsi di tingkat desa. Ilustrasi ini mengajak masyarakat untuk lebih peduli, aktif, dan kritis dalam mengawal pembangunan desa agar tetap berintegritas dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. (Doc. NR).

Apa Itu Proyek Fiktif di Desa? Kenali Modus, Dampak, dan Cara Mengawasinya

Berita Desa & Pembangunan Daerah, Dana Desa & Anggaran, Hukum, Konflik & Permasalahan Desa, Nasional, Pemerintah dan Politik, Pemerintahan Desa|9 April 2025

kawanjarinews.com — Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua

banner 400x130

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.