KawanJariNews.com – JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan instruksi tegas terkait reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Presiden meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan DJBC apabila dinilai tidak mampu memperbaiki kinerja lembaga tersebut.
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih membayangi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mulai dari lambannya pelayanan publik, inefisiensi birokrasi, hingga dugaan penyimpangan wewenang di lingkungan instansi tersebut.
Presiden menegaskan bahwa evaluasi terhadap pejabat negara harus dilakukan berdasarkan capaian kinerja dan akuntabilitas, bukan semata-mata pada lamanya masa jabatan.
“Kalau tidak mampu memperbaiki kinerja, harus dievaluasi dan diganti,” tegas Presiden dalam rapat tersebut.
Sorotan Presiden juga mengarah pada perlunya reformasi birokrasi secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan. Ia meminta para menteri, kepala lembaga, dan pimpinan instansi negara melakukan pembenahan internal secara serius serta tidak membiarkan budaya kerja lamban terus berlangsung.
Dalam pidatonya, Presiden mengkritik pola birokrasi yang dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Ia menekankan bahwa seluruh aparatur negara harus bekerja secara profesional, cepat, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini, Djaka Budhi Utama, turut menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut. Djaka diketahui dilantik pada Mei 2025, beberapa bulan setelah Presiden Prabowo mulai menjalankan pemerintahan.
Selain reformasi birokrasi, Presiden juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pemerintahan dan penegakan integritas aparatur negara. Pemerintah disebut akan memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan sistem pemantauan digital dan teknologi penginderaan untuk mendukung transparansi serta mendeteksi potensi pelanggaran.
Presiden juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik dengan melaporkan dugaan pelanggaran yang disertai bukti pendukung.
Di bidang ekonomi, Presiden memaparkan sejumlah program strategis nasional, termasuk pengembangan Koperasi Merah Putih yang ditargetkan mencapai 20 ribu unit operasional pada Agustus 2026 dan lebih dari 60 ribu unit hingga akhir tahun.
Program tersebut disebut bertujuan memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat lokal. Pemerintah juga tengah mempercepat pengembangan energi alternatif, termasuk bahan bakar berbasis kelapa sawit, pengembangan energi terbarukan, serta pembangunan pembangkit listrik tenaga surya.
Presiden menegaskan bahwa seluruh agenda reformasi birokrasi dan pembangunan ekonomi dilakukan untuk memperkuat ketahanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Presiden, aparatur sipil negara harus memahami bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.
Pidato tersebut sekaligus menjadi penegasan arah pemerintahan dalam memperkuat reformasi birokrasi, pengawasan aparatur negara, serta pembangunan ekonomi berbasis kemandirian nasional di tengah tantangan global dan dinamika ekonomi internasional.
