kawanjarinews.com – Pati, 13 Agustus 2025 – Warga Pati kembali menggelar aksi demonstrasi untuk mendesak mundurnya Bupati Pati, Sudewo. Demonstrasi yang berlangsung pada Rabu (13/8) ini dipicu oleh kebijakan kontroversial yang sempat diajukan oleh Bupati Sudewo, yaitu rencana untuk menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250 persen. Meskipun kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan, tuntutan massa kini beralih kepada permintaan agar Bupati Sudewo mengundurkan diri.
Selama demonstrasi, peserta aksi turut mengibarkan bendera One Piece, menurut masa aksi demonstrasi bendera One Piece diartikan sebagai simbol ketidakadilan dan korupsi dalam kekuasaan sekaligus menjadi simbol harapan untuk perubahan dalam sistem pemerintahan daerah. Sebagian peserta aksi mengangkat bendera Merah Putih yang dipadukan dengan bendera One Piece, sementara lainnya hanya mengibarkan bendera One Piece.
Aksi ini berlangsung dengan semangat tinggi meski kebijakan yang menjadi pemicu aksi telah dibatalkan. Peserta aksi terus berdatangan sejak pagi, dengan perkiraan jumlah massa yang mencapai lebih dari 100 ribu orang dua kali lipat dari tantangan 50 ribu massa yang sebelumnya dilontarkan oleh Bupati Sudewo.
“Persiapan hari ini diperkirakan akan mencapai lebih dari 100 ribu orang, melebihi tantangan 50 ribu yang diberikan sebelumnya,” ujar Ahmad Husein, inisiator aksi.
Dalam demonstrasi ini, para peserta membawa berbagai atribut, termasuk keranda jenazah bertuliskan “Keranda Penipu”, truk orasi, dan spanduk yang berisi tuntutan agar Bupati Sudewo mundur.
Mereka menegaskan bahwa akan terus menggelar aksi setiap hari hingga tuntutan mereka dipenuhi. “Kami akan tetap bertahan di sini (Alun-Alun Pati) jika Bupati tidak lengser hari ini,” tegas Husein, yang disambut seruan “Bupati Pati Sudewo Harus Lengser” dari peserta aksi.
Tanggapan dari Pihak Pemprov dan Bupati Sudewo
Bupati Sudewo, melalui juru bicara, mengungkapkan bahwa kebijakan untuk menaikkan pajak bumi dan bangunan tersebut sebenarnya dirancang untuk memperbaiki perekonomian daerah. Meskipun kebijakan ini menuai berbagai pro dan kontra di masyarakat, Bupati Sudewo membatalkan kebijakan tersebut. “Kami berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada,” ujar juru bicara Bupati.
Namun, meskipun kebijakan tersebut telah dibatalkan, sebagian besar warga Pati merasa kecewa dengan kepemimpinan Bupati Sudewo. Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tuntutan mereka kini berfokus pada permintaan agar Bupati Sudewo mengundurkan diri.
Pemerintah daerah juga berjanji akan terus berkomunikasi dengan masyarakat untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak.
Baca juga: DPR RI Desak Kemendagri Panggil Bupati Pati Terkait Kenaikan Pajak 250%
