kawanjarinews.com – Jakarta, 01 Juli 2025 – Pemerintah menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan strategi pembiayaan apabila defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam wawancara dengan Bloomberg TV, Kamis (26/6/2025).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa saat ini target defisit APBN berada pada kisaran 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, pemerintah tetap menyiapkan ruang penyesuaian jika dinamika ekonomi global maupun domestik memengaruhi postur fiskal, seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.
“Terkait penerbitan obligasi, kami sudah sampaikan kepada pasar bahwa defisit masih dibiayai sebesar 2,53 persen dari PDB. Artinya, volume penerbitan surat berharga negara (SBN) masih sesuai rencana,” ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa jika nantinya dalam laporan resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terjadi pelebaran defisit, maka pemerintah akan menyesuaikan jumlah penerbitan obligasi.
“Jika defisit naik menjadi 2,7 persen seperti tahun lalu, maka jumlah penerbitan SBN akan disesuaikan,” ujarnya.
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya pengelolaan kas negara yang kuat dalam menghadapi gejolak eksternal. Pemerintah, menurutnya, telah menyiapkan cadangan kas sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas fiskal.
“Kami tidak ingin berada dalam posisi tertekan oleh pasar. Karena itu, peran treasury sangat vital dalam merespons volatilitas nilai tukar, pergerakan imbal hasil, hingga arus kas negara,” tegasnya.
Data Kementerian Keuangan per 31 Mei 2025 menunjukkan defisit APBN mencapai Rp21 triliun atau setara 0,09 persen terhadap PDB. Defisit ini muncul karena pendapatan negara belum sepenuhnya mengimbangi peningkatan kebutuhan belanja. Tercatat, pendapatan negara hingga akhir Mei mencapai Rp995,3 triliun (33,1 persen dari target), sedangkan realisasi belanja negara sebesar Rp1.016,3 triliun (28,1 persen dari target).
Meski demikian, keseimbangan primer menunjukkan surplus sebesar Rp192,1 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp324,8 triliun atau sekitar 52,7 persen dari target tahun 2025.
Pakar perpajakan dan keuangan, Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, menilai kesiapan pemerintah sebagai langkah yang mencerminkan kehati-hatian fiskal.
“Langkah ini mencerminkan upaya menjaga kredibilitas fiskal. Namun, peningkatan penerbitan obligasi harus tetap diawasi agar tidak menimbulkan tekanan tambahan pada pasar, terutama terkait beban bunga utang,” kata Yulianto saat dimintai tanggapan.
Ia juga menilai bahwa surplus keseimbangan primer menunjukkan kualitas pengelolaan anggaran yang membaik. Namun, pengawasan terhadap belanja negara harus terus ditingkatkan untuk memastikan anggaran digunakan secara efisien dan produktif.
“Defisit harus dilihat sebagai instrumen fiskal, bukan ruang untuk pengeluaran yang tidak berdampak jangka panjang,” ujarnya.
Baca juga: YLKAI dan PDAM Kota Semarang Bersinergi Selesaikan Masalah Air Bersih Warga Taman Puri Sartika
Baca juga: Antara Rumah dan Gudang: Saat Tata Ruang Diabaikan demi Kepentingan Komersial
