KawanJariNews.c0m – JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa praktik dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi melalui pengemasan ulang beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium harus ditindak tegas. Saat melakukan inspeksi mendadak di sebuah tempat usaha pengemasan beras di kawasan Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026), Amran bahkan menyatakan bahwa pelaku pantas dijatuhi hukuman paling berat, termasuk hukuman mati apabila dimungkinkan menurut ketentuan hukum. Ia juga memperingatkan bahwa pegawai Perum Bulog maupun Kementerian Pertanian yang terbukti terlibat akan menghadapi sanksi kepegawaian dan proses hukum.
Dalam inspeksi tersebut, Amran menyoroti dugaan praktik yang dinilai menyimpang dari tujuan program beras subsidi pemerintah. Beras SPHP yang seharusnya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau diduga dikemas ulang dan dipasarkan sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Pemerintah meminta dugaan penyalahgunaan tersebut ditelusuri secara menyeluruh, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rantai pasokan dan distribusinya.
Dugaan Beras Subsidi Dijual sebagai Beras Premium
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Amran di lokasi pemeriksaan, beras SPHP yang menjadi perhatian dalam kasus tersebut seharusnya dijual dengan harga sekitar Rp12.500 per kilogram. Namun, beras itu diduga dipasarkan sebagai beras premium dengan harga sekitar Rp17.000 per kilogram.
Perbedaan harga tersebut mencapai Rp4.500 per kilogram. Apabila dihitung berdasarkan harga yang disebutkan, selisihnya setara sekitar 36 persen dari harga awal beras SPHP. Perhitungan itu menggambarkan perbedaan harga yang disampaikan dalam keterangan tersebut, bukan penetapan keuntungan bersih yang diperoleh pihak yang diduga terlibat.
Amran menilai penyalahgunaan beras bersubsidi berpotensi merugikan masyarakat, khususnya kelompok yang menjadi sasaran program bantuan stabilisasi pangan. Program SPHP ditujukan untuk membantu menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan beras bagi masyarakat. Karena itu, apabila beras yang diperuntukkan bagi program tersebut dialihkan untuk dijual dengan harga lebih tinggi, tujuan program berisiko tidak tercapai sebagaimana mestinya.
Menteri Pertanian tersebut menyampaikan bahwa tindakan terhadap beras subsidi tidak boleh dipandang sebagai persoalan perdagangan biasa apabila dalam prosesnya ditemukan pelanggaran hukum. Menurut dia, aparat penegak hukum perlu mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab dan memastikan penanganan perkara tidak berhenti pada pelaku yang pertama kali ditemukan.
Barang Bukti Awal Disebut Mencapai 600 Ton
Dalam keterangannya, Amran menyebut laporan awal mengenai barang bukti beras yang berkaitan dengan dugaan praktik tersebut mencapai sekitar 600 ton. Ia juga menyampaikan dugaan bahwa jumlah beras yang telah terlibat dalam praktik serupa dapat lebih besar, bahkan mencapai ribuan ton.
Meski demikian, perkiraan tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan dan penyelidikan aparat penegak hukum. Jumlah barang bukti yang telah terverifikasi, asal beras, jalur distribusi, serta pihak yang bertanggung jawab merupakan bagian penting yang harus dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan resmi.
Amran juga menyampaikan bahwa penyidik masih perlu mendalami cara beras SPHP tersebut diproses sebelum dipasarkan. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah beras hanya dikemas ulang atau juga dicampur dengan jenis beras lain. Kepastian mengenai cara pengolahan, asal barang, dan peran masing-masing pihak tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan dugaan awal.
Dalam penelusuran yang disampaikan saat inspeksi, terdapat informasi bahwa beras tersebut diduga berasal dari gudang Bulog di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun, informasi mengenai asal beras tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan pegawai Bulog. Dugaan tersebut tetap harus ditelusuri untuk memastikan bagaimana beras keluar dari jalur distribusi, siapa yang menguasai atau memindahkannya, serta apakah terdapat pelanggaran prosedur.
Pegawai yang Terbukti Terlibat Terancam Dipecat dan Diproses Hukum
Selain menyoroti dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha, Amran memberikan peringatan kepada pegawai instansi pemerintah yang mungkin terlibat. Ia menegaskan bahwa apabila pegawai Perum Bulog maupun Kementerian Pertanian terbukti ikut terlibat, mereka akan dikenai tindakan tegas, termasuk pemberhentian dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Amran juga meminta kepolisian menelusuri perkara tersebut hingga ke akar-akarnya. Penelusuran diperlukan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang berperan dalam pengambilan, pengemasan, pengangkutan, maupun pemasaran beras bersubsidi tersebut.
Dalam proses penegakan hukum, pembuktian terhadap setiap orang harus didasarkan pada alat bukti dan hasil penyidikan. Dengan demikian, peringatan mengenai pemecatan dan proses pidana berlaku terhadap pihak yang terbukti terlibat, bukan sebagai penetapan kesalahan terhadap seluruh pegawai atau lembaga yang disebut dalam dugaan perkara.
Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Distribusi Pangan
Dugaan pengalihan beras SPHP menjadi beras premium menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan program stabilisasi pangan yang dibiayai dan diatur untuk kepentingan masyarakat. Penyalahgunaan dalam distribusi komoditas bersubsidi berpotensi mengurangi manfaat program bagi kelompok sasaran sekaligus menimbulkan persoalan dalam pengawasan harga dan peredaran beras.
Apabila dugaan tersebut terbukti, penanganan perkara tidak hanya berkaitan dengan pihak yang melakukan pengemasan ulang, tetapi juga perlu memperjelas jalur pasokan dan distribusi yang memungkinkan beras bersubsidi dialihkan dari peruntukannya. Pemeriksaan terhadap dokumen distribusi, asal barang, transaksi, serta peran setiap pihak menjadi penting untuk membangun perkara berdasarkan bukti yang dapat diuji.
Di sisi lain, dugaan praktik tersebut tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh kenaikan harga beras di pasar disebabkan oleh satu kasus. Dampak terhadap harga dan pasokan perlu dinilai berdasarkan data serta hasil pemeriksaan yang relevan.
Pernyataan Amran mengenai hukuman mati juga perlu ditempatkan sebagai sikap tegas yang disampaikannya terhadap dugaan penyalahgunaan pangan. Jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan tetap bergantung pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pasal yang diterapkan, pembuktian dalam proses peradilan, dan putusan pengadilan.
Penegakan Hukum Menunggu Hasil Pemeriksaan
Melalui inspeksi tersebut, Amran meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyalahgunaan beras SPHP secara menyeluruh dan menindak pihak yang terbukti melanggar hukum. Ia juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pegawai di lingkungan instansi terkait apabila keterlibatan mereka dapat dibuktikan.
Penanganan perkara selanjutnya perlu memastikan jumlah barang bukti, asal beras, mekanisme pengemasan dan distribusi, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hasil penyelidikan. Hingga seluruh fakta tersebut terungkap melalui proses hukum, dugaan keterlibatan individu atau lembaga harus tetap ditempatkan sebagai dugaan, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
