KawanJariNews.com – JAKARTA – Pemerintah Indonesia mencatat realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi hingga 30 April 2026 mencapai Rp153,1 triliun atau meningkat 223,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terjadi di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mendorong harga minyak mentah Brent mencapai US$111,28 per barel.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kebijakan subsidi dan kompensasi energi dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mempertahankan stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global.
Dalam konferensi pers APBN Kita pada Selasa malam (19/5/2026), Purbaya menjelaskan bahwa dari total realisasi tersebut, subsidi energi mencapai Rp74,9 triliun, sementara pembayaran kompensasi kepada badan usaha energi tercatat sebesar Rp78,2 triliun.
“Belanja subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Subsidi dibayarkan penuh setiap bulan, sementara kompensasi dibayarkan sebesar 70 persen sesuai klaim yang diajukan,” ujar Purbaya.
Ia mengatakan skema pembayaran tersebut diterapkan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) guna menjaga kesehatan keuangan kedua perusahaan negara tersebut di tengah tingginya harga energi global.
Menurut Purbaya, kondisi finansial Pertamina dan PLN saat ini dinilai lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, Pertamina disebut tidak lagi harus meminta tambahan anggaran mendadak kepada pemerintah saat melakukan impor minyak dengan harga tinggi.
“Karena kondisi finansialnya sudah cukup baik,” katanya.
Kementerian Keuangan juga mencatat realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga April 2026 mencapai 4,7 juta kiloliter atau tumbuh 8,2 persen secara tahunan. Sementara penyaluran LPG 3 kilogram mencapai 2,152 juta kilogram atau meningkat 3,7 persen dibandingkan tahun lalu.
Di sektor ketenagalistrikan, jumlah pelanggan listrik bersubsidi tercatat mencapai 42,9 juta pelanggan atau naik 2,2 persen. Subsidi pupuk juga meningkat 25,2 persen menjadi 2,9 juta ton untuk mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.
Selain itu, jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) turut meningkat 1,4 persen menjadi 1,54 juta debitur.
“Jadi kita tidak ragu-ragu membelanjakan uang untuk mendukung masyarakat,” ujar Purbaya.
Kementerian Keuangan menyebut tingginya realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), depresiasi nilai tukar rupiah, pembayaran uang muka subsidi pupuk, serta peningkatan volume konsumsi BBM, LPG, dan listrik.
Pemerintah menilai volatilitas harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik global berpotensi meningkatkan beban subsidi energi nasional. Indonesia sebelumnya juga pernah menghadapi kondisi serupa saat terjadi lonjakan harga energi dunia akibat konflik Rusia-Ukraina pada 2022.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan subsidi energi tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang rentan terdampak kenaikan harga energi.
Ke depan, pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan harga energi global dan menyesuaikan kebijakan fiskal agar stabilitas ekonomi nasional, daya beli masyarakat, dan keberlanjutan anggaran negara tetap terjaga.
