KawanJariNews.com – Jakarta – 30 Oktober 2025 – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) periode 2019–2024, Mahfud MD, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar berani dan transparan dalam mengusut dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh. Pernyataan itu disampaikan Mahfud melalui sebuah video yang membahas secara terbuka berbagai aspek terkait penyelidikan, dugaan penyimpangan, serta potensi adanya tekanan terhadap KPK.
Dalam video tersebut, Mahfud MD menguraikan pandangannya tentang perlunya proses hukum yang objektif dan berdasarkan bukti dalam menelusuri dugaan korupsi proyek Whoosh. Ia menilai bahwa penyelidikan harus dilakukan dengan prinsip transparansi agar publik mengetahui perkembangan sebenarnya.
Mahfud menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan kemungkinan mark-up dalam pengadaan proyek yang melibatkan pemindahan kontrak dari Jepang ke China. Menurutnya, proses tersebut patut diselidiki lebih lanjut karena terdapat indikasi yang mencurigakan, meskipun belum tentu terbukti sebagai tindakan korupsi.
“Dalam proyek sebesar ini, seluruh proses kontrak dan perpindahan kerja sama harus diperiksa secara terbuka. Tidak boleh ada dokumen yang disembunyikan,” ujar Mahfud dalam pernyataannya.
Mahfud meminta KPK memulai penyelidikan dengan menelusuri dokumen kontrak, melibatkan pihak-pihak dari kementerian terkait, serta menggandeng lembaga akademik seperti UGM, ITB, dan UI untuk melakukan evaluasi independen. Ia juga menegaskan pentingnya peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam membuka seluruh data, termasuk jaminan proyek dan dokumen yang bersifat rahasia.
Lebih lanjut, Mahfud mengingatkan bahwa KPK tidak boleh ragu atau takut memulai proses hukum. “Kalau KPK takut, pertanyaannya: takut kepada siapa? Hukum tidak boleh berhenti karena tekanan atau rasa takut,” katanya menegaskan.
Mahfud juga menyoroti perlunya audit menyeluruh yang berjalan seiring dengan penyelidikan tindak pidana. Ia menilai audit dan penyidikan dapat dilakukan bersamaan untuk mempercepat pengungkapan fakta-fakta yang sesungguhnya. Menurutnya, keterbukaan atas dokumen proyek, termasuk jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak asing, harus segera dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
“Selama ini, ada jaminan yang seolah tersembunyi dalam kontrak dengan pihak asing. Ini harus diungkap agar tidak menimbulkan persepsi negatif,” ujarnya.
Mahfud menilai bahwa hambatan utama penegakan hukum bukan pada kurangnya data, melainkan pada keberanian aparat. Ia menyebut adanya indikasi ketakutan di internal KPK yang dapat menghambat penyelidikan.
Menurut Mahfud, lembaga penegak hukum seharusnya berani menghadapi tekanan dari pihak mana pun demi menjaga integritas sistem hukum. “Kalau aparat penegak hukum takut, maka penegakan hukum itu sendiri kehilangan maknanya,” tegasnya.
Mahfud mengaku memahami bahwa KPK mungkin menghadapi tekanan politik atau kekhawatiran tertentu. Namun, ia menegaskan bahwa keraguan itu harus diatasi dengan sikap profesional dan keberanian moral. Ia juga menolak menyebut siapa pihak yang diduga menimbulkan ketakutan tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi.
Ia menegaskan kembali bahwa langkah terbaik bagi KPK adalah bersikap terbuka kepada publik dengan menyatakan dimulainya penyelidikan secara resmi. “Keterbukaan adalah kunci kepercayaan publik,” ucapnya.
Sebagai penutup, Mahfud menyerukan agar KPK segera memulai penyelidikan terhadap dugaan korupsi proyek Whoosh secara resmi, transparan, dan berani. Ia percaya bahwa keberanian KPK dalam mengusut kasus ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antikorupsi tersebut.
Mahfud menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan prinsip keadilan, tanpa rasa takut, dan berdasarkan bukti yang sah. “Keberanian dan transparansi adalah pondasi utama tegaknya hukum di negeri ini,” pungkasnya.
Baca juga: KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung
Baca juga: Pemilik Kafe Karaoke di Bandungan Dilaporkan ke Polda Jateng Terkait Dugaan Penistaan Agama
